PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (1)

Gambaran Umum Penetapan Status

Penetapan status penggunaan barang milik daerah merupakan suatu hal yang baru dalam hal pengelolaan barang milik daerah. Kepmendagri No. 152/2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah dan regulasi sebelumnya tidak mengatur tentang penetapan status penggunaan.

Untuk mempermudah pemahaman terkait penetapan status penggunaan barang milik daerah, akan diuraikan beberapa objek yang memiliki kesamaan metode  dalam penetapan status.

Pada dasarnya pengelolaan  barang milik daerah hampir sama dengan pengelolaan pegawai/PNS, pengelolaan Mahasiswa, dan lain-lain.

Kita lihat secara garis besar bagaimana seseorang dalam statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan akhirnya tidak menjadi PNS. Berikut adalah proses dalam pengelolaan pegawai negeri sipil secara umum :

  1. Perencanaan formasi : jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara/daerah disesuaikan supaya mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu tertentu.
  2. Pengadaan PNS : kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong, meliputi perencanaan, pengumuman formasi, persyaratan, pelamaran, penyaringan, pengumuman kelulusan, pengangkatan CPNS dengan diberikannya Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS.
  3. Pengangkatan PNS : dari CPNS ditetapkan menjadi PNS. Setelah menjadi PNS maka Nomor Induk Pegawai (NIP) yang diberikan saat CPNS menjadi sah menjadi Pegawai Negeri Sipil. Dan sejak itu berlakulah peraturan yang terkait dengan kepegawaian PNS.
  4. Penggajian PNS : Mengatur tentang pemberian gaji PNS.
  5. Pendidikan dan Pelatihan PNS : merupakan suatu tuntutan nasional dan tantangan global guna mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan dan untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat kesatuan dan persatuan, dan pengembangan wawasan Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan dan Pelatihan  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh.
  6. Tunjangan PNS : dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas Pegawai Negeri Sipil maka diberikan tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan atau tambahan penghasilan pegawai negeri sipil daerah TP PNSD).
  7. Mutasi PNS : untuk melaksanakan salah satu fungsi manajemen kepegawaian perlu diatur terkait  pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.  Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan hubungan antara Pemerintah dengan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, serta antar instansi/satuan kerja perangkat daerah dan meningkatkan kinerja PNS.

Bila diamati terdapat kesamaan antara pengelolaan pegawai dan pengelolaan barang. Yang harus kita perhatikan adalah kapan seseorang ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil yaitu ketika sudah ditetapkan SK Pengangkatan menjadi PNS dan saat itu diberikan NIP (Nomer Induk Kepegawaian). Dan kapan seseorang ditetapkan berhenti dari pegawai negeri sipil ketika sudah ditetapkan SK Pemberhentiannya dari PNS (dan dengan sendirinya NIP nya sudah dicabut).

Ketika PNS statusnya diberhentikan dari SKPD dan selanjutnya statusnya dipindahkan di SKPD lainnya, dalam hal ini NIP PNS tersebut tetap berlaku hanya dihapuskan dari kepegawaian SKPD yang lama dan selanjutnya di catat di SKPD yang baru. Hal ini berimplikasi pada tanggungjawab PNS tersebut melekat pada Pimpinan SKPD yang baru.

Hal yang sama juga terjadi pada penetapan kapan seseorang ditetapkan menjadi Mahasiswa (diberikan Nomer Induk Siswa) dan kapan ditetapkan berhenti menjadi mahasiswa (Nomer Induk Siswa dicabut). Ketika seseorang menjadi mahasiswa maka berlakulah peraturan terkait dengan kemahasiswaan. Begitupula dengan seseorang ketika ditetapkan menjadi pegawai negeri sipil, maka berlakulah peraturan terkait dengan kepegawaian dibidang PNS.

Daftar Pustaka :

  1. Modul-Modul Manejemen Aset, 2007, SCBDP ADB Loan 1964 – INO, Departemen Dalam Negei dan Lembaga Administrasi Negara.
  2. Hadiyanto, Strategic Asset Management : Kontribusi Pengelolaan Aset Negara dalam Mewujudkan APBN yang Efektif dan Optimal.
  3. Depdagri, Modul presentasi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan, Angkatan II.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
  5. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta revisinya
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Permendagri No. 59/2007
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Barang  Milik Daerah.
About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 34 other followers

%d bloggers like this: