PENGELOLAAN ASET, HARAPAN DAN KENYATAAN

 Coretan ini sebagian besar hanya “dugaan” saja, karena memang tidak menggunakan metode penelitian yang baik dan benar. Sebagian dari dugaan ini sumbernya didapat saat diskusi dengan teman-teman pengurus dan pegelola barang ketika penulis menjadi narasumber di Pemerintah Daerah atau di Lembaga pelatihan lainnya.

Maksud dari coretan ini ingin menunjukkan beberapa permasalahan, mengapa kinerja pengelolaan barang milik daerah tidak sama output dan outcomenya dibandingkan pengelolaan keuangan daerah.

Jika pemerintah daerah tidak mengetahui penyebab yang mendasar dari kurangnya kinerja pengeloaan barang milik daerah, sangat sulit untuk berhasil meningkat kinerja pengelolaan barang milik daerah.

Beberapa yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan barang milik daerah yaitu:

Pertama :

KEPALA SKPD LEBIH “MERASA” SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN (PA) DIBANDINGKAN SEBAGAI PENGGUNA BARANG (PB). Menurut PP 58/2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, dengan jelas disebutkan bahwa kepala SKPD adalah pengguna anggaran/barang sebagaimana disebutkan dala Pasal 1 angka 14, dimana dinyatakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.

Dan tentu saja di PP 6/2006 dan Permendagri 17/2007 dengan jelas menyatakan bahwa Kepala SKPD adalah Pengguna Barang.

Jadi, Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan daerah, beliau adalah Pengguna Anggaran, dan dalam melaksanakan tugas pengelolaan barang milik daerah beliau adalah Pengguna Barang.

Permasalahannya adalah benarkah Kepala SKPD dalam keseharian dalam melaksanakan tugas “merasa” sebagai Pengguna Anggaran sekaligus Pengguna Barang ? Kalau ya, benarkah hal tersebut tercermin dalam kebijakan Kepala SKPD? Misalnya : terciptanya keseimbangan perhatian Kepala SKPD terhadap Pengeloaan keuangan daerah dan Pengelolaan BMD?.

Menurut penulis, hampir sebagian besar Kepala SKPD lebih “merasa” sebagai Pengguna Anggaran? di bandingkan Pengguna Barang. Salah satunya mungkin disebabkan karena kurangnya pemahaman Kepala SKPD selaku Pengguna Barang.

Mengapa Kepala SKPD kurang paham terhadap pengelolaan BMD?, bisa jadi karena memang kurang tertarik terhadap pengelolaan BMD atau sedikitnya sosialisasi dan pelatihan terkait dengan BMD.

Ke Dua :

DUKUNGAN ANGGARAN UNTUK PELATIHAN, BINTEK PENGELOLAAN BMD BELUM MEMADAI. Sebagaimana diketahui, begitu terbit Permendagri 13/2006 dan Permendagri 59/2007, hampir sebagian Pemerintah Daerah sangat intensif mengadakan pelatihan/sosialisasi Permendagri 13/2006 dan Permendagri 59/2007.

Dan hal tersebut bisa dirasakan dalam 2 tahun setelah terbitnya Permendagri 13/2006 dan Permendagri 59/2007, baik di eksekutif (Bagian Anggaran dan Bagian Akuntansi dan Pelaporan) apalagi di DPRD, sebagaimana kita ketahui mereka memiliki fungsi budgetting dan memiliki anggaran bintek yang banyak sekali.

Mengapa hal tersebut (bintek keuangan daerah) bisa terjadi demikian? Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyusunan RKA-SKPD yang paling berperan adalah TAPD dan DPRD. Jadi disetujui atau tidaknya suatu kegiatan sangat tergantung dengan TAPD dan DPRD.

Jadi tidak heran bila untuk pelatihan keuangan daerah secara intensif bisa terwujud, tetapi tidak halnya dengan pelatihan pengelolaan barang milik daerah.

Ke Tiga :

KURANGNYA MINAT, DUKUNGAN DAN PERHATIAN DPRD TERHADAP PENGELOLAAN BMD. Menurut Permendagri 17/2007, secara garis besar pengelolaan BMD dapat dibagi dalam 3 hal pokok:

 

  1. BMD dalam yang digunakan untuk menunjang Tupoksi SKPD, yang penggunaannya di tetapkan melalui Penetapan Status Penggunaan.
  2. Pemanfaatan, ketika barang milik daerah dalam : sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan Bangun Guna Serah – Bangun Serah Guna.
  3. Pemindahtanganan, ketika barang milik daerah akan : dijual, dihibahkan, tukar-menukar dan penyertaan modal daerah.

 Yang menjadi permasalahan adalah, DPRD hanya memiliki kewenangan memberikan “persetujuan” pada pemindahtanganan, hal itupun masih ada beberapa kekecualian.

Jadi wajar jika DPRD “tidak begitu tertarik” pada pengelolaan barang milik daerah. Karena memang sedikit kewenangannya. Tetapi sebenarnya tidaklah demikian, sebab selain hal tersebut, yang pasti DPRD memiliki FUNGSI PENGAWASAN, khususnya dalam pengelolaan barang milik daerah? Artinya, DPRD memiliki kewenangan secara menyeluruh dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pemanfaatan dan pemindahtangan, serta pelaporan barang milik daerah.

Jadi, seharusnya tidak ada alasan bagi Pimpinan dan anggota DPRD khususnya komisi yang membidangi aset untuk tidak tertarik pada pengelolaan barang milik daerah, apalagi bila dikaitkan dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dimana Laporan Barang Milik Daerah akan menjadi dasar dalam menyusun Neraca.

Ke Empat :

INSENTIF UNTUK PENGURUS BARANG DAN PENYIMPAN BARANG BELUM SEBANDING DENGAN BEBAN KERJA. Bukanlah rahasia umum, sejak dahulu, bendahara keuangan selalu menerima insentif dalam melaksanakan tugasnya, artinya insentif ini menjadi motivasi dalam bekerja.

Tetapi tidaklah demikian dengan Penyimpan barang dan Pengurus barang, disebagian besar pemerintah daerah kalaupun ada insentif jarang sekali besarnya insentif tersebut sama dengan bendahara keuangan, apalagi melebihi Bendahara Keuangan.

Bahkan beberapa pemerintah daerah tidak memberikan insentif sama sekali kepada Penyimpan Barang dan Pengurus Barang. Jika Bendahara, PPK-SKPD, semua bekerja dalam periode satu tahun anggaran, setelah tahun anggaran berakhir semua kegiatan dimulai dari awal lagi.

Tetapi tidaklah demikian terhadap Pengurus Barang. Sebab Pengurus Barang melakukan tugasnya untuk semua barang sejak Pemerintah Daerah tersebut berdiri. Artinya pengurus barang bertanggungjawab bukan hanya barang yang berasal dari tahun anggaran berjalan saja tetapi juga tahun anggaran sebelum2nya.

Yang menjadi permasalahan adalah, adakah keseimbangan antara beban kerja Pengurus Barang dan insentif yang diberikan Pemda? Jadi tidaklah heran jika banyak Pengurus Barang kurang memiliki motivasi, kalaupun memiliki motivasi bekerja belum tentu bisa menyelesaiakan tugas dengan baik karena keterbatasan sumberdaya. Misalnya, ketidaktersediaan aplikasi berbasi IT untuk pengelolaan BMD, pelatihan dan kewenangan yang ada.

Ke Lima :

INSENTIF BAGI PENGELOLA BARANG YANG BERHASIL MENINGKATKAN PAD MELALUI PEMANFAATAN DAN PEMINDAHTANGANAN TIDAK TEGAS ATURANNYA DAN TIDAK SEBANDING DENGAN RESIKO HUKUM YANG DIHADAPI. Secara sekilas banyak sekali aset-aset pemda yang tidak dioptimalkan/dimanfaatkan, misalnya banyaknya tanah, gedung dan barang milik daerah lainnya yang terlantar.

Pertanyaannya, mengapa hal tersebut terjadi? Salah satunya adalah, bagi pengelola barang milik daerah resiko hukum dan insentif yang diterima, bagi yang berhasil melakukan optimalisasi/pemanfaatan barang milik daerah tidak sebanding.

Artinya, ketika pengelola barang berhasil melakukan pemanfaatan dan pemindahtangan yang akan meningkatkan PAD, jika terjadi dugaan kerugian daerah bisa terjerat korupsi, dan bila terjadi peningkatan PAD dari hasil Pemanfaatan barang milik daerah, para pengelola “tidak” mendapatkan insentif, walaupun pasal 84 ayat (2) Permendagri 17/2007 dengan menyatakan “Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah, diberikan insentif”.

Jadi wajar optimalisasi barang milik daerah kurang berjalan dengan baik, bandingkan dengan upah pungut di Dispenda.

Ke Enam :

PENEKANAN AUDIT BPK TERHADAP PENGELOLAAN BMD. Hasil Audit BPK menunjukkan bahwa, disclaimernya hasil audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah karena Neraca kurang baik, Neraca kurang baik karena Laporan Barang Milik Daerah kurang baik.

Jadi wajar jika saat ini anggaran, kebijakan dan perhatian Pejabat pemeritnah daerah dan DPRD harusnya mengarah ke pengelolaan barang milik daerah.

Walapun barang milik daerah dari dahulu menjadi objek pemeriksaan BPK, tetapi 2 – 3 tahun terakhir ini bisa dirasakan auditor BPK memeriksa barang milik daerah lebih intensif, jadi tidak heran bila dalam 2-3 tahun terakhir ini banyak pemda (khususnya Kepala Daerah dan DPRD) baru sadar kalau pengelolaan asetnya ternyata amburadul.

Ke Tujuh :

PROSES PENGHAPUSAN TIDAK BERJALAN DENGAN BAIK. Salah satu sebab kurang baiknya Laporan Barang Milik Daerah adalah, banyaknya selisih antara jumlah barang di buku dengan jumlah barang yang sebenarnya/ yang ada.

Mengapa hal tersebut terjadi? Diantaranya karena proses penghapusan yang tidak berjalan dengan baik, misalnya, beberapa Pemda dalam setahun belum tentu melakukan penghapusan.

Artinya, dalam setahun akan sangat mungkin banyak barang yang seharusnya dihapus, karena tidak dilakukan penghapusan barang tersebut menjadi semakin rusak bahkan menjadi hilang.

Dan hal ini akan mengakibatkan sulitnya melakukan penghapusan (barang rusak telah hilang) dan semakin kesulitan dalam melakukan inventarisasi barang. (menyamakan jumlah barang dibuku dan jumlah barang yang sebenarnya/ yang ada).

Pertanyaan yang mendasar sebenarnya adalah, mengapa proses penghapusan tidak berjalan dengan baik?

Ke Delapan :

BELUM TERSEDIANYA APLIKASI BERBASIS IT UNTUK MENDUKUNG PENGELOLAAN BMD. Mungkin kita semua sepakat, kalau administrasi barang milik daerah dibanyak pemda masih amburadul.

Mengapa hal ini terjadi? Salah satunya, belum adanya aplikasi berbasis IT yang dimiliki Pemda dalam pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pentausahaan, akuntansi aset dan penyusunan laporan barang milik daerah.

Dan bila kita bandingkan dukungan Pemda terhadap Aplikasi berbasis IT yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah pasti sangat jauh berbeda. Bisa dikatakan bahwa setiap pemda pasti memiliki aplikasi berbasi IT untuk pengelolaan keuangan daerah tapi belum tentu untuk pengelolaan barang milik daerah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa jika:

  1. Kepala SKPD lebih “merasa” sebagai Pengguna Anggaran dibandingkan sebagai Pengguna Barang.
  2. Dukungan anggaran untuk pelatihan, bintek pengelolaan BMD belum memadai.
  3. Kurangnya minat, dukungan dan perhatian DPRD terhadap pengelolaan BMD.
  4. Insentif untuk Pengurus barang dan Penyimpan Barang belum sebanding dengan beban kerja.
  5. Insentif bagi pengelola barang yang berhasil meningkatkan PAD melalui Pemanfaatan dan Pemindahtanganan tidak tegas aturannya dan tidak sebanding dengan resiko hukum yang dihadapi.
  6. Penekanan audit BPK terhadap pengelolaan BMD.
  7. Proses penghapusan tidak berjalan dengan baik.
  8. Belum tersedianya aplikasi berbasis IT untuk mendukung pengelolaan BMD.

maka kenyataan pengelolaan barang milik daerah akan tetap sebatas keinginan dan harapan masyarakat Indonesia tercinta ini.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 34 other followers