Audit BPK, Kebijakan Akuntansi dan Kebijakan Akuntansi Aset Daerah

 

Sebagaimana diketahui, bahwa Pasal 330 Ayat (1) Permendagri 13/2006  menyatakan Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 239 pada Permendagri yang sama menjelaskan terkait tentang kebijakan akuntansi. Ayat 1 dan ayat 2 menyatakan Kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan (SAP), Selanjutnya Kebijakan akuntansi merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan

Terdapat beberapa isu Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi terkait dengan pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, yaitu :

  1. Apakah pemda sudah mempunyai peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah? Kalau belum, dapatkah teman-teman pengelola aset membuat peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi “aset tetap”? Kalau tidak boleh, apakah harus menunggu teman-teman pengelola keuangan untuk membuat peraturan kepala daerah tersebut? Samapai kapan?
  2. Bagi Pemda yang sudah mempunyai peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah, apakah sudah mengatur secara detail terkait dengan pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset? Kalau belum diatur secara deatil, apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman pengelola Aset? dapatkah teman-teman pengelola aset membuat peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi “aset tetap” untuk memperjelas peraturan kepala daerah dimaksud? Kalau tidak boleh, apakah harus menunggu teman-teman pengelola keuangan untuk merivisi peraturan kepala daerah tersebut?

 

Dalam prakteknya, beberapa pertanyaan auditor BPK dalam pemeriksaan aset daerah biasanya terkait dengan pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset. Misal :

  1. Apakah suatu barang termasuk dalam persediaan atau aset tetap? Untuk bisa menjawab ini, teman-teman pengelola barang sebaiknya mengetahui kriteria dan definisi suatu barang, apakah termasuk kategori persediaan dan aset tetap.
  2. Bagaimana menentukan biaya perolehan dan nilai wajar? Hal ini sangat mungkin per item barang akan dipertanyakan dalam menentukan biaya perolehan dan nilai wajar oleh auditor BPK ke teman-teman Pemda. Jawaban pengelola barang/keuangan daerah akan sering didebat oleh Auditor BPK karena perbedaan dalam pemahaman KSAP.

Bagaimana pengelola barang/keuangan daerah dapat menjelaskan/meyakinkan Auditor BPK jika Peraturan Kepala Daerah yang mengatur kebijakan akuntansi aset tetap keadaannya seperti pada point isu Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi diatas ?  Apakah cukup dengan PP 24/2004? dan/atau hanya dengan SE MDN tentang Kebiajakan AKuntansi Daerah dan SE MDN tentang Modul Teknis dan Ilustrasi Penerapan Kebijakan AKuntansi Daerah?

About these ads

3 Responses

  1. Aku butuh contoh kebijakan akuntansi kab/kota.

  2. yak,…. sangat benar

  3. persis isu no 2, pemda km sdh ada kebijakan akuntansi, ttp blm scr detil mencakup kebijakan akuntansi aset. km butuh contoh sisdur pentausahaan aset daerah utk melengkapi kebijakan akuntansi tsb. Bs dibantu?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 32 other followers

%d bloggers like this: