PEMDA, DESA dan APBD (2)

  1. BELANJA BAGI HASIL digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah Iainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Pasal 46 Permendagri 13/206). Lampiran A.8.a Permendagri 59/2007 secara eksplisit memberikan tempat untuk BBH kepada Pemerintahan Desa : BBH Pajak Daerah dan BBH Retribusi Daerah.
  2. Apakah dalam implementasi sudah ada Pemda yang melaksanakan BBH Pajak Daerah dan BBH Retribusi Daerah?
  3. Berikut struktur Pendapatan APBD yang didalamnya terdapat hak desa.
  4. BELANJA BANTUAN KEUANGAN (BBK)  digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah Iainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
  5. BBK yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.
  6. BBK yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
  7. Pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. (Pasal 46 Permendagri 13/206)
  8. Bantuan keuangan disalurkan langsung ke kas daerah/kas desa dan penggunaannya di anggarkan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah (SE MDN No.900/2677/SJ tanggal 7 Nopember 2007)
  9. Penganggaran untuk Alokasi Dana Desa agar berpedoman pada PP 72/2005 tentang Desa. Selain PP tersebut Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan SE Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/KotaKepada Pemerintah Desa dan SE Menteri Dalam Negeri No. 140/286/SJ tanggal 17 Pebruari perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
  10. Pemerintah kabupaten/kota diminta untuk dapat mengalokasikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam rangka menunjang fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa untuk percepatan/akselerasi pembangunan desa. (Permendagri 25/09).
  11. Hasil penerimaan pajak Kabupaten diperuntukkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) bagi Desa di wilayah Daerah Kabupaten yang bersangkutan. Bagian Desa  tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar Desa. Penggunaan bagian Desa tersebut ditetapkan sepenuhnya oleh Desa yang bersangkutan. (Pasal 78 PP 65/2001 tentang Pajak Daerah).
  12. Hasil penerimaan jenis retribusi tertentu Daerah Kabupaten sebagian diperuntukkan kepada Desa. Bagian Desa  tersebut ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan  memperhatikan aspek keterlibatan Desa dalam penyediaan layanan tersebut. Penggunaan bagian Desa ditetapkan sepenuhnya oleh Desa. (Pasal 15  PP 66/2001).
  13.  Hibah. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak  mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam melaksanakan Hibah agar mempedomani SE MDN No.900/2677/SJ tanggal 7 Nopember 2007 perihal Hibah dan Bantuan Keuangan.
  14. Perlu ditegaskan, bahwa Belanja Tidak Langsung BBH, BBK dan Hibah dari Pemerintah Daerah ke Desa dilaksanakan melalui transfer, artinya uang di transfer dari BUD ke Bendahara Desa, TIDAK diberikan secara langsung/tunai.
  15. Selain ketiga relasi tersebut diatas (Hibah –> Hibah, BBH –> Bagi Hasil Pajak Kab/Kota & BBH –> Bagian Retribusi Kab/Kota, BBK –> Bantuan Keuangan), Pemerintah daerah juga masih dapat  menyediakan anggaran di SKPKD dan SKPD yang memiliki kegiatan di desa. Misalnya kegiatan SKPKD, yaitu :
  16. Juga, kegiatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, yaitu :
  17. Terkait dengan urusan wajib  Pemda dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, hal ini dilaksanakan oleh Kantor/Bagian Pemerintahan Desa, contoh program/kegiatan terdapat pada Lampiran A.VII Permendagri 13/06. Contohnya Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, Program peningkatan peran perempuan di perdesaan. Setiap program bisa memiliki banyak kegiatan.
  18. Dalam implementasinya, program/kegiatan tersebut dituangkan dalam RKA-SKPD (sebelumnya sudah ditetapkan dalam KUA dan PPAS). Karena kegiatan ini ada di SKPKD dan SKPD, maka semua pengelolaan ada di Pemda (Perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban ada di Pemda, tidak di Desa).

(oleh : Riris Prasetyo, 0811 184 172, http://asetdaerah.wordpress.com)

Referensi:

  1. UU 32/04
  2. PP 65/01
  3. PP 66/01
  4. PP 58/05
  5. Permendagri 13/06
  6. Permendagri 59/07
  7. SE MDN No.900/2677/SJ tanggal 7 Nopember 2007 perihal Hibah dan Bantuan Keuangan
  8. Sutoro, 2008, Masa lalu, masa kini dan masa depan Otonomi Desa, IRE.
About these ads

2 Responses

  1. mana artikel barunya pak?

  2. Bisa diulas lebih mendalam tentang aset desa hubungannya dengan aset daerah. Jika sebelumnya pemda telah memasukkan aset desa sebagai bagian dari aset pemda, apakah harus dipisahkan (dibreakdown), kemudian diserahkan kepemilikan dan kepengurusan aset desa diserahan ke desa?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 34 other followers

%d bloggers like this: