Permendagri No. 37 Tahun 2010 dan RK BMD dan RKP BMD

 

Sebagaimana diketahui bahwa, Permendagri No. 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2011 menjadi acuan bagi Pemerintah daerah dalam menyusun APBD TA 2011. Pertanyaan adalah : Apakah Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD selama ini sudah melaksanakan amanah PP No. 6 Tahun 2006 dan Permendagri No. 17 Tahun 2007 terkait penysunan  Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RK BMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKP BMD) sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD? Kalau belum, “Apakah Permendagri No. 37 Tahun 2010 telah mengakomodir atau memberikan penegasan supaya Pemda menyusun RK BMD dan RKP BMD dan menjadikan dasar dalam penyusunan RKA-SKPD ?”

Sebagaimana diketahui, bahwa Menteri Dalam Negeri dalam 4 tahun terakhir telah menerbitkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD. Adakah Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD tersebut telah menegaskan agar pemerintah daerah menyusun RK BMD dan RKP BMD sebagai dasar dalam penyusunan RKA-SKPD?

Permendagri 26/2006 menyatakan :

Belanja Barang dan Jasa :

Penyediaan anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan. Oleh karena itu, perencanaan pengadaan barang agar didahului dengan evaluasi persediaan barang serta barang dalam pemakaian;

Belanja Modal :

a)    Belanja modal merupakan pengeluaran yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang memiliki kriteria sebagai berikut :

(1) Masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(2) Merupakan objek pemeliharaan;

(3) Jumlah nilai rupiahnya material sesuai dengan kebijakan akuntansi.

b)    Pengadaan software dalam rangka pengembangan sistem informasi manajemen dianggarkan pada belanja modal.

Permendagri 30/2007 menyatakan :

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan. Oleh karena itu, perencanaan pengadaan barang agar didahului dengan evaluasi persediaan barang serta barang dalam pemakaian;

Belanja Modal

  1. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan aset tetap lainnya, yang memiliki kriteria sebagai berikut:

    (1) masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan;

    (2) merupakan objek pemeliharaan;

    (3) jumlah nilai rupiahnya material sesuai dengan kebijakan akuntansi.

  2. Pengadaan software dalam rangka pengembangan sistem informasi manajemen dianggarkan pada belanja modal.

Permendagri 32/2008

Belanja Barang dan Jasa

Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan Tahun Anggaran 2008. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan;

Belanja Modal

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka untuk penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Permendagri 25/2009

Belanja Barang dan Jasa

Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan persediaan Tahun Anggaran 2009. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan.

Belanja Modal

Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara efektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yangtersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.

Jika dicermati, untuk setiap tahun anggaran, tidak banyak perubahan yang mendasar terkait penetapan belanja barang pakai habis dan barang inventaris. Hal yang sama juga pada Permendagri No. 37/2010.

Selanjutnya, lampiran Permendagri No. 37/2010 terkait dengan RK BMD dan RKP BMD sebagai dasar penyusunan APBD menyatakan bahwa :

  1. Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dengan memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2010. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan.
  2. Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.

Apakah pihak-pihak terkait dalam penyusunan APBD menerjemahkan dan / atau memahami Lampiran Permendagri Penyusunan APBD terkait penetapan belanja barang pakai habis dan barang inventaris tersebut sama dengan yang dimaksudkan dengan RK BMD dan RKP BMD pada PP 6/2006 dan Permendagri 17/2007 ?

Kalau tidak sama, apakah Pemerintah daerah akan melakukan sebagaimana yang diamanahkan Permendagri Penyusunan APBD tersebut? Disisi lain juga harus menyusun RK BMD dan RKP BMD sebagai amanah pada PP 6/2006 dan Permendagri 17/2007?.

Bilamana BPK dalam melakukan audit kepada Pemerintah Daerah menemukan :

  1. Tidak menyusun  RK BMD dan RKP BMD
  2. Menyusun RK BMD dan RKP BMD tetapi tidak digunakan sebagai dasar dalam Penyusunan RKA-SKPD
  3. Menyusun RK BMD dan RKP BMD tetapi tidak digunakan ”sepenuhnya” sebagai dasar dalam Penyusunan RKA-SKPD

Bagaimana sikap BPK terhadap ketiga keadaan hal tersebut diatas?

Dapatkah ketiga point a), b), c) diatas menjadi salah satu indikasi bagian dari  korupsi yang telah direncanakan, jika dikemudian hari muncul belanja barang/jasa atau belanja modal  yang sebelumnya tidak pernah dianggarkan dalam RK BMD tetapi dalam pelaksanaan lelang pengadaan barang/jasa atau pelaksanaan anggaran tersebut terjadi ”dugaan” korupsi?

(riris prasetyo, 0811 184 172, http://asetdaerah.wordpress.com)

About these ads

2 Responses

  1. rencana kerja barang milik daerah perlu di daerah

  2. Sebagaimana diketahui bahwa, Permendagri No. 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2011 menjadi acuan bagi Pemerintah daerah dalam menyusun APBD TA 2011. berarti dasar inilah Pemkab Padang Lawas lebih hati hati dalam menyusun RAPBD TA 2011 yang hingga saat ini 8/02 DPRD Palas belum melaksanakan Paripurna Pembahasan RAPBD menjadi APBD Palas TA 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 32 other followers

%d bloggers like this: