Kebingungan Mr. SAE sebagai KDH

Sebagai Gubernur, Mr. SAE mengalami kerisauan.  Pertama, APBDnya mengalami keterlambatan; kedua, implikasi dari keterlambatan APBD itu sendiri. Kerisauan yang kedua itu karena adanya beberapa permasalahan yang diajukan Kepala DPPKAD, diantaranya, bolehkah:

1. Pegawai/PNS Pemprov melakukan perjalanan dinas? Kalau tidak boleh bagaimana jika Pegawai Provinsi akan melakukan perjalanan dinas dalam rangka evaluasi APBD oleh Menteri Dalam Negeri? Sebab saat evaluasi akan memerlukan beberapa pegawai yang memiliki kompetensi dalam menjelaskan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Keuangan Daerah.
2. Pimpinan dan Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mendampingi evaluasi APBD?
3. PNS dan Pimpinan serta Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti undangan kegiatan Kementerian dan Lembaga?
4. Dan masih banyak lagi contoh belanja yang harus dikeluarkan ketika APBD terlambat ditetapkan.

Apalagi, Kepala DPPKAD membawa 2 Peraturan yang tebal, dan memperlihat Pasal 104-107 Permendagri 13/2006 dan Pasal 104-107A Permendagri 59/2007. Yang berbunyi :

PERMENDAGRI 13/2006

PERMENDAGRI 59/2007

Pasal 104 Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Atas dasar persetujuan bersama setegaimana dimaksud pada ayat (2), kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan. Dalam hal kepala daerah dan/atau pimpfnan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama. Format susunan nota keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran A.XVII peraturan menteri ini. Pasal 105 Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) disesuaikan dengan tata tertib DPRD masing-masing daerah. Pembahasan rancangan peraturan daerah berpedoman pada KUA, serta PPA yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Dalam hal DPRD memeriukan tambahan penjelasan terkait dengan pembahasan program dan kegiatan tertentu, dapat meminta RKA-SKPD berkenaan kepada kepala daerah. Format persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran A.XVIII peraturan menteri ini. Pasal 106 Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasai 104 ayat (2) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan   peraturan   daerah   tentang   APBD,   kepala   daerah   melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan. Pengeluaran   setinggi-tingginya   untuk   keperluan   setiap   bulan   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

26. Ketentuan Pasal 104 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:Pasal 104 Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober  tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Dihapus. Dihapus. Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan. Dalam hal kepala daerah dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama. Format susunan nota keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran A.XVII peraturan menteri ini. 27. Ketentuan Pasal 105 ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus dan menambah 5 (lima) ayat baru yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), ayat (3d) dan ayat (3e), sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut: Pasal 105 Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) disesuaikan dengan tata tertib DPRD masing-masing daerah. Pembahasan rancangan peraturan daerah ditekankan pada kesesuaian rancangan APBD dengan KUA dan PPAS. Dihapus. (3a)    Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu. (3b)    Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD. (3c)    Persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir. (3d)    Dalam hal kepala daerah dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama. (3e)    Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3b), kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. 4. Format persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran A.XVIII peraturan menteri ini. 28. Diantara Pasal 105 dan Pasal 106 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 105A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 105A Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan kepala daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya. Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari. 29. Diantara Pasal 107 dan Pasal 108 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 107A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 107A Kepala daerah dapat melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) setelah  peraturan kepala daerah tentang APBD tahun berkenaan ditetapkan. 30. Ketentuan Pasal 109 diubah, sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut: Pasal 109 Pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 106 ayat (1) dapat dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali pemerintah daerah.

Mr. SAE semakin bingung setelah membacanya, semakin diulang semakin bingung, khususnya pada Pasal 106 Permendagri 13/2006 Apabila DPRD sampai batas waktu tidak menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah (belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib); sedangkan Pasal 105A Permendagri 59/2007 apabila penetapan APBD mengalami keterlambatan (belanja bersifat tetap seperti …..).

Mr. SAE berpikir, Pemda nya hanya mengalami keterlambatan penetapan APBD, jadi apa benar kalau berpedoman pada Pasal 105A? Kalau benar, bagaimana teknis pelaksanaan hingga pertanggungngannya? Dan apa makna kata “seperti”  pada “belanja bersifat tetap seperti…..” apakah boleh dibuka/ditambah dengan yang lainnya?

Mr. SAE juga berpikir, bagaimana dengan pertanyaan kepala DPPKAD?, bolehkan hal tersebut dilaksankan? kalau boleh apa dasar hukumnya? Kalau tidak boleh, bagaimana dengan kegiatan seperti point 1 (evaluasi)?

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan barang milik daerah/aset daerah dan pengelolaan keuangan daerah serta yang terkait dengan hak dan kewajiban DPRD.

blog : http://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………..