Investasi dalam pengelolaan Aset

 

Ruang lingkup investasi yang kita coba diskusikan adalah investasi oleh Pemerintah Daerah, khususnya investasi dalam bentuk barang milik daerah. Tidak termasuk investasi oleh swasta dalam lingkup administrasi pemerintah daerah.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan investasi jangka panjang dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Amanat Undang-undang tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah. Namun, sesuai dengan perkembangan keadaan, dirasakan perlu dilakukan revisi PP tersebut untuk memberikan peluang kerjasama yang lebih luas dalam berinvestasi dengan menambah bentuk investasi pemerintah. Selanjutnya, sebagai hasil revisi tersebut telah terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah pada tanggal 4 Pebruari 2008.

Sebelum lahirnya PP 8/2007 dan revisinya tersebut telah terbit PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah mengatur investasi, khususnya pada Pasal 116 – Pasal 119 dan PP 6/2006 khususnya pada Pasal 62 – Pasal 66, kedua PP tersebut juga merupakan turunan UU 1/2004.

Dimanakah pengaturan tentang investasi pemerintah? Khususnya pengaturan investasi oleh pemerintah daerah? Terdapat beberapa peraturan yang mengatur investasi pemerintah daerah secara langsung, diantaranya :

  1. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007;

Untuk mempermudah alur diskusi, kita mulai dari beberapa pertanyaan berikut :

  1. Apa tujuan Investasi ?
  2. Bagaimana mekanisme Investasi oleh Pemerintah Daerah ? Bagaimana mekanismenya jika Pemerintah daerah akan menambah modal dalam Investasi tersebut?
  3. Siapa yang mengelola Investasi Pemerintah Daerah?
  4. Investasi jenis apa saja yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah?
  5. Dalam bentuk apa Pemerintah Daerah  melakukan Investasi Permanen?
  6. Apakah sama pengelolaan investasi pemerintah jika dikaitkan dengan makna “kekayaan daerah yang tidak dipisahkan” dan “kekayaan daerah yang dipisahkan” ?
  7. Apakah sama mekanisme dan sistem prosedur investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang?

 

Dari lingkup investasi tersebut terdapat beberapa permasalahan utama saat ini yaitu banyaknya nomenklatur terkait investasi apalagi nomenklatur Investasi dan Penyertaan Modal Daerah seringkali dipakai secara bergantian dan terdapatnya beberapa perbedaan definisi investasi diantara regulasi tersebut diatas.

PP 1/2008 tentang Investasi Pemerintah, Penyertaan Modal adalah bentuk investasi pemerintah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian perseroan terbatas dan / atau pengambilalihan perseroan terbatas.

PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

PP 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah makna dari Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada BUMN, BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

PP 44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas, Penyertaan Modal adalah pemisahaan kekayaan negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan / atau perseroan terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.

Dari definisi diatas, dapat dikatakan bahwa Investasi merupakan Penyertaan Modal oleh Pemerintah Daerah.

Terkait dengan pertanyaan nomor 2 bagaimana mekanisme Investasi oleh Pemerintah Daerah? Penyertaan Modal Daerah tersebut diatur oleh Peraturan Daerah. Hal ini sesuai dengan pasal 41 ayat (5) UU 1/2004 tentang perbendaharaan negara dan pasal  65 6/2006 serta pasal 81 ayat (3) Permendagri 17/2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Apa kaitannya dengan DPRD? Jelas, Perda ditetapkan harus dengan persetujuan DPRD.

Bagaimana mekanismenya jika Pemerintah daerah akan menambah modal dalam Investasi tersebut?

Pasal 75 PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah secara tegas dinyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Hal ini berarti bahwa sebelum dibahas dan ditetapkan dalam APBD maka terlebih dahulu sudah harus ditetapkan perda tentang penyertaan modal. Dalam hal terdapat rencana penambahan modal pada perusahaan daerah yang telah disertakan modal sebelumnya dengan peraturan daerah maka dilakukan melalui mekanisme pembahasan APBD dan ditetapkan dalam perda APBD tahun anggaran berkenaan dimana pertimbangan maupun jumlah penyertaan modalnya ditambahkan dalam diktum/pasal tertentu pada perda APBD dimaksud sebagaimana diatur dalam surat menteri dalam negeri nomor 900/4622/sj tanggal 21 desember 2009 perihal penjelasan pasal 71 ayat (7) permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Pertanyaan pertama sudah jelas terjawab pada Pasal 41 UU 1/2004 bahwa Pemerintah Daerah melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 9 ayat (2) huruf i UU 1/2004  menyatakan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi, dan pasal penjelasnnya menyatakan dalam rangka pengelolaan kas, investasi yang dimaksud adalah pembelian Surat Utang Negara.

 Pasal 7 ayat (2) huruf j PP 58/2005 PPKD selaku BUD berwenang melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi.

 Investasi jenis apa saja yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah?

 PP 58/2005 membedakan jenis investasi menjadi :

  1. Investasi Jangka Pendek
  2. Investasi Jangka Panjang, terdiri dari :
    1. Investasi Permanen
    2. Investasi Non permanen

 Yang dapat digolongkan sebagai investasi permanen antara lain kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/ pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya maupun investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi Permanen

Investasi pemerintah daerah dikaitkan dengan pemanfaatan barang milik daerah (tidak terjadi pengalihan kepemilikian) meliputi : sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna serta Aset sebagai Penyertaan Modal Daerah (terjadi pengalihan kepemilikan barang milik daerah). Hal ini sebagai definisi penyertaan modal daerah pada PP 6/2006.

Berbicara tentang Investasi Permanen, tidak bisa dilepaskan dengan Pasal 6 UU 17/2003 yang menyatakan

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan yang selanjutnya kekuasaan tersebut diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pertanyaan selanjutnya apa makna “gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan”

Sampai sejauh mana arti “dipisahkan”?

Lihat definisi Penyertaan Modal pada PP 6/2006 dan PP 44/2005, apakah benar-benar dipisahkan dari kepemilikan pemerintah daerah? Dari pengelolaan dan pemindahtangan aset daerah yang disertakan dalam penyertaan modal tersebut? Apakah hal ini berlaku sama, ketika penyertaan modal daerah ke BUMN, BUMD/Perusda dengan ke Perseroan Terbatas (PT)?

Misalnya, Pemerintah Daerah menyertakan sebidang tanah sebagai penyertaan modal ke BUMD dan PT, apakah sama perlakuan tanah tersebut dalam pengelolaan dan pemindahtangannya? Apakah BUMD dapat langsung melakukan pemanfaatan dengan pihak ketiga tanpa persetujuan Pemerintah Daerah? Apalagi untuk menjual (terjadi pengalihan kepemilikan) tanah tersebut, apakah BUMD bisa langsung menjual tanpa persetujuan Pemerintah Daerah? Dan apakah hal itu juga berlaku jika Penyertaan Modal Daerah oleh Pemerintah Daerah ke sebuah badan usaha seperti Perseroan Terbatas?

Pertanyaan terakhir “Apakah sama mekanisme dan sistem prosedur investasi uang dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah ke dalam bentuk penggunausahaan/ pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya?

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan barang milik daerah/aset daerah dan pengelolaan keuangan daerah serta yang terkait dengan hak dan kewajiban DPRD.

blog : http://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………..

About these ads

3 Responses

  1. semoga membantu

  2. jika kita amati di sini adalah adanya kekhawatiran tentang ” Aset yang dipisah-kepemilikannya “, kalau investasi berupa Dana/uang sudah jelas keuntungan atau kerugian Perusahaan ditanggulangi bersama antara Pemda dgn BUMD sesuai dengan batas modal (uang)yang diinvestasikan, akan tetapi kalau yang diinvestasikan berupa Aset/barang sekalipun sudah dinilai dgn uang belum jelas kerugiannya, karena biasanya nilai ekonomis aset/bmd (tanah/bangunan)biasa semakin lama semakin tinggi. jadi sebaiknya lebih hati-hati penyertaan modal berupa Barang/aset dan disarankan sebaiknya peraturan yg menyangkut ttg. investasi aset/bmd direvisi agar aset Pemda tidak berpindah-tangan ke pihak lain. ……thanky.

  3. Salam sejahtera.
    Saya, H. Kasiarudin Ka Biro HUKUM Dan Ortal Provinsi Riau, baru bertemu dg blog ini dan tertarik dg pandangan dlm beberapa tulisan Bpk tentang investasi dan kerjasama daerah. Pada kesempatan ini saya mohon pandangan/pendapat Bpk terkait dg rencana Riau untuk bekerjasama dg swasta yg menawarkan pembangunan fasilitas hotel berikut fasilitas olah raga (persiapan PON 2012), pusat Perbelanjaan, hiburan dll. Karena alasn percepatan, kami mengusulkan kpd Gubernur dlm bentuk penyertaan modal (tanah) G to Privat, atau tukar guling, atau penyertaan modal kdp BUMD yg kemudian dilanjutkan oleh BUMD dg PT (private to private). Artinya, kami tdk menggunkan cara yg diatur oleh PP Dan Permendagri Kerjasama Daerah, langkah selanjutnya adlh mint a persetujuan DPRD dg Perda Penyertaan Modal Kepda PT dimaksud. Terus terang saya masih ragu, krn tdk mau menabrak aturan. Mohon pandangan Bpk, apa langkah yg mesti saya lakukan. Maaf, saya langsung saja mint a pandangan Bpk. Terima kasihn saya, Dan Salam dan sukses unt Bpk.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 32 other followers

%d bloggers like this: