Download Permendagri 37/2012
Filed under: Aset Daerah
Permendagri 37/2012 ttg Pedoman Penyusunan APBD TA 2013 & Permendagri 39/2012
Posted on 2012/05/20 by Riris
Profile
Recent Comments
syukriy on PMK 113/2012 UNTUK SIAPA? LUTFI.RI on PERKEMBANGAN PENGELOLAAN … zack on PMK 113/2012 UNTUK SIAPA? Anonymous on per keuangan daerah Riris on HIBAH Barang Milik Daerah Jay on HIBAH Barang Milik Daerah Edi Firmansyah on PENGELOLAAN ASET, HARAPAN DAN…
Leave a Reply
Berita Aset dan Barang Milik Daerah- D P R D
- UN, PTN, dan Otonomi DaerahM. Rifqinizamy Karsayuda, PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA FH UNLAM, BANJARMASIN, MAHASISWA PROGRAM DOKTOR HUKUM TATA NEGARA UNIVERSITAS BRAWIJAYA, KOMPAS, 21 Januari 2012. Bagi para pengkaji hukum tata negara, ujian nasional yang diselenggarakan pemerintah pusat adalah antitesis otonomi pendidikan: penyerahan urusan di bidang pendidikan oleh pusat kepada daer […]dewandaerah
- Birokrasi di Era Otonomi DaerahDodi Riyadmadji, DIREKTUR FASILITASI KEPALA DAERAH, DPRD, DAN HUBUNGAN ANTARLEMBAGA DITJEN OTDA KEMENDAGRI, SINDO, 13 Januari 2012 Kita sadari bahwa kecenderungan globalisasi dan regionalisasi saat ini merupakan tantangan dan peluang baru sekaligus bagi proses pembangunan daerah di Indonesia. Dalam era seperti ini, kondisi persaingan antarpelaku ekonomi […]dewandaerah
- Tambang Bukan Milik DaerahIma Mayasari, ADVOKAT, Doktor Di Bidang Hukum Pertambangan, FHUI, KOMPAS, 30 Januari 2012 Karut-marut pengelolaan pertambangan di era otonomi daerah makin menunjukkan bahwa negara tidak mampu mengurus kekayaan alam. Ribuan izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah (non- clear and clean) terindikasi tumpah tindih dengan IUP lain, ratusan sengketa hukum per […]dewandaerah
- Kemenangan Kapitalis LokalFerdy Hasiman, Peneliti di Indonesia Today, KOMPAS, 16 Mei 2012 Nasionalisasi sektor pertambangan mulai terbuka, menyusul terbitnya PP No 24/2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Melalui PP ini, pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) asing wajib mendivestasikan 51 persen saham […]dewandaerah
- UN, PTN, dan Otonomi Daerah
- BERITA DPRD
