Siklus BMD berdasarkan Permendagri 17/2007 (1 of 2)

Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 terdiri dari beberapa tahap:

 

siklus

Gambar : Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan sangat penting guna menunjang kelancaran dan keberlanjutan menyiapkan kebutuhan serta perlengkapan dalam rangka mengemban tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah. Perencanaan yang baik, efisien dan efektif akan dapat menghemat pengeluaran Anggaran Belanja Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran perlu terkoordinasi dengan baik dengan memperhatikan standarisasi yang telah ditetapkan sesuai kondisi daerah masing-masing dan bukanlah suatu kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan barang milik daerah.

Perencanaan dan penentuan kebutuhan sebaiknya diusulkan oleh pejabat paling bawah (bottom-up planning) karena mereka lebih mengetahui tentang pelaksanaan tugas dan perlengkapan yang mereka butuhkan serta kondisi yang mereka miliki saat ini. Usulan ini kemudian baru dikaji atau dipertimbangkan oleh pejabat diatasnya, dengan memperhatikan visi, misi, tugas dan fungsi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing, dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1)      barang apa yang dibutuhkan?

2)      dimana dibutuhkan?

3)      bilamana dibutuhkan?

4)      berapa biaya?

5)      siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakan?

6)      alasan-alasan kebutuhan? dan

7)      cara pengadaan?

2. pengadaan

Setelah penetapan APBD dan pengesahan DPA-SKPD dan DPA-PPKD Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah segera membentuk/Menunjuk Pejabat/Panitia Pengadaan barang/jasa dan menentukan/memilih sistem atau cara pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan kepada SKPD untuk membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa. (Pasal 12 Permendagri No.17 Tahun 2007).

Oleh sebab itu Kepala SKPD bertanggungjawab baik tertib administrasi maupun kualitas barang serta melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Daerah melalui Pengelola Barang Daerah.

Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan revisinya.

3. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran

Penerimaan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari hasil pengadaan dan/atau dari pihak ketiga harus dilengkapi dengan dokumen pengadaan dan berita acara.

Penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penerimaan barang milik daerah baik melalui pengadaan maupun sumbangan/ bantuan/hibah merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.

Dalam pelaksanaan penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah diperlukan ketelitian sehingga kegiatan penyimpanan disesuaikan dengan sifat dan jenis barang untuk penempatan pada gudang penyimpanan, sedangkan dalam pelaksanaan penyaluran dapat dilakukan sesuai rencana penggunaan untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

 

Riris Prasetyo/ 0811 184 172/ riris_ddn@yahoo.com

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 34 other followers

%d bloggers like this: