DPRD DAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS OPERASIOAL

DPRD DAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS OPERASIOAL

Berbicara tentang penjualan barang milik daerah, biasanya langsung muncul pertanyaan, mengapa barang milik daerah harus dijual? bagaimana mekanisme penjualannya? Siapa saja yang boleh membeli? Apakah Pimpinan dan Anggota DPRD yang terhormat bisa membeli? Dan akhirnya yang dipertanyakan, bagaimana agar bisa membeli kendaraan dinas operasional tersebut?

 Pasal 61 Ayat (1) Permendagri No. 17 Tahun 2007 menjelaskan beberapa pertimbangan dan alasan untuk melakukan penjualan barang milik daerah yaitu :

  1. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle;
  2. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan
  3. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Pelaksanaan penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang kecuali dalam hal-hal tertentu, pengecualian ini menurut Pasal 61 ayat (3) Permendagri No.17 Tahun 2007 meliputi:

  1. Penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara;
  2. Penjualan rumah golongan III; dan
  3. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola.

 Untuk selanjutnya tulisan ini hanya membahas keterkaitan antara DPRD dan penjualan kendaraan dinas pemerintah daerah. Penjualan kendaraan dinas dapat dibagi 2 (dua) jenis: kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional.

 PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS

Kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual adalah:

  1. KendaraanPerorangan Dinas yang dipergunakan Gubernur/ Wakil Gubernur,Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, serta
  2. Yang sudah dipergunakan selama 5 (lima) tahun atau lebih,
  3. Sudah ada penggantinya dan
  4. Tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

 Sekalipun Kendaraan Perorangan Dinas sudah dipergunakan untuk kepentingan dinas selama 5 (lima) tahun atau lebih, tidak dengan sendirinya harus dijual, jika penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.

Dalam hal ini Kepala Daerah dapat menetapkan kebijakan lebih lanjut mengenai umur kendaraan yang akan dijual belikan sesuai kondisi Daerah masing-masing. Yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas adalah Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepegawaian, yaitu: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih dan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dari Pemerintah dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

 PENJUALAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

Penjualan kendaraan dinas operasional secara khusus diatur pada Pasal 63 dan pasal 64 Permendagri No. 17 Tahun 2007. Persyaratan kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah adalah:

  1. yang telah berumur 5 (lima) tahun lebih,
  2. tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari,
  3. sudah ada penggantinya.

 Proses penghapusan kendaraan dinas operasional adalah sebagai berikut:

  1. Permohonan penghapusan kendaraan dinas operasional. Pengguna/kuasa pengguna barang mengajukan usul penghapusan kendaraan dinas operasional yang telah memenuhi persyaratan umur kendaraan kepada Kepala Daerah melalui pengelola.
  2. Pembentukan Panitia Penghapusan. Untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dihapus, Kepala Daerah dengan Surat Keputusan membentuk Panitia Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional. Panitia penghapusan kendaraan dinas operasional meneliti dari segi administratif/pemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, dan lain-lain yang dipandang perlu. Hasil penelitian Panitia Penghapusan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara. Apabila memenuhi persyaratan, Kepala Daerah menetapkan keputusan tentang penghapusan kendaraan dinas operasional.
  3. Pelaksanaan Penjualan/Pelelangan:
  • Setelah dihapus dari daftar inventaris, pelaksanaan penjualannya dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas;
  • Pelelangan umum dilaksanakan melalui kantor lelang negara;
  • Pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

 Terkait dengan pertanyaan di atas, siapa saja yang boleh membeli? apakah Pimpinan dan Anggota DPRD yang terhormat bisa membeli? Apabila penjualan/pelelangan kendaraan dinas operasional melalui pelelangan umum, maka siapa saja yang berminat membeli bisa mengikuti lelang tersebut. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, siapa yang bisa mengikuti pelelangan terbatas tersebut?

Lampiran X ll angka 3 huruf f nomor 2) paragraf g Permendagri No. 17 Tahun 2007 menjelaskan bahwa yang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Ketua/Wakil Ketua DPRD.

 Lebih lanjut dijelaskan syarat bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat mengikuti lelang terbatas adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas pejabat/pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan pejabat/pegawai pemegang kendaraan dan/atau pejabat/pegawai yang lebih senior. Adapun syarat bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun, dan syarat lainnya bahwa  dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir pejabat/pegawai, Ketua/Wakil Ketua DPRD belum membeli kendaraan dinas operasional.

Dalam implementasinya terkait dengan masa bhakti 5 (lima) tahun Ketua dan Wakil Ketua DPRD muncul beberapa pertanyaan, untuk lebih jelasnya seperti pada gambar berikut :

 maksud masa bhakti lima tahun

 

Apakah maksud masa bhakti 5 tahun tersebut? Sebab bila cermati, apakah maksud masa bhakti 5 tahun sebagai Ketua/Wakil Ketua Dewan? Ataukah masa bhakti 5 tahun sebagai anggota DPRD. Gambar diatas pada  nomor :

  1. Bila ada anggota DPRD yang terhormat dan sejak awal masa bhakti terpilih sebagai Pimpinan DPRD sampai selesai 5 tahun, pasti memenuhi syarat untuk mengikuti lelang terbatas.
  2. Bila ada anggota DPRD yang terhormat dan sejak awal masa bhakti terpilih sebagai Pimpinan DPRD tetapi tahun ke-4 (empat) sudah tidak menjadi Pimpinan, apakah ketika diadakan lelang terbatas pada tahun keenam yang besangkutan boleh mengikuti lelang terbatas tersebut?
  3. Bila ada anggota DPRD yang terhormat, menjadi anggota DPRD 2 tahun pertama, kemudian pada tahun ke (tiga) terpilih menjadi Pimpinan DPRD, apakah ketika diadakan lelang terbatas pada tahun keenam yang besangkutan boleh mengikuti lelang terbatas tersebut?
  4. Bila ada pengangkatan anggota DPRD melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu 1 tahun pertama menjadi anggota DPRD, kemudian pada tahun ke 2 & 3 terpilih menjadi Pimpinan DPRD, apakah ketika diadakan lelang terbatas yang besangkutan boleh mengikuti lelang terbatas tersebut?

(ditulis oleh : Riris Prasetyo M.Kom/0811 184 172)

 

Referensi :

  •  
    • Permendagri No. 17 Tahun 2007
About these ads

7 Responses

  1. Yth. Pak Riris.

    Ikut komen Pak, kalau menurut saya, sebenarnya sudah cukup jelas pada dasar Lampiran X ll angka 3 huruf f nomor 2) paragraf g Permendagri No. 17 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa yang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Ketua/Wakil Ketua DPRD. dan ketentuan syarat bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun, dan syarat lainnya bahwa dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir pejabat/pegawai, Ketua/Wakil Ketua DPRD belum membeli kendaraan dinas operasional.

    Jadi yang boleh adalah Ketua/Wakil Ketua DPRD yang memang memiliki masa bakti 5 (lima) tahun atas jabatannya.
    karena kita melihat bunyi dari suatu aturan, kecuali bunyi aturannya adalah mempunyai masa bakti sebagai anggota DPRD selama 5 (lima) tahun. mungkin boleh saja walaupun mereka baru menjabat sebagai ketua/wakil ketua selama kurang dari 5 (lima) tahun.

    Justru sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah kenapa harus kendaraan dinas perorangan/operasional yang baru berumur 5 (lima) tahun itu dijual, apakah betul masa manfaatnya cuma segitu, apalagi ada kesan terselubung, hal itu menjadi pesangon tak terlihat bagi Kepala/Wakil Kepala Daerah, Ketua/Wakil Ketua DPRD, atau bahkan mantan2 pejabat pemerintahan (Kepala SKPD). kalau kita bicara dari sudut pandang Ilmu Akuntansi, khususnya dalam Sistem Pengandalian Manajemen, pengambilan keputusan akan menjual/tidak menjual sebuah aset memerlukan sebuah analisis yang panjang, tidak hanya berdasarkan pada apakah penjualan tidak mengganggu kelancaran tugas sehari-hari ataupun sudah ada pengganti (yang biasanya sudah dianggarkan, karena itu kepentingan orang atas).

    Demikian, moga bisa menjadi bahan diskusi lanjutan.

    Salam

    Andy Dwi B.

  2. selamat pagi saya mau bertanya…
    apa bisa rumah dinas daerah untuk pimpinan DPRD (rumah daerah Gol. I) dijual kepada mantan ketua DPRD…??

  3. bagi info…
    apakah ada yang pernah melaksanakan lelang terbatas kendaraan dinas operasional milik daerah, bila ada boleh tahu bagaimana mekanisme dn tata caranya, trims

  4. ass. wr. wb.
    yth. Pak Riris…
    tolong pada tulisan beranda berikutnya diulas mengenai hak pimpinan / anggota DPRD…dalam hal pemindahtanganan / penjualan Rumah Dinas Daerah (rumah dinas pimpinan DPRD / anggota DPRD).
    apakan hal tersebut dapat dilakukan? tolong dijelaskan beserta atura per-UU yang mendukungnya..
    terima kasih..
    wassalam

  5. Salam kenal, mas.
    Mohon izin tulisan ini saya repost dalam blog saya: http://syukriy.wordpress.com.
    Terima kasih.

  6. salam…
    tolong tulisan berikutnya diulas mengenai hak anggota DPRD dalam hal pemindahtanganan/penjualan kendaraan dinas, apakah hal tsb dpt dilakukan dengan pelelangan umum / pelelangan terbatas? Mohon dijelaskan beserta UU yg mendukungnya…krn pengertian plelang umum klo tdk salah pd permendagri no 17 tahun 2007 tdk ada/tdk jelas.
    trima kasih…peace!!!

  7. salam kenal………, dari DPPKAD Kab Wonosobo
    mau menanyakan terkait dengan penjualan barang milik daerah berupa kendaraan dinas yang dijual secara lelang terbatas, prosedur/mekanismenya bagaimana karena di Permendagri 17 Tahun 2007 tidak dijelaskan prosedur penjualan dinas melalui lelang terbatas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 32 other followers

%d bloggers like this: