INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

 

Sebenarnya, bahan berikut dari tulisan sebelumnya, kami berusaha untuk mebuat lebih jelas dan mudah dipahami. Padahal bisa jadi teman-teman menjadi lebih tidak mengerti……

Untuk memudahkan diskusi terkait Investasi Pemerintah Daerah, kita mulai dengan pertanyaan sebagai berikut :

  1. Dimana diatur Investasi Pemerintah Daerah?
  2. Apa ruang Lingkup Investasi Pemerintah Daerah ?
  3. Apa tujuan Investasi Pemerintah Daerah ?
  4. Kekayaan daerah apa yang di Investasikan oleh Pemerintah Daerah?
  5. Bagaimana bentuk investasi Pemerintah Daerah?
  6. Siapa yang melaksanakan dan mengelola Investasi Pemerintah Daerah?
  7. Apa syarat Pemerintah Daerah dapat melakukan Investasi?

 

DIMANA DIATUR INVESTASI PEMERINTAH DAERAH?

Investasi Pemerintah yang dimaksud disini adalah investasi yang DILAKUKAN oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah. Sekali lagi dalam diskusi selanjutnya yang dibahas adalah pemerintah daerah sebagai pelaku dalam investasi.

Pertanyaan yang mendasar adalah, dimana diatur tentang investasi pemerintah ? Ternyata yang membahas tentang Investasi Pemerintah dan pemberi amanat untuk menyusun Perturan Pemerintah tentang Investasi hanya terdapat pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 41 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menyusun Peraturan Pemerintah tentang Investasi Pemerintah. Berdasarkan amanah ini telah terbit Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah. Seiiring waktu pelaksanaannya pada tanggal 4 Pebruari 2008 pemerintah telah mengganti Peraturan Pemerintah tersebut dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.

Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah mengamanahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Investasi Pemerintah Daerah.

Apakah Investasi hanya diatur pada UU 1/2004 dan PP 1/2008? Ternyata tidak. Masih terdapat beberapa peraturan yang mengatur investasi, yaitu : PP 58/2005 tentang Pengelolaan Kekayaan Daerah dan turunannya (Permendagri 13/2006 & Permendagri 59/2007), PP 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan turunannya Permendagri 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

APA RUANG LINGKUP INVESTASI PEMERINTAH DAERAH ?

Ternyata investasi yang dimaksud di UU 1/2004, PP 1/2008, PP 58/2005 dan PP 6/2006 adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah, yang selanjutnya disebut investasi pemerintah. Sekali lagi dalam diskusi selanjutnya yang dibahas adalah pemerintah daerah sebagai PELAKU INVESTASI. Untuk investasi diwilayah administratif pemerintahan daerah tidak termasuk dalam bahan diskusi saat ini. Pada dasarnya Invesasti di wilayah administratif pemerintah daerah dapat saja dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, BUMN, BUMN dan Swasta Nasional/Asing.

 

APA TUJUAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH ?

Tujuan Investasi Pemerintah Daerah adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Yang dimaksud dengan “manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya” adalah:

1. keuntungan berupa deviden, bunga, dan pertumbuhan nilai perusahaan yang mendapatkan Investasi Pemerintah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

2. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

3. peningkatan pemasukan pajak bagi negara/daerah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi bersangkutan; dan/atau

4. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi bersangkutan.

KEKAYAAN DAERAH APA YANG DI INVESTASIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH?

Yang dapat diinvestasikan adalah kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, baik berupa uang maupun barang dan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAGAIMANA BENTUK INVESTASI PEMERINTAH DAERAH?

PP 1/2008 sebagai peraturan pemerintah yang mengatur secara khusus tentang investasi pemerintah, mengelompokka investasi sebagai berikut: Pembelian Surat berharga  (pembelian saham dan pembelian surat utang) dan  Investasi Langsung (Penyertaan Modal dan Pemberian Pinjaman).

Dari sisi keuangan daerah, dengan telah terbit Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang didalamnya juga mengatur investasi pemerintah daerah yaitu pada Pasal 116-119.  Investasi Pemerintah Daerah dibagi kedalam Investasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang.

Investasi Jangka Pendek antara lain deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis seperti pembelian SUN jangka pendek dan SBI.

Investasi jangka panjang dikelompokkan dalam 2 bagian yaitu  : investasi permanen dan investasi non permanen

Investasi permanen antara lain kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk pcnggunausahaan/ pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya maupun investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

investasi non permanen antara lain pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/ pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

PP 58/2005 pada pasal 119 yang mengamanahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Investasi Daerah.

Disisi lain, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan turunannya Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Regulasi ini juga mengatur tentang penyertaan modal daerah dalam bentuk barang, baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan.

PP 6/2006 juga mengatur bentuk investasi pemerintah daerah lainnya, yaitu dalam bentuk :

  1. Sewa;
  2. kerjasama pemanfaatan; dan
  3. bangun guna serah – bangun serah guna.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa bentuk investasi pemerintah daerah adalah sebagaimana dalam gambar berikut :

Jadi, bagaimana hubungan antara investasi pemerintah daerah dan penyertaan modal daerah ? yang pasti hubungannya baik-baik saja. Berdasarkan bagan diatas, menurut kami, penyertaan modal daerah adalah SALAH SATU BENTUK investasi pemerintah daerah.

Sekali lagi penyertaan modal daerah pasti investasi pemerintah daerah, tapi investasi pemerintah daerah belum tentu dalam bentuk penyertaan modal daerah. Investasi Pemerintah Daerah bisa dalam bentuk lainnya, seperti pembelian surat berharga, pemberian pinjaman, sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah – bangun serah guna.

SIAPA YANG MELAKSANAKAN DAN MENGELOLA INVESTASI PEMERINTAH DAERAH?

Pasal 7 ayat (2) hurub j PP 58/2005 menyatakan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD berwenang melaksanakan, mengelola  dan menatausahakan investasi pemerintah daerah.

APA SYARAT PEMERINTAH DAERAH DAPAT MELAKUKAN INVESTASI?

Penjelasan  Pasal 116 PP 58/2005 menyatakan Investasi dilakukan sepanjang :

  1. memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah; dan/atau
  2. peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat; serta
  3. tidak mengganggu likuiditas  keuangan daerah.

Sebenarnya, masih banyak permasalahan ditingkat implementasi investasi pemerintah daerah, khususnya yang mendesak saat ini adalah Sistem dan prosedur untuk perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Daerah.

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan barang milik daerah/aset daerah dan pengelolaan keuangan daerah serta yang terkait dengan hak dan kewajiban DPRD.

blog : http://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………..

About these ads

4 Responses

  1. dalam hal investasi, apakah boleh jika pemerintah daerah melakukan deposito diBPD? jika boleh, bagaimana jika BPD tersebut bukan BPD pemerintah daerah setempat?

  2. Sangat bmanfaat info’a…

  3. bermanfaat sekali tulisannya apalagi bagi yang kerja di lingkungan pemkab/pemkot

  4. pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur apakah termasuk investasi pemerintah daerah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 34 other followers

%d bloggers like this: