Permendagri No. 37/2010, Belanja Barang dan Hibah

Sebagaimana diketahui bahwa, Permendagri No. 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2011 menjadi acuan bagi Pemerintah daerah dalam menyusun APBD TA 2011.

Dalam pelaksaan hibah barang berdasarkan PP 6/2006 dan Permendagri 17/2007, bila dilihat dari ketersediaan barang terdapat dua jenis barang : barang yang memang sudah ada dan barang yang belum ada dan harus dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD.

Pasal 59 ayat (1) huruf b PP 6/2006 dimana dinyatakan “Hibah barang milik daerah dapat berupa: tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran”.

Lampiran Permendagri No. 17 Tahun 2007 yang menyatakan “Hibah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola yang sejak awal pengadaaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah”.

Struktur belanja dalam APBD adalah sebagai berikut :

  1. Belanja Tidak Langsung
    • belanja pegawai;
    • bunga;
    • subsidi
    • hibah;
    • bantuan sosial;
    • belanja bagi hasil dan bantuan keuangan;dan
    • belanja tidak terduga.
  2.  Belanja Langsung
    • Belanja Pegawai
    • Belanja Barang dan Jasa
    • Belanja Modal

Pertanyaan terkait pos penganggaran untuk belanja hibah adalah : Apakah Pemerintah Daerah menganggarkan belanja barang (barang bergerak/ barang tidak bergerak, khususnya belanja barang modal) yang akan dihibahkan pada pos Belanja barang & jasa atau Belanja modal pada Belanja Langsung?

Sebagaimana diketahui, bahwa Menteri Dalam Negeri dalam sejak tahun 2006 telah menerbitkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan telah direvisi dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 serta beberapa kali Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD dan juga Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 perihal Hibah dan Bantuan Keuangan.

Terkait hibah, terdapat perbedaan yang mendasar pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 yang dipertegas dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 perihal Hibah dan Bantuan Keuangan.

 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ pada angka 5 huruf b menyatakan “Hibah dalam bentuk barang modal dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung, dan proses pengadaan barang tersebut dilakukan oleh SKPD, yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai aset pemerintah daerah tahun anggaran berkenaan dan pada saatnya diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu  dilakukan penghapusan aset”.

 Apa makna “….yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai aset pemerintah daerah tahun anggaran berkenaan dan pada saatnya diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu  dilakukan penghapusan aset”?.

 Apakah ini diartikan dicatat dalam buku inventaris (BI) Pemda sebagai Barang Milik Daerah? Kalau ya, berarti dalam pelaksanaan hibah barang tersebut syarat dan ketentuan berlaku sebagaimana pada PP 6/2006 dan Permendagri 17/2007.

 Kembali ke judul, bagaimana Permendagri Pedoman Penyusunan APBD mengatur? Baik sebelum dan pada Permendagri 37/2010?

 Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD sebelum terbitnya Permendagri 37/2010 tidak pernah mengatur secara khusus penganggaran belanja barang modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat.

Sedangka Lampiran Permendagri 37/2010 menyatakan “Penganggaran belanja barang modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa”.

Sekedar pembanding, pada Buletin Teknis No 2 PP 24/2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan “Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan”.

 SE MDN NO.900/079/BAKD, tanggal 12 Februari 2008 perihal : Kebijakan Akuntansi Daerah, Kebijakan Akuntansi No. 09 : Akuntansi Aset menyatakan dan SE MDN No. 900/758/BAKD, 13 Nopember 2008 perihal : Modul Teknis Akuntansi Dan Ilustrasi Penerapan, Penjelasan Kebijakan Akuntansi No. 09 : Akuntansi Aset, menyatakan :

 Persediaan merupakan aset yang berwujud :

  1. barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
  2. bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
  3. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
  4. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.

Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

 Apa artinya kalau barang tersebut masuk kategori “Persediaan”?

 Jadi yang harus diperhatikan oleh penyusun anggaran terkait Penganggaran belanja barang modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan untuk tahun anggaran 2011 bahwa belanja barang modal (yang akan dihibahkan) tersebut dialokasikan pada belanja barang dan jasa, bukan pada belanja modal.

(riris prasetyo, 0811 184 172, http://asetdaerah.wordpress.com)

About these ads

12 Responses

  1. Apakah dimungkinkan menganggarkan kegiatan pada SKPD dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus T.A 2010 yang berupa barang (sarana penangkapan ikan seperti gill nett, trammel nett ddl) pada belanja modal yang dari awal penganggarannya ditujukan untuk hibah pada masyarakat? dan bagaimana penghapusan aset pada tahun anggaran yang bersamaan?

  2. Bisakah belanja barang modal (yang akan dihibahkan) dialokasikan pada belanja hibah (belanja tidak langsung) ?

  3. saya mengapresiasi blog ini….saya mengharap kiranya saya akan selalu mendapatkan hal-hal yang uptodate pada email saya. terimakasih pak Riris…

  4. saya apresiasi blog pak riris, alhamdulilah bermanfaat bagi para pengelola aset

  5. Kami mau bertanya tentang ktentuan pngalihan anggaran. Misalnya anggaran Banprov DKI dan Banprov Jabar Rp.18 milyar, tahun 2011 untuk proyek busway, batal, namun anggaran itu dialihkan untuk pembiyaaan 12 proyek fisik. Mohn penjelasan apakah itu merupaakan penyimpangan atau indikasi korupsi, serta bagaimana cara pengalian yg prosedural?

  6. saya mau tanya bagai mana seharusnya sikap anggota dprd mengatasi tingginya belanja pegawai pada pos belanja langgsung,dan belanja barang dan jasa yang pada pos belanja langsung,
    bukankah para pegawai yang terlibat dalam kepanitiaan khususnya yang mempuyai jabatan sudah banyak tunjangan yang mereka terima ? mohon penjelasan bapak

  7. saya mau tanya pak, kami di dinas perhubungan kab. sumba timur terdapat 9 kendaraan truk bak kayu dari dana dak/dau tahun 2009-2010 yang rencananya akan diplat kuningkan, akan tetapi sampai sekarang masih menggunakan plat merah. Bagaimana prosesnya ke plat kuning apakah dengan cara hibah atau dengan KSO dengan pihak penerima kendaraan

  8. Ada hal yang tidak jelas dalam perkara hibah oleh pemerintah daerah. Disebutkan dalam Permendagri 13/2006, belanja hibah merupakan kewenangan PPKD untuk menyalurkannya, sehingga masuk sebagai komponen belanja tidak langsung. Tetapi ternyata pada praktiknya,belanja hibah yang merupakan domain PPKD adalah belanja hibah dalam bentuk uang semata, sedangkan hibah yang berupa barang/jasa yang “direncanakan sejak awal” sebagai hibah, tidak terpantau sebagai bagian dari besarnya hibah yang akan disalurkan oleh Pemda karena dianggarkan dalam belanja langsung SKPD dalam belanja barang/jasa. Dengan demikian bila melihat besaran belanja hibah pada anggaran suatu daerah yang terlihat hanyalah hibah dalam bentuk uang saja, sedangkan barang/jasa yang diniatkan akan diserahkan/dihibahkan tidak terhitung sebagai bagian dari hibah daerah tersebut.

  9. saya mau bertanya apakah pada program skpd tentantang belanja barang dan jasa , berupa pemugaran makam sultan Kutai di wajo sulsel kegiatannya ada pada DPA dISBUDPAR TAHIUN 2011 APAKAH boleh dilaksanakan setelah seleseai pemugaran baru di hibahkan ke pemda wajo sebagai aset situs di wajo. sulawesi selatan, terima kasih

  10. TERIMA KASIH…..
    INFORMASI DALAM BLOK INI SANGAT BERGUNA BAGI PEMERINTAH DAERA…TERUTAMA DAERAH DAERAH YANG MASIH BERKUTAT DENGAN 1001 MACAM PERSOALAN YANG TERKAIT DENGAN PENGEOLAAN ASET.

    SEMOGA TERUS BERKARYA DAN SUKSES..

  11. Saya mau tanya apakah masih diperbolehkan bantuan sosial atau hibah ke organisasi masyarakat

  12. mohon infonya pak.. bila di kantor ada barang inventaris yang hilang karna terjadi pencurian, dan peristiwa itu langsung dilaporkan ke pihak kepolisian dan sudah ada surat keterangan dari polisi, apakah dinas tersebut wajib mengembalikan atau barang tersebut dianggap hilang.. apa ada aturannya dlm permendagri?? ( tahun dan no…) kalo harus mengganti, siapa yang bertanggung jawab.. trima kasih sblmnya infonya, mhn dikirim ke email saya ya pak..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 34 other followers

%d bloggers like this: