teman2 telah terbit Permendagri 32/2011 ttg pedoman pemberian hibah dan bansos yg bersumber dr APBD
Filed under: Aset Daerah
Profile
-
Recent Comments
ilham on INVESTASI PEMERINTAH DAER… Bang Hadjie on Apalah arti suatu nama “p… loloktv on Permendagri Pengelolaan Keuang… Anonymous on SE MDN perihal Hibah ii on PERKEMBANGAN PENGELOLAAN … deni cahyantoro on ASPEK PEMBIAYAAN DAN PENGELOLA… femmy bapa on HIBAH Barang Milik Daerah
3 Responses
Leave a Reply
Berita Aset dan Barang Milik Daerah- D P R D
- Mengapa rumah dinas DPRD tidak diminati? dewandaerah
- Berapa kendaraan perorangan dinas untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah? dewandaerah
- Pengawasan DPRD, Audit BPK RI dan Tumpukan Berkas Pengawasan (2) dewandaerah
- Pengawasan DPRD, Audit BPK RI dan Tumpukan Berkas PengawasanIde dari tulisan ini karena saat ini seolah2 DPRD tidak bisa menindaklanjuti hasil dari fungsi pengawasan mereka, fungsi pengawasan DPRD lebih mirip untaian kata yang indah tetapi tidak memiliki kekuatan atau tidak bisa dilaksanakan. Dan juga sepertinya fungsi pengawasan DPRD tidak ada kaitannya dengan proses pemeriksaan BPK. Benarkah hal tersebut??? Pasal 2 […]dewandaerah
- BERITA DPRD
terimaksih infonya, ini sanngat bermanfaat…
sekali lg terimakasih Pak Riris..
terimkasih pak riris infonya ..salam….. janq_1013
sukses selalu pak
adanya permendagri ini, sala satunya mempertegas bahwa hibah dapat diberikan kepada pemda ke Perusda dan instansi pusat yang ada di daerah seperti Muspida, BPN, BPS, Kantor Imigrasi, dll, yang mana sebelumnya dalam Permendagri 17 Tahn 2007, belum dinyatakan secara eksplisit mengenai boleh tidaknya hibah kepada yang bersangkutan……