BIAYA PEROLEHAN DI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Isu utama tekait Nilai Perolehan/Biaya Perolehan adalah, apakah nilai perolehan/biaya perolehan itu ditentukan saat penyusunan anggaran atau saat pelaksanaan anggaran?

Apa yang dimaksud dengan biaya perolehan/nilai perolehan?

Pasal 17 Ayat (1) Pasal 17 PP 58/2005 menyebutkan  “Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD”. Selanjutnya  Penjelasan Ayat (1) Pasal 17 PP 58/2005 menyebutkan  “Penilaian penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang dan/atau jasa yang dianggarkan dalam APBD berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar”.

Selanjutnya PP 58/2005 tidak menjelaskan lebih detail tentang nilai perolehan atau nilai wajar.

Bultek 04 PP 24/2005 tentang SAP menyatakan Komponen Belanja Modal untuk perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan, misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, dan lain-lain.

Artinya, Biaya Perolehan/ Nilai Perolehan ditentukan pada saat penyusunan anggaran, tepatnya saat menyusun RKA-SKPD pada Belanja Langsung sudah harus mulai menentukan atribusi apa saja yang terkait dengan Biaya Perolehan/ Nilai Perolehan.

Tetapi ketika penentuan Biaya Perolehan/Nilai Perolehan saat pelaksanaan anggaran, maka pada pelaksanaan APBD (Penatausahaan dan akuntansi untuk menghasilkan suatu laporan) baru mencari/menentukan atribusi yang terkait dengan Nilai Perolehan.

Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana regulasi keuangan daerah mengatur tentang Biaya Perolehan/ Nilai Perolehan?

Era Permendagri 13/2006

Praktek ketika masih menggunakan Pasal 53 Permendagri 13/2006, belanja modal adalah Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Jika dikaitkan dengan waktu menentukan atribusi untuk Nilai Perolehan, maka atribusi itu ditentukan ketika pelaksanaan APBD bukan pada penyusunan anggaran.

Hal ini juga ditegaskan kembali pada Ayat (5) dan ayat (6) Pasal 239 Permendagri 13/2006. Sekedar mengingatkan, Pasal 239 ini tidak direvisi pada Permendagri 59/2007.

Pasal 239 Permendagri 13/2006:

(1)     Kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi
pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.

(2)     Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar
pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan,
belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan.

(3)     Peraturan   kepala   daerah   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   sekurang-
kurangnya memuat:

a.     definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan
keuangan;

b.     prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

(4)     Dalam pengakuan dan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
juga mencakup kebijakan mengenai harga perolehan dan kapitalisasi aset.

(5)     Kebijakan harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan
pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dar
i belanja
modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak,
dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebaga
i komponen harga
perolehan aset tetap.

(6)     Kebijakan kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan
pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang
dibayarkan sebagai penambah nilai aset tetap.

(7)     Contoh  format  kebijakan  akuntansi  sebagaimana  dimaksud   pada  ayat (2)
tercantum dalam Lampiran E.II peraturan menteri ini.

(8)     Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada setiap tahun anggaran
dimuat dalam catatan atas laporan keuangan tahun anggaran berkenaan.

Permasalahan yang muncul adalah, apakah penentuan dan penghitungan atribusi saat Pelaksanaan Anggaran mudah dilaksanakan? Siapa yang melakukannya? Pengelola Keuangan atau Pengelola Barang?

Era Permendagri 59/2007

Ketika Permendagri 13/2006 direvisi, pasal 53 tersebut direvisi sehingga menjadi :

Permendagri 13/2006 Permendagri 59/2007
Pasal 53

(1)   Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran    yang    dilakukan    dalam    rangka    pembelian/pengadaan    atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

(2)   Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

(3)   Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

Pasal 53

(1)    Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

(2)    Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

(3)    Dihapus.

(4)    Kepala daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi (capitalization threshold) sebagai dasar pembebanan belanja modal

Spirit yang terkandung dari revisi Pasal 53 Permendagri 13/2006 adalah untuk menyesuaikan dengan Bultek 04 PP 24/2005 diatas, khususnya Ayat 2 Pasal 3 Permendagri 59/2007 yang menyatakan Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Dari revisi ini dapat disimpulkan bahwa pada Permendagri 59/2007 untuk penentuan atribusi yang terkait dengan Biaya Perolehan/ Nilai Perolehan ditentukan pada saat penyusunan anggaran, terutama pada saat penyusunan RKA-SKPD.

Apakah dengan revisi Pasal 53 ini sudah dapat menentukan Biaya/ Nilai Perolehan dengan mudah?

Referensi:

  1. PP 58/2005
  2. PP 24/2005
  3. Permendagri 13/2006
  4. Permendagri 59/2007

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan barang milik daerah/aset daerah dan pengelolaan keuangan daerah serta yang terkait dengan hak dan kewajiban DPRD.

blog : http://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………..

About these ads

3 Responses

  1. Penyusunan nilai perolehan aset, terutama aset fisik (tanah, gedung/bangunan, jalan irigasi&jaringan) merupakan ‘pekerjaan tambahan’ bagi pengurus barang dan bidang aset (rekonsiliator aset pemda). Pekerjaan ini tidak mudah, karena penyusunannya harus membuat perhitungan tersendiri dan diperlukan verifikasi yang cermat. Ini dikarenakan; (1) satu kontrak memuat lebih dari 1 kode rekening belanja (2) biaya perencanaan dan biaya pengawasan tidak untuk satu kegiatan fisik bangunan tapi lebih. (3) masih terjadi belanja pemeliharaan yang didalamnya mengandung pembelian/pengadaan aset.

  2. Terkait biaya perolehan yang dicantumkan dalam Permen 59 pasal 53 ayat 2, memungkinkan nggak sih kalau Belanja Modal di DPA dirinci dengan biaya yang dapat diatribusikan, misalnya di belanja modal tanah dirinci dengan belanja tanah itu sendiri, belanja pematangan tanah, belanja tim pembebasan tanah (tidak di honorarium PNS), belanja sertifikasi tanah (tidak dibelanja barang dan jasa). Hal ini untuk memudahkan pencatatan pengakuan aset tetap tanah itu sendiri. Cuma sayanganya rincian belanja selain fisik tanah tdak tercantum dalam kode rekening. Bisa nggak kaya dalam Bagan Akun Standar punya pemerintah pusat gitu

  3. Keegoan bidang anggaran mash menjadi masalah….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 34 other followers

%d bloggers like this: