ASPEK PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH DALAM KERJASAMA DAERAH

 

 Coretan ini terinspirasi ketika Penulis menjadi narasumber terkait aspek pembiayaan dan pengelolaan aset daerah dalam kerjasama daera. Kerjasama daerah/ Kerjasama Antar Daerah yang dimaksudkan disini adalah kerjasama daerah sebagaimana yang dimaksudkan oleh PP 50/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Permendagri 22/2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Derah.

Sebagaimana diketahui, bahwa sebelum terbitnya PP 50/2007 telah terbentuk kerjasama daerah khususnya di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DIY, yaitu :

  1. Subosukawonosraten (Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten);
  2. Barlingmascakeb (Kabupaten Bajarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen);
  3. Sampan singkatan dari KAD Sapta Mitra Pantura (Kabupaten dan Kota Pekalongan, Kabupaten dan Kota Tegal, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Pemalang);
  4. Kedu Plus (Kabupaten dan Kota Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara); dan
  5. Kartamantul (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul),

Implementasi kerjasama daerah dari sudut pandang pembangunan daerah dan pelaksanaan pelayanan publik bisa dinilai relatif baik. Selanjutnya Pasal 197 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa tata cara pelaksanaan kerja sama daerah diatur dalam peraturan pemerintah.

Pada tanggal 12 Agustus 2007 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Ada dua hal yang perlu mendapat perhatian dalam peraturan pemerintah tersebut, yaitu: Pertama, Pasal 7 huruf e yang menyatakan, bahwa mengenai petunjuk teknis tata cara kerja sama daerah, perlu diatur dengan peraturan menteri dalam negeri; dan kedua, Pasal 23 yang menyatakan, bahwa mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan kerja sama antar daerah, perlu diatur dengan peraturan menteri dalam negeri.

Berdasarkan kedua hal tersebut di atas pada tanggal 22 Mei 2009 telah diterbitkan dua peraturan menteri dalam negeri, yaitu :

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk  Teknis  Tata  Cara  Kerja  Sama  Daerah; dan
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata  Cara  Pembinaan  Dan  Pengawas Kerja  Sama  Antar Daerah.

 

Karena pada saat PP 50/2007 dan Permendagri 22/2009 lahir PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 59/2007, sudah terlebih dahulu lahir, sehingga apabila daerah mengadakan kerjasama maka pengelolaan keuangan daerahnya harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas.

Semua pengeluaran melalui APBD termasuk untuk operasional dan kegiatan kerjasama daerah harus dikelola berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.

Pertanyaannya adalah, apakah peraturan perundang-undangan tersebut sudah mengatur secara memadai pengelolaan keuangan daerah untuk implementasi kerjasama daerah? Bagaimana dengan kerjasama daerah yang beberapa di antaranya sudah berlangsung di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) serta daerah lainnya di Indonesia?

Apakah dibutuhkan pengaturan lebih lanjut pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka kerja regulasi keuangan daerah yang dapat mendukung serta mengawal kerjasama daerah?

Permendagri 32/2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2009 tidak mengatur sama sekali terkait penganggaran untuk kerjasama daerah. Penganggaran untuk kerjasama daerah baru diatur pada Permendagri 25/2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2010 dan Permendagri 37/2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2011.

Untuk memudahkan membaca, kami mencoba untuk menyandingkan dalam tabel berikut :

Permendagri 25/2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2010 Permendagri 37/2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2011
Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, Pemerintah Daerah dapat menyusun program dan kegiatan melalui pola kerjasama daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah No. 50/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, Pemerintah Daerah dapat menyusun program dan Kegiatan melalui pola kerjasama antar daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah 50/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Apabila Pemerintah Daerah membentuk Badan Kerjasama maka masing-masing Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD dalam bentuk belanja hibah kepada Badan Kerjasama.

 

 Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, Apa maksud menyusun program dan Kegiatan melalui pola kerjasama antar daerah ? dan, Apa artinya Belanja Hibah kepada Badan Kerjasama ?

 

Apakah Hibah uang ke Badan Kerjasama bisa digunakan untuk belanja pegawai di Badan Kerjasama? Kalau tidak bisa, bagaimana gaji pegawai di Badan Kerjasama tersebut?

 

Selanjutnya, bagaimana jika Pemerintah Daerah menyertakan Barang Milik Daerah kepada Badan Kerjasama? Apakah juga melalui Hibah?

 Pertanyaan yang terakhir, apakah dengan Belanja Hibah sudah cukup memadai untuk melaksanakan kerjasama daerah?

Referensi :

  1. PP 58/2005
  2. PP 50/2007
  3. Permendagri 13/2006
  4. Permendagri 59/2007
  5. Permendagri 22/2009
  6. Permendagri 32/2008
  7. Permendagri 25/2009
  8. Permendagri 32/2010
  9. Laporan Tinjauan Yuridis Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Kerjasama Antar Daerah di Provinsi Jateng dan Provinsi DIY, oleh Drs. Daryanto, SH., MM. Depdagri –  Provinsi Jateng – GTZ.

 

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan barang milik daerah/aset daerah dan pengelolaan keuangan daerah serta yang terkait dengan hak dan kewajiban DPRD.

blog : http://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………..

About these ads

One Response

  1. 1. mohon petunjuk, bagaimana menyandingkan antara peraturan kerjasama daerah (pp 50 tahun 2007, permendagri 22 tahun 2009, permendagri 23 tahun 2009) dengan peraturan barang daerah (pp 6 tahun 2006, permendagri 17 tahun 2007) dalam hal kita akan melakukan kerjasama. aturan mana yang harus kita pedomani pada saat kita akan melakukan kerjasama yang didalamnya ada objek barang milik daerah. jenis kerjasama seperti apa yang memakai aturan kerjasama daerah, dan jenis kerjasama seperti apa yang memakai aturan barang milik daerah?
    2. mohon petunjuk, kami telah melakukan kerjasama pengelolaan objek wisata pada tahun 2008 tanpa tender, acuan yang kami pakai adalah pp 50 tahun 2007 (saat itu belum keluar permennya). dalam pp 50 tahun 2007 belum ada petunjuk bahwa kerjasama dengan pihak ketiga harus melalui tender. sesuai pemeriksaan BPK, bahwa kerjasama tersebut harus mengacu pada pp 6 tahun 2006 dan permendagri 17 tahun 2007, yang mana disana disebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan asset harus dengan tender minimal 5 peserta. pada tahun 2009 muncul permendagri 22 sebagai tindak lanjut pp 50 tahun 2007, dalam permendagri tersebut juga diatur bahwa kerjasama dengan pihak ketiga harus dengan tender. bagaimanakah langkah terbaik yang harus kami lakukan terkait kerjasama tersebut? apakah tetap dilanjutkan, atau dibatalkan dan re-tender. kalau dibatalkan ada kemungkinan gugatan dari pihak ketiga, dan ada kemungkinan tidak ada penawar yang setinggi itu kasih kontribusi.
    3. sesuai permendagri 22 tahun 2009 ,bahwa kerjasama dengan pihak ketiga harus dengan tender. apakah semua kerjasama dengan pihak ketiga harus tender? contoh: kerjasama-kerjasama di bidang pendidikan yang non provit, kerjasama sosial, dll. apakah tidak ada pembedanya?
    4. apakah pemerintah daerah dapat menerbitkan peraturan sendiri yang memperluas jenis pemanfaatan asset daerah selain dalam permen 17 tahun 2007? karena untuk aset-aset pemerintah daerah tidak semuanya dimanfaatkan untuk usaha provit oleh pihak ketiga, banyak aset pemerintah daerah yang dipakai untuk kegiatan sosial non provit, seperti: sekolahan TK, PAUD, kegiatan rumah pintar, kantor PKK, kantor pensiunan, dll.
    5. mohon dapatnya jawaban disampaikan kepada kami: deni cahyantoro, bagian hukum kabupaten Pacitan. email: denic.sh@gmail.com.

    terima kasih

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 34 other followers

%d bloggers like this: