Dari Mana Memahami BUMD?

Tidak banyak referensi yang bisa didapat untuk mempelajari perkembangan BUMD di Indonesia, dan semoga tulisan singkat ini dapat menjadikan teman2 mudah untuk memulai memperdalam BUMD.

Tulisan ini dimulai dari isu :

  1. Dari mana awal mulai memahami BUMD?
  2. Bagaimana bentuk hukum BUMD?
  3. Dimana diatur terkait organ BUMD?

Dalam perubahan regulasi, nomenklatur Badan Usaha Milik Daerah atau disingkat BUMD keluarnya baru beberapa dekade terakhir, khususnya setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebelum adanya BUMD, lebih sering menggunakan nomenklatur Perusahaan Daerah, hal ini sebagaimana terdapat pada UU 5/1962 tentang Perusahaan Daerah.

Pasal 2 dan 3 Permendagri No.3/1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bentuk hukum BUMD dapat berupa:

  1. Perusahaan Daerah (PD), sesuai dengan UU No.5/1962, dan
  2. Perseroan Terbatas (PT), yang tunduk kepada UU No.1/1995 tentang Perseroan Terbatas dan aturan pelaksanaannya. Dan UU No. 1/1995 tanggal 16 Agustus 2007 telah di ganti dengan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

Landasan hukum utama bagi Perusahaan Daerah (PD) yang berlaku sampai saat ini masih tetap UU No.5/1962. Menurut UU ini, perusahaan yang didirikan berdasarkan UU ini tidak tunduk kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan sebaliknya perusahaan campuran (yang didirikan oleh beberapa pihak) juga tidak diatur dalam UU No.5/1962.

Menurut UU No.5/1962, Perusahaan Daerah adalah suatu badan hukum. Kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya UU ini. Peraturan Daerah  (PERDA) yang mengatur pendirian Perusahaan Daerah yang ada sebelum diterbitkannya UU No.5/1962 perlu diatur kembali pendiriannya dengan menerbitkan PERDA baru yang disesuaikan dengan ketentuan UU tersebut. Sesuai UU tersebut dan dengan memperhatikan Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959, Kepala Daerah yang melakukan hak, kewenangan dan kekuasaan sebagai pemegang saham/ saham prioritet atas nama Pemerintah Daerah, mempertanggungjawabkan segala sesuatu berkenaan dengan Perusahaan Daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah (sekarang DPRD).

Pasal 4 dan 5 Permendagri No.3/1998 Gubernur, Bupati/Walikota dapat merubah bentuk hukum PD menjadi PT, yang dilakukan dengan meminta ijin prinsip dari Menteri Dalam Negeri, dan selanjutnya menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan tersebut, serta membuat Akta Notaris tentang pendiriannya sebagai PT. Pasal 8 Permendagri tersebut juga mengatur bahwa saham PT dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah, swasta, dan masyarakat; dengan catatan bahwa bagian terbesar dari saham PT tersebut dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Perusahaan Daerah.

Sekalipun telah membuka jalan bagi transformasi dari PD ke PT, namum ciri dari UU No.5/1962 ternyata tetap menurun ke dalam Permendagri tersebut, sebagaimana terlihat pada Pasal 7, yang menyatakan bahwa perubahan bentuk hukum PD menjadi PT tidak merubah fungsi badan usaha milik daerah sebagai pelaksana pelayanan umum dan sekaligus tetap menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Dimana diatur kepengurusan BUMD?

Kepengurusan BUMD selain Perusahaan Air Minum, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Perkreditan Rakyat diatur dalam Permendagri 50/1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

Sedangkan, Kepengurusan Perusahaan Air Minum diatur dalam Permendagri No. 2/2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum, dan kepengurusan Bank Pembangunan Daerah diatur dalam PERMENDAGRI 58/1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas BPD serta Bank Perkreditan Rakyat diatur dalam PERMENDAGRI 22/2006 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah khususnya Bab V Pasal  9-10.

Dalam prakteknya pengaturan BUMD secara garis besar dapat digolongkan menjadi:

1. BUMD selain Perusahaan Air Minum, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Perkreditan Rakyat.
2. Perusahaan Air Minum :

  • PP 16/2005 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
  • PERMENDAGRI 7/1998 Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum diganti dengan KEPMENDAGRI 34/2000 Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dan diganti dengan PERMENDAGRI 2/2007 Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
  • KEPMENDAGRI 8/2000 Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum
  • PERMENDAGRI 2/1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, dan diganti dengan PERMENDAGRI 23/2006 Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum
  • PMK Per-53/PB/2006 PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
  • Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 690/477/SJ tanggal 18 Pebruari 2009 perihal Percepatan terhadap Program Penambahan 10 Juta Sambungan Rumah Air Minum, Tahun 2009 s.d 2013.

3. Bank Pembangunan Daerah :

  • PERMENDAGRI 58/1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas BPD

4. Bank Perkreditan Rakyat

  • PERMENDAGRI 22/2006 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah.

Referensi :

  1. Rencana Strategis Pembinaan Pengurusan  dan Pengelolaan BUMD 2008 – 2012, GRS II – SP 224, HICKLING.
  2. UU 5/1962 tentang Perusahaan Daerah
  3. PP 16/2005 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
  4. PERMENDAGRI 22/2006 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah
  5. PERMENDAGRI 2/1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, dan diganti dengan PERMENDAGRI 23/2006 Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum
  6. PERMENDAGRI 7/1998 Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum diganti dengan KEPMENDAGRI 34/2000 Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dan diganti dengan PERMENDAGRI 2/2007 Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
  7. PERMENDAGRI 58/1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas BPD
  8. KEPMENDAGRI 8/2000 Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum
  9. PMK Per-53/PB/2006 PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
  10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 690/477/SJ tanggal 18 Pebruari 2009 perihal Percepatan terhadap Program Penambahan 10 Juta Sambungan Rumah Air Minum, Tahun 2009 s.d 2013.

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan barang milik daerah/aset daerah dan pengelolaan keuangan daerah serta yang terkait dengan politik DPRD.

blog : http://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………..

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 34 other followers

%d bloggers like this: