PMK 113/2012 UNTUK SIAPA?

 

 

Sejak Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap pada 3 Juli 2012, banyak pejabat di Pemda dan juga DPRD bertanya, apa implikasi dengan keluarnya PMK 113/2012 ini terhadap pelaksanaan perjalanan dinas yang dibiayai dari APBD?

Sebenarnya pertanyaan tersebut diatas, sudah lama menjadi bahan diskusi, apakah PMK yang mengatur perjalanan dinas berlaku untuk APBD atau tidak?  Tahun 2007, saat itu Menkeu mengeluarkan PMK nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.05/2008 dan sekarang diganti dengan PMK 113/2012, dimana Pasal 22 PMK 45/2007 menyatakan bahwa Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai dari APBN yang belum diatur dengan ketentuan yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri Keuangan ini, dan Pasal 41 PMK 113/2012 menyatakan Ketentuan mengenai Perjalanan Dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang belum diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.

Artinya PMK ini hanya untuk perjalanan dinas yang dibiayai dari APBN, BUKAN APBD.

Dapat disadari saat tahun 2008 terdapat kebimbangan dan kebingungan PNS daerah dan DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas yang bersumber dari APBD. Sebab dari tahun TA. 2004 – TA. 2007 Pemerintah Daerah masih menggunakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap. Apalagi tahun 2007 terbit PMK 45/2007 (25 April 2007) dan Permendagri 30/2007 (20 Juni 2007) dalam waktu yang hampir bersamaan.

Tetapi seiring waktu, seharusnya hal tersebut sudah menjadi pemahaman bersama, bahwa perjalanan dinas yang bersumber dari APBD tidak menggunakan dasar hukum PMK.

Sejak diterbitkannya Permendagri 30/2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dinyatakan bahwa Standar biaya perjalanan dinas ditetapkan dengan keputusan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Artinya sejak TA 2008 Pemda tidak menggunakan lagi KMK 7/2003, tetapi menggunakan Keputusan Kepala Daerah. Keputusan Kepala Daerah tersebut adalah amanah dari Pasal 39 PP 58/2005 yaitu:

(1)   Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

(2)   Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

(3)   Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Memang disana tidak dinyatakan dengan tegas, bahwa perjalanan dinas harus dengan Keputusan Kepala Daerah, tetapi pengaturan terkait besaran dari biaya perjalanan dinas adalah bagian dari standar satuan harga. Jadi dapat disimpulkan sejak TA 2008 sampai sekarang perjalan dinas yang dibiayai dari APBD mengacu kepada Keputusan Kepala Daerah.

Apa implikasinya dengan PMK 113/2012? Dapat dikatakan dengan tegas tidak ada implikasinya. Bagaimana dengan mekanisme perjalanan dinas, apakah harus at cost/riil? Hal itu pada prinsipnya tergantung dengan Keputusan Kepala Daerah dengan mengacu pada regulasi yang mengatur pengelolaan APBD, diantaranya yaitu Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang setiap tahun dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri.

1. TA. 2008 dengan berpedoman pada Permendagri 30/2007 dinyatakan bahwa Standar biaya perjalanan dinas ditetapkan dengan keputusan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Permendagri ini tidak mengatur apakah at cost ato lumpsum. Semuanya diserahkan kepada pemerintah daerah.

2. TA. 2009 dengan berpedoman pada Permendagri 32/2008 dinyatakan bahwa Standar satuan harga untuk biaya perjalanan dinas ditetapkan dengan keputusan kepala daerah sebagaimana dimanatkan dalam Pasal 39 ayat (3) PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam keputusan kepala daerah tersebut juga diatur pendekatan penetapan biaya perjalanan dinas, baik lumpsum maupun at cost yang disesuaikan dengan sistem akuntabilitas/ pertanggungjawaban keuangan yang dianut.

Artinya, di TA 2009 masih diserahkan kepada pemerintah daerah, apakah akan menggunakan lumpsum ato at cost.

3. TA. 2010 dengan berpedoman pada Permendagri 25/2009 dinyatakan bahwa Standar satuan harga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah Sebagaimana dimanatkan dalam Pasal 39 ayat (3)  PP 58/2005. Demikian juga standar satuan harga biaya perjalanan dinas ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah. Selanjutnya dalam Keputusan Kepala Daerah tersebut juga diatur pendekatan penetapan biaya perjalanan dinas, baik lumpsum maupun at cost yang disesuaikan dengan sistem akuntabilitas/pertanggungjawaban keuangan yang dianut.

Untuk TA 2010 = TA 2009

4. TA. 2011 dengan berpedoman pada Permendagri 37/2010 dinyatakan bahwa Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka pada TA 2011, pemerintah daerah secara bertahap perlu meningkatkan Akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata ( at cost) dan dihindari adanya penganggaran yang bersifat “paket”. Standar Komponen dan satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Di TA 2011 ini ada perubahan jika dibandingkan dengan TA 2010 dan sebelumnya, di Permendagri ini ditegaskan “secara bertahap” menuju at cost, tetapi diatur dengan tegas komponen (transport, penginapan, uang harian, dll) perjalanan dianas apa yang harus di at cost kan.

5. TA. 2012 dengan berpedoman pada Permendagri 22/2011 dinyatakan bahwa Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah secara bertahap meningkatkan akuntabilitas penggunaan belanja perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost) sekurang-kurangnya untuk pertanggungawaban biaya transport dan menghindari adanya penganggaran yang bersifat -paket”. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Jika dibandingkan dnegan TA. 2011, maka di TA 2012 diatur lebih tegas bahwa  sekurang-kurangnya untuk pertanggungawaban biaya transport berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost).

6. TA. 2013, masih tetap sama dengan TA 2012, sebagaimana diatur pada  Permendagri 37/2012 disana dinyatakan bahwa Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah secara bertahap meningkatkan akuntabilitas penggunaan belanja perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost) sekurang-kurangnya untuk pertanggung- jawaban biaya transport dan menghindari adanya penganggaran yang bersifat “paket”. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Jika dilihat pengaturan perjalanan dinas memang terjadi perubahan, dari yang semula   memilih lumpsum atopun at cost, kemudian berubah secara bertahap harus ada yang di at cost kan, kemudian diatur yang di at cost kan sekurang-kurangnya adalah untuk biaya transport.

Sekedar membandingkan, bagaimana dengan pengaturan perjalanan dinas dengan menggunakan APBN? Pada APBN permulaan at cost diatur pada PMK nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Ketika PMK ini pertama kali terbit, dalam waktu tidak lama sudah mengalami perubahan/revisi beberapa kali (PMK 45/2007 tanggal 25 April, PMK 62/2007 tanggal 18 Juni 2007, PMK 7/2008 tanggal 30 Januari 2008) dan terakhir diganti dengan PMK 113/2012 (3 Juli 2012).

Khusus terkait dengan penginapan harus at cost, bahwa era PMK 45/2007 terdapat beberapa permasalahan dalam implemetasinya jika penginapan harus menggunakan at cost:

  1. Jika Pejabat Negara ato eselon 1 dalam perjalanan dinasnya mengikutsertakan pegawai golongan II, maka akan terjadi kesulitan ketika tidak bisa menginap bersama dalam hotel yang sama, karena perbedaan tarif hotel antara golongan 2 dengan hotel tempat eselon 1 tersebut menginap.
  2. Jika 2 orang staf menginap dalam suatu hotel, dengan fasilitas penginapan/hotel twin bed (Kamar yang tersedia untuk dua orang penghuni dengan kondisi, berisi dua tempat tidur dan ditempatkan secara terpisah), dengan model tempat tidur seperti ini lebih dari cukup representatif untuk seorang staf, tetapi dengan PMK, staf tersebut harus tetap menyewa kamar masing-masing.  Jika setiap orang dengan satu kamar, bukankah hal ini terjadi pemborosan uang APBN?
  3. Jika Pegawai yang melakukan perjalanan dinas memiliki rumah sendiri ato keluarga/kerabat dikota tujuan perjalanan dinas, hal ini akan menyulitkan dan terjadi pemborosan. Sebab pegawai tersebut tetap harus menginap di hotel dan akhirnya terjadi pemborosan, bahkan hal ini akan memutus tali silaturahmi.

Memang sebagian permasalahan dalam PMK tersebut sudah diperbaiki dalam PMK revisi selanjutnya. Terkait dengan permasalahan angka 3 diatas, terdapat perubahan dalam PMK, yaitu dalam Pasal 8 PMK 113/2012 (PMK 113/2012 menggantikan PMK 45/2007 sebagaimana dalam Pasal 42 PMK 113/2012, bukan merevisi), disana diatur jika Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan, berlaku ketentuan sebagai berikut: Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya dan dibayarkan secara lumpsum.

Selama ini masih banyak pemerintah daerah yang menerapkan lumpsum untuk tarif penginapan. Yang harus diperhatikan adalah jika pemerintah daerah harus menerapkan at cost untuk tarif penginapan bagi pemerintah daerah yang memiliki kantor penghubung. Hal ini ini penting sebab hampir sebagian besar pemerintah daerah provinsi memiliki kantor penghubung di Jakarta. Jangan sampai terjadi jika pemerintah daerah menerapkan at cost untuk penginapan justru bertentangan dengan tujuan dari keberadaan kantor penghubung itu sendiri. Artinya pegawai pemda saat melakukan perjalanan dinas justru tidak menginap dikantor penghubung.

Berikut visi dan misi kantor penghubung Pemerintah Provinsi Aceh:

Visi “ Menjadi pusat  Informasi terpadu dan pelayanan yang efektif bagi Pemerintah  Aceh dalam  mengembangkan potensi  daerah Aceh di Jakarta”

Misi :

  1. Meningkatkan kelancaran tugas pemerintah Aceh dengan lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah daerah, non pemerintah dan perwakilan asing di Jakarta
  2. Sebagai pusat informasi dan data potensi daerah Aceh
  3. Fasilitator dalam peningkatan promosi potensi daerah Aceh
  4. Meningkatkan peran masyarakat Aceh dalam pengembangan potensi daerah
  5. Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui aparatur yang bertaqwa dan berwawasan luas

Visi Kantor Penghubung Provinsi Banten adalah : “Hubungan Antar Lembaga  Sebagai Jembatan Komunikasi, Informasi  Dan Promosi Banten Untuk Mewujudkan Banten Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Taqwa” dan misi  Kantor Penghubung Provinsi Banten adalah:

  1. Meningkatkan  Kapasitas Kelembagaan dan Sumber   Daya Aparatur;
  2. Meningkatkan hubungan antara Pemerintah  Daerah dengan Pemerintah Pusat, melalui kementerian Teknis dan Lembaga  Pemerintah   Non  Departemen  dan pihak swasta  di Jakarta;
  3. Meningkatkan  kerjasama  pembangunan daerah dalam  penyelenggaraan pemerintahan;
  4. Meningkatkan  Promosi dan Investasi Daerah;
  5. Meningkatkan  Informasi penyelenggaraan pemerintahan;

Sekedar mengingatkan kembali, ketika pemerintah daerah “akan ato sudah” menerapkan at cost untuk tarif penginapan pada perjalanan dinas dan sudah memiliki kantor penghubung maka keberadaan kantor penghubung harus tetap didukung sebagaimana tujuan awalnya sebagaimana terdapat pada visi dan misi kantor penghubung tersebut. Jangan sampai karena menerapkan at cost untuk tarif penginapan pada perjalanan dinas justru keberadaan dan tujuan kantor penghubung menjadi tidak tercapai.

Sebab bagaimanapun juga kantor penghubung juga dibiayai dengan APBD. Dan yang pasti dengan biaya yang tidak sedikit. Misal:

  1. Pemprov Kaltim TA. 2012 mengganggarkan 12 milyar untuk renovasi kantor penghubung yang ada di Jl. Kramat II No. 42 Jakarta Pusat. Dengan fasilitas 23 kamar, setidaknya bisa melayani sekitar 70 tamu dengan fasilitas kamar setara dengan hotel kelas bintang satu.
  2. TA 2009 Pembangunan Gedung Penghubung Pemprov Sumbar yang berlantai 16 di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur mencapai 9 Miliar.
  3. Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2012 ini merenovasi Kantor Penghubung di Jakarta. Anggaran yang disediakan sebesar Rp2 miliar.

Jadi, sebaiknya Pemda dalam mengatur perjalanan dinas tetap memperhatikan keberadaan kantor penghubung, khususnya menyangkut prinsip lumpsum/ at cost jika menginap di kantor penghubung. Sebagaimana prinsip efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dalam pengelolaan keuangan daerah seperti diamanahkan dalam Pasal 4 PP 58/2005.

Referensi:

  1. PP 58/2005
  2. Permendagri 13/2006
  3. Permendagri 59/2007
  4. Permendagri 21/2011
  5. Permendagri 26/2006
  6. Permendagri 30/2007
  7. Permendagri 32/2008
  8. Permendagri 25/2009
  9. Permendagri 37/2010

10. Permendagri 22/2011

11. Permendagri 37/2012

12. PMK 45/2007

13. PMK 113/2012

14. http://penghubung.acehprov.go.id/index.php/visi-dan-misi

15. http://penghubung.bantenprov.go.id/visi-dan-misi/

16. http://kaltim.antaranews.com/berita/7909/pembangunan-kantor-penghubung-pemprov-bakal-molor

17. http://www.kaltimprov.go.id/kaltim.php?page=detailberita&id=8589

18. http://www.sumbarprov.go.id/detail_news.php?id=870

19. http://mediabanten.com/content/dua-miliar-untuk-renovasi-kantor-penghubung?page=7&qt-opini=1&qt-berita=1

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah/aset daerah serta politik lokal khususnya yang terkait dengan penguatan DPRD.

blog : http://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………

GAMBARAN UMUM DANA TRANSFER APBN KE APBD Mengapa harus ada dana transfer? (bag. 1)

 

 

Salah satu argumen dalam pelaksanaan otonom daerah bahwa Pemerintah Daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelengaraan otonominya. Kapasitas keuangan pemerintahan daerah akan menentukan kemampuan Pemda dalam menajalankan fungsi utamanya seperti : fungsi pelayanan masyarakat (public service function) dan melaksanakan pembangunan (development function) serta perlindungan masyarakat (protective function).

Isu perimbangan keuangan pusat dan daerah bertitik tolak dari sejauhmana telah dilakukan kebijakan yang adil dalam pembagian sumber-sumber keuangan negara secara keseluruhan antara pemerinah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan merupakan salah satu variant dari hubungan keuangan pusat dan daerah secara keseluruhan. Domain dari hubungan pusat dan daerah menyangkut aspek-aspek:

  1. Bagi hasil pajak (tax sharing) dan bukan pajak
  2. 2.    Subsidi (grant)
  3. Pajak tambahan (surcharge/opcenten)
  4. Fasilitas pajak (tax credit)
  5. Pinjaman daerah (loan)

Yang menjadi isu sentral dari keseluruhan hubungan keuangan tersebut adalah apakah sudah terjadi perimbangan keuangan yang adil dan transparan antara pemerintah pusat dan daerah? Ada tiga aspek yang menetukan terjadinya hubungan keuangan yang adil, yaitu:

  1. Sejauhmana daerah telah diberi sumber-sumber keuangan yang cukup terutama yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah?.
  2. Sejauhmana daerah telah mendapatkan akses ke pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak (tax sharing) dan bukan pajak?
  3. Sejauhmana daerah telah mendapatkan subsidi yang adil dan efektif?

Ketimpangan fiskal merupakan adanya ketidakseimbangan atau adanya perbedaan kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal. Ketimpangan fiskal vertikal menunjukkan adanya disparitas antara kapasitas/potensi fiskal dan kebutuhan fiskal antara pemerintah pusat dengan tingkat pemerintahan yang lebih rendah (pemerintah daerah). Ketimpangan fiskal horizontal menunjukkan perbedaan kapasitas/potensi fiskal dan kebutuhan fiskal antara daerah satu dengan daerah lainnya (Hamid, 2005: 128).

Keuntungan dan Kerugian Sistem Desentralisasi Keuntungan sistem pemerintahan terdesentralisasi ditinjau dari berbagai aspek menurut para ahli adalah sebagai berikut (Khusaini, 2006:85-87):

  1. Sisi ekonomi, program-program pembangunan pemerintah dalam bidang ekonomi lebih diarahkan pada kepentingan lokal dan disesuaikan dengan lingkungan daerah setempat, hal ini akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi fungsi alokasi oleh pemerintah daerah sehingga akan meningkatkan willingness to pay masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan bagi pemerintah daerah tersebut (mobilization revenue);
  2. Sisi administratif, desentralisasi dapat meningkatkan sistem administrasi di daerah, karena pemerintah daerah dapat mengumpulkan informasi dan mendistribusikan kepada masyarakat secara efektif sehingga pelayanan akan menjadi lebih efisien dan dapat diterima oleh masyarakat;
  3. Sisi politik, desentralisasi dapat meningkatkan demokrasi melalui partisipasi masyarakat secara langsung, mendidik masyarakat tetang proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan persatuan dalam negara yang multikultural.

Selanjutnya terdapat lima konsekuensi negatif sistem pemerintahan yang terdesentralisasi,

yaitu:

  1. Sistem pemeritahan yang terdesentralisasi bertendensi menimbulkan korupsi, kolusi, dan juga instabilitas makroekonomi;
  2. Pemerintah daerah akan cenderung boros dalam pengeluaran (overspend) tetapi di sisi lain tidak memiliki kemampuan untuk menaikkan pajak (revenue) untuk mendukung pengeluaran mereka;
  3. Dapat memperburuk suhu politik antardaerah jika terdapat perbedaan pendapatan (revenue capacity) yang mencolok antardaerah;
  4. Melebarkan kesenjangan antara daerah yang kaya dan miskin; dan
  5. Melebarkan disparitas regional dalam pengeluaran sosial (social expenditure) jika pemerintah daerah bertanggungjawab untuk pembiayaan dan penyalurannya.

 

Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah Menurut Davey (1982 dalam Basri dan Subri, 2005:84-85), tujuan hubungan antara pusat dan daerah adalah:

  1. Adanya pembagian wewenang yang rasional antara tingkat-tingkat pemerintahan mengenai peningkatan sumber-sumber pendapatan dan penggunaannya,
  2. Pemerintah daerah memiliki sumber-sumber dana yang cukup, sehingga dapat menjalankan tugas atau fungsi dengan baik (penyediaan dana untuk menutup kebutuhan rutin dan pembangunan),
  3. Pembagian yang adil antara pembelanjaan daerah yang satu dan daerah lainnya,
  4. Pemerintah daerah dalam mengusahakan pendapatan (pajak dan retribusi) sesuai dengan pembagian yang adil terhadap keseluruhan beban pengeluaran pemerintah.

 

Hubungan keuangan antara pusat dan daerah dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan (Basri dan Subri, 2005:85-88), yaitu:

1. Pendekatan Kapitalisasi (capitalization approach)

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bidang keuangan berdasarkan pada “kuasi komersial”. Pemerintah pusat mengadakan investasi di daerah dan “berpatungan” dengan pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelolanya. Keuntungan yang diperolehnya sebagian menjadi hak pusat dan sebagian menjadi hak daerah, sesuai dengan besarnya modal yang ditanam dan perimbangan manajemennya. Di luar kesempatan itu, apabila dipandang perlu dengan melihat situasi dan kondisinya, bagian keuangan yang menjadi hak pusat dapat saja disumbangkan kepada daerah untuk pembangunan.

2. Pendekatan Sumber Pendapatan (income source approach)

Pendekatan ini didasarkan pada pemberian sebagian pendapatan dari sumber-sumber pendapatan oleh pusat ke daerah. Pemberian ini dapat berupa wewenang mengelola sumber-sumber pendapatan tertentu sepenuhnya yang diserahkan kepada daerah atau wewenang untuk menikmati sebagian (persentase) dari pungutan yang dilakukan oleh daerah atas nama pusat.

3. Pendekatan Belanja (expenditure approach)

Pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan pengeluaran biaya-biaya untuk proyek atau untuk membiayai kegiatan rutin pemerintah daerah. Di sini pemerintah pusat membiayai kekurangan dari biaya suatu proyek. Subsidi pemerintah pusat ini diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan dan alokasi bantuan pada masing-masing daerah, dan kebutuhan-kebutuhan pembangunan tidak boleh ada perbedaan yang mencolok dengan tahun-tahun sebelumnya.

4. Pendekatan Komprehensif (comprehensive approach)

Pendekatan ini didasarkan pada pemberian wewenang kepada daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatannya sendiri guna membiayai pengeluaranpengeluaran daerah dan mencoba untuk mempertemukan antara sumber-sumber pendapatan dan target belanja. Sumber-sumber pendapatan yang boleh dikelola sepenuhnya oleh daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Apabila untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah itu masih kurang (dan biasanya memang sangat kurang), maka kekurangannya itu akan disubsidi pusat. Karena umumnya pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan itu tidak cukup, maka pendekatan ini juga dinamakan pendekatan defisit (deficit approach).

 

Menurut Ma (1997: 3) dalam Vidyattama (2000), pada dasarnya terdapat dua macam transfer pemerintah pusat ke daerah, yaitu conditional grants (bantuan bersyarat), dan unconditional grants (bantuan tak bersyarat). Terdapat tiga macam bantuan bersyarat, yaitu:

  1. Matching open-ended grants, pusat akan memberikan bantuan sejumlah dana tertentu kepada daerah untuk setiap alokasi yang dibelanjakan daerah untuk kegiatan tertentu. Misalnya untuk setiap satu juta satuan pengeluaran daerah untuk sektor pendidikan, pemerintah pusat akan membantu dalam jumlah yang sama atau dalam porsi tertentu. Pola bantuan seperti ini bisa mengakibatkan bantuan pusat terlalu besar, apabila pengeluaran daerah untuk program yang dibantu sangat besar, atau sebaliknya,
  2. Matching closed-ended grants, pemerintah pusat menetapkan pagu atau batas maksimum bantuan kepada daerah,
  3. Non-matching grants, pemerintah pusat menawarkan sejumlah dana bantuan untuk dibelanjakan pada sektor publik yang spesifik.

 

Berbeda dengan bantuan bersyarat, pemerintah pusat memberikan keleluasaan bagi daerah untuk memanfaatkan bantuan tidak bersyarat. Alasan utama pemberian bantuan tidak bersyarat ini adalah untuk mewujudkan pemerataan dalam kapasitas fiskal daerahdaerah guna menjamin penyediaan jasa publik yang layak (reasonable) bagi masyarakatnya.

Dari berbagai literatur ilmu ekonomi publik dan keuangan negara menyebutkan beberapa alasan perlunya dilakukan transfer dana dari pusat ke daerah.

 Pertama, untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal vertikal. Di banyak negara, pemerintah pusat menguasai sebagian besar sumber-sumber penerimaan (pajak) utama negara yang bersangkutan. Jadi, pemerintah daerah hanya menguasai sebagian kecil sumber-sumber penerimaan negara, atau hanya berwewenang untuk memungut pajak-pajak yang besar penerimaannya relatif kurang signifikan. Kekurangan sumber penerimaan daerah relatif terhadap kewajibannya ini akan menyebabkan dibutuhkannya transfer dana dari pemerintah pusat.

 Kedua, untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal horizontal. Kenyataan empirik di berbagai negara menunjukkan bahwa kapasitas atau kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, tergantung kepada kondisi daerah bersangkutan yang memiliki kekayaan sumber daya alam atau tidak, ataupun daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah. Ini semua berimplikasi kepada besar tidaknya basis pajak di daerah-daerah bersangkutan.

Di sisi lain, daerah-daerah juga sangat bervariasi dilihat dari kebutuhan belanja untuk pelaksanaan berbagai fungsi dan pelayanan publik. Ada daerah-daerah dengan penduduk miskin, penduduk lanjut usia, dan anak-anak serta remaja, yang tinggi proporsinya. Ada pula daerah-daerah yang berbentuk kepulauan luas, dimana sarana-prasarana transportasi dan infrastruktur lainnya masih belum memadai.

Sementara di lain pihak ada daerah-daerah dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu besar namun sarana dan prasarananya sudah lengkap. Ini mencerminkan tinggi-rendahnya kebutuhan fiskal (fiscal needs) dari daerah-daerah bersangkutan. Membandingkan kebutuhan fiskal ini dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity) tersebut diatas, maka dapat dihitung kesenjangan (gap) dari masing-masing daerah, yang seyogianya ditutupi lewat transfer dari pemerintah pusat.

 Ketiga, terkait dengan butir kedua diatas, argumen lain yang menambah penting peran transfer dari pemerintah pusat dalam konteks ini adalah adanya kewajiban untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum di setiap daerah. Daerah-daerah dengan sumber daya yang sedikit memerlukan bantuan (subsidi) agar dapat mencapai standar pelayanan minimum itu. Jika dikaitkan dengan postulat Musgrave (1983) yang menyatakan bahwa peran redistributif (pemerataan) dari sektor publik akan lebih efektif dan cocok jika dijalankan oleh pemerintah pusat, maka penerapan standar pelayanan minimum di setiap daerah pun akan lebih bisa dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah pusat.

 Keempat, untuk mengatasi persoalan yang timbul dari menyebar atau melimpahnya efek pelayanan publik (inter-jurisdictional spill-over effects). Beberapa jenis pelayanan publik di satu wilayah memiliki “efek menyebar” (atau eksternalitas) ke wilayah-wilayah lainnya. Sebagai misal: pendidikan tinggi (universitas), pemadam kebakaran, jalan raya penghubung antar daerah, sistem pengendali polusi (udara dan air), dan rumah sakit daerah. Namun tanpa adanya manfaat (dalam bentuk: pendapatan) yang berarti dari proyek-proyek serupa diatas, biasanya pemerintah daerah enggan untuk berinvestasi disini. Oleh karena itulah, pemerintah pusat perlu untuk memberikan semacam insentif ataupun menyerahkan sumber-sumber keuangan agar pelayanan-pelayanan publik demikian dapat terpenuhi di daerah.

 Kelima, untuk stabilisasi. Alasan terakhir dari perlunya dana transfer yang jarang dikemukakan adalah untuk mencapai tujuan stabilisasi dari pemerintah pusat. Transfer dana dapat ditingkatkan oleh pemerintah ketika aktivitas perekonomian sedang lesu. Di saat lain, bisa saja dana transfer ke daerah dikurangi manakala perekonomian booming. Transfer untuk dana-dana pembangunan (capital grants) adalah merupakan instrumen yang cocok untuk tujuan ini. Namun kecermatan dalam mengkalkulasi amat diperlukan agar tindakan menaikkan/menurunkan dana transfer itu tidak berakibat merusak atau bertentangan dengan alasan-alasan sebelumnya diatas.

Jadi, secara prinsip tujuan umum dari transfer dana pemerintah pusat adalah untuk:

  1. meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal vertikal;
  2. meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal horizontal; dan
  3. menginternalisasikan sebagian atau seluruh limpahan manfaat (atau biaya) kepada daerah yang menerima limpahan manfaat atau menimbulkan biaya tersebut.

Selain ketiga hal di atas, kerap pula dikemukakan bahwa pertimbangan pemberian transfer pusat adalah dalam rangka menjamin tetap baiknya kinerja fiskal pemerintah daerah. Artinya, transfer ini dimaksudkan agar pemerintah daerah terdorong untuk secara intensif menggali sumber-sumber penerimaannya (sesuai dengan kriteria yang berlaku), sehingga hasil yang diperoleh menyamai (bahkan melebihi) kapasitasnya.

Di tahun 2011, Pemerintah terus berupaya untuk melakukan reformulasi kebijakan Dana Perimbangan setiap tahun sehingga diharapkan dapat mendukung kebutuhan pendanaan pembangunan terutama kepada daerah-daerah marjinal.

Untuk mendukung reformulasi kebijakan yang berkelanjutan, maka arah kebijakan Transfer ke Daerah tetap diarahkan untuk :

1. meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat & daerah dan antar daerah;

2. menyelaraskan kebutuhan pendanaan di daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan;

3. meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah;

4. mendukung kesinambungan fiskal nasional;

5. meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah;

6. meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; dan

7. meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.

 

 

Referensi:

  1. Made Suwandi, Mempersiapkan Transisi Desentralisasi Fiskal (Sebagai Implikasi UU 22 Tahun 1999 dan UU 25 Tahun 1999), 2000
  2. Robert A. Simanjuntak, Berbagai Isu Penerimaan Daerah di Era Desentralisasi
  3. Achmad Solihin dan Niken Ajeng Lesatri, Analisis Ketimpangan Fiskal Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah, Majalah Ekonomi, April 2010
  4. Pelengkap BUKU PEGANGAN Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, 2011, Kemenkeu

 

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah/aset daerah serta politik lokal khususnya yang terkait dengan penguatan DPRD.

blog : http://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………..

 

 

DAK, DPRD dan Program Pemerintah Pusat

Sesuai dengan Pasal 39 undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Sementara itu, Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyebutkan bahwa DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah.

Dari mana sumber Dana Alokasi Khusus? Dari APBN. Jadi setiap tahun anggaran pemerintah pusat akan menetapkan anggaran transfer alokasi DAK dalam UU APBN dan/atau UU Perubahan APBN. Dalam UU ini masih bersifat global/gelondongan perprogram atau bidang, belum terlihat pemda mana saja yang akan menerima DAK secara keseluruhan maupun perprogram/bidang. Karena UU APBN tiap tahun terbit maka untuk tiap tahunnya akan sangat mungkin terjadi perubahan besaran pagu alokasi DAK, bahkan perbedaan (biasanya penambahan) bidang DAK. Penambahan atau pengurangan bidang DAK akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden.

Apa maksud “DAK dialokasikan kepada pemerintah daerah” ? bandingkan dengan definisi Tugas Pembantuan (TP). Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Jadi secara umum dapat diartikan jika TP itu berbentuk “penugasan” sedangkan DAK itu “pengalokasian dana” kepada pemerintah daerah. Artinya Pemda mendapatkan dana/transfer dari pemerintah pusat. Karena seluruh pendapatan pemda harus masuk ke APBD, maka oleh pemerintah daerah dana DAK akan dimasukkan dalam Kelompok Pendapatan Dana Perimbangan pada Jenis Pemdapatan Dana Alokasi Khusus (Pasal 27 Permendagri 13/2006).

Apakah DAK akan diberikan untuk semua pemerintah daerah? Ternyata tidak, “hanya daerah tertentu”. Artinya harus ada pengaturan kriteria pemda mana saja yang mendapatkan DAK. Pasal 54 menyatakan penentuan daerah tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Pertama; KRITERIA UMUM (KU), yang ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah (indeks fiskal neto) yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil di daerah.

Penerimaan umum APBD terdiri dari PAD, DAU, dan DBH kecuali DBH yang penggunaannya diarahkan (earmarking). Daerah dengan KU dibawah rata-rata KU secara Nasional adalah daerah yang menjadi prioritas mendapatkan DAK.

Kedua; KRITERIA KHUSUS (KK), yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan aspek karakteristik daerah. Karakteristik daerah, meliputi:

a. Daerah tertinggal;

b. Daerah perbatasan dengan negara lain;

c. Daerah rawan bencana;

d. Daerah pesisir dan/atau kepulauan;

e. Daerah ketahanan pangan;

f. Daerah pariwisata

Ketiga; KRITERIA TEKNIS (KT), yang ditentukan berdasarkan indikatorindikator teknis yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana yang akan didanai dari DAK. Kriteria ini dirumuskan melalui indeks teknis yang disusun oleh Menteri Teknis terkait.

Dimana diatur alokasi Dak? Alokasi DAK akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK per daerah ditetapkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah UU APBN ditetapkan.

Untuk DAK TA 2012  besaran alokasi ditetapkan dalam UU No. 12/2011 tentang APBN TA 2012 yang terbit tanggal 24 Nopember 2012 dan ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 209 Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011.

PMK ini mengatur tentang Alokasi, Penetapan Alokasi (Kriteria dan  Penetapan alokasi), Petunjuk Teknis, Penganggaran dan Pelaksanaan Kegiatan, Dana Pendamping, Penyaluran, Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan. Untuk melihat lebih detail data per daerah yang mendapatkan DAK perbidang terdapat pada lampiran PMK tersebut.

Dan setiap tahun UU APBN dan PMK tentang Alokasi DAK per daerah akan berganti.

Setelah PMK ditetapkan dan sudah pasti daerah mana saja yang mendapatkan DAK, maka untuk penyusunan anggaran DAK yang telah diperoleh oleh Pemda berpedoman pada Permendagri 20/2009 dan Permendagri 59/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dak Di Daerah. Permendagri ini mengatur terkait:

  1. Perencanaan dan penganggaran DAK : Penyusunan KUA dan PPAS, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Pembahasan dan Penetapan APBD, Penyusunan Program dan Kegiatan DAK mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Penganggaran Dana Pendamping
  2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan DAK: Pelaksanaan, Optimalisasi Pelaksanaan anggaran DAK di SKPD
  3. Akuntansi Keuangan DAK.
  4. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran DAK.
  5. Pengelolan Aset/Barang Daerah Yang Bersumber dari DAK.

Terkait hubungan penganggaran DAK di APBD dengan DPRD yang terhormat bagaimana? Jika diperhatikan sekilas pada Permendagri 20/2009 dan Permendagri 59/2010 maka pada dasarnya fungsi anggaran DPRD tetap dapat dilaksanakan. Tetapi kewenangannya tidak sebesar ketika menyusun anggaran APBD yang biasanya. Sebab saat penyusunan penganggaran DAK sangat terkait dengan Juknis yang dikeluarkan masing-masing Kementerian Sektoral yang membidangi DAK. Artinya dalam menentukan program/kegiatan dan jenis belanja akan terikat dengan Juknis masing-masing bidang DAK.

Dan Juknis ini biasanya terlalu detail bagi anggota DPRD. Jika di tahun anggaran 2012 terdapat 19 Bidang DAK yang dikeluarkan oleh 14 Kementerian Sektoral yang membidangi DAK, maka akan terdapat sejumlah Juknis DAK yang akan dikeluarkan oleh kementerian sektoral yang membidangi DAK tersebut. Artinya juknis-juknis tersebut yang harus dibaca dan dipelajari oleh DPRD. Sebagai gambaran, kementerian kesehatan mengeluarkan Juknis DAK Bidang Kesehatan TA 2012 sebanyak 124 halaman, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa sebanyak 93 halaman. Mungkinkah hal ini “sempat” dipelajari oleh DPRD? Padahal DPRD sangat membutuhkan untuk pembahasan pengawasan pelaksanaan anggaran DAK.

Selanjutnya unuk pelaksanaan transfer dari APBN ke APBD mengikuti regulasi PMK yang mengatur transfer ke pemda, yaitu PMK 126/2010 tentang pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat politik lokal, DPRD dan pengelolaan pengelolaan keuangan daerah.

blog : http://dewandaerah.wordpress.com, membangun DPRD, membangun daerah

Permendagri 37/2012 ttg Pedoman Penyusunan APBD TA 2013 & Permendagri 39/2012

Download Permendagri 37/2012

Download Permendagri 39/2012 tentang perubahan Permendagri 32/2011 ttg Hibah Bansos yang berasal dari APBD

Pinjam Pakai, Kenapa “sering” kendaraan dinas untuk Pejabat Muspida??

 

Pasal 1 angka 10  PP 6/2006 menyatakan :

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.

 

Pasal 23 PP 6/2006 menyatakan :

(1)  Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah.

(2)  Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang.

(3)  Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:

a.  pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

b.  jenis, Iuas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;

c.  tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;

d.  persyaratan lain yang dianggap perlu.

 

Pada PP 6/2006 untuk pinjam pakai hanya menegaskan “penyerahan penggunaan barang”, tertapi maksud penggunaan barang tidak dijelaskan lebih lanjut terkait pinjam pakai, yang ada “penggunaan” pada saat barang milik daerah digunakan oleh SKPD, yakni pada pasal 15 : Barang milik daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya kita lihat pada Pasal 35 (1) Permendagri 17/2007 : Barang milik daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, dapat dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Penjelasan Permendagri 17/2007 menyatakan: “Pemanfaatan merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD…”

Dalam praktek barang milik daerah yang biasanya dipinjam pakaikan adalah tanah dan/atau bangunan dan kendaraan dinas. Yang menarik dari pinjam pakai terhadap kendaraan dinas adalah “kendaraan dinas yang dipinjampakaikan biasanya masih baru, dan kendaraan dinas yang peruntukkan yang cenderung ke pejabatnya”. Misal :

  1. Kapolres dan Kajari Pangkalpinang dipinjamkan mobil Nissan X-Trail tipe ST 2,5 CVT. (Sumber Bangkapos.com – Senin, 14 Mei 2012).
  2. Kota Yogya berencana meminjamkan mobil Nissan X Trail ke Muspida (sumber: http://www.radarjogja.co.id, 18 Februari 2012)

Yang menarik untuk diperhatikan adalah, apakah kendaraan dinas yang dipinjampakaikan benar-benar untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah?? Jika Nissan X Trail yang dipinjampakaikan kepada muspida, apakah benar-benar Nissan X Trail untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah?? Bisa jadi betul, sebab pimpinan muspida juga memerlukan kendaraan dinas untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tetapi bandingkan jika, Nissan X Trail yang senilai 300 juta tadi dibelikan kendaraan roda dua (bisa dapat 15 kendaraan). Kira-kira lebih terasa mana bagi masyarakat ketika Pemda melakukan pinjam pakai 1 (satu) Nissan X Trail (senilai 300 juta) dibanding 15 kendaraan bermotor (senilai 300 juta)??

Bapak/Ibu sebagai masyarakat silahkan menilai sendiri, mana yang sesuai untuk dilakukan pinjam pakai kendaraan dinas ke muspida.

 

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah/aset daerah serta politik lokal khususnya yang terkait dengan penguatan DPRD.

blog : http://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………..

 

Apalah arti suatu nama “pengelola”?

Apalah arti sebuah nama? Kira-kira begitulah kata si Shakespeare. Kalau mawar tetaplah wangi walo tidak disebut mawar. Shakespeare tidak mengira bahwa pada akhirnya, nama itu cukup penting

Di Ausralia, nama sangat penting bagi para pencari pekerja karena nama bisa mempengaruhi peluang mendapatkan kerjaan bagi seseorang. Hal itu terungkap dalam hasil studi yang yang dilakukan oleh para akademisi di Australian National University.

Untuk di Indonesia, era sekarang nama menjadi sangat penting ketika ada Pemilihan Umum, misal: pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah dan pemilihan wakil rakyat. Biasanya nama-nama yang sudah didengar dan familiar oleh masyarakat yang terpilih.

Bagaimana dengan penamaan “pengelola” untuk menunjukkan sekretaris daerah dalam tanggungjawab tertentu di bidang pengelolaan barang milik daerah pada PP 6/2006 dan Permendagri 17/2007? Apakah tidak membingungkan dengan kata  “pengelola” untuk menunjukkan suatu kelompok orang (jamak) dalam proses menejemen?

Misal :

  1. siapa saja pengelola keuangan daerah? Misal: kepala daerah selaku PKPKD, sekda selaku koordinator, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, PPK SKPD, PPTK.
  2. Siapa saja pengelola barang milik daerah? Misal: kepala daerah selaku PKPBMD, sekda selaku pengelola, Kepala SKPD selaku Pengguna Barang, Pengurus Barang, Penyimpan Barang.

Jika diperhatikan dua contoh diatas, apa tidak sebaiknya nomenklatur “pengelola” untuk sekda diganti saja?? Paling tidak akan membantu mempermudah dalam pengelolaan keuangan daerah.

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah/aset daerah serta politik lokal khususnya yang terkait dengan penguatan DPRD.

blog : http://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………..

Memaknai “kepentingan umum” dalam persetujuan pemindahtangan tanah dan/atau bangunan oleh DPRD

Apa jadinya, jika jangkauan kewenangan dalam regulasi yang tadinya luas, kemudian menjadi sangat berkurang karena adanya “kecuali/tidak termasuk”, bisa jadi yang memiliki kewenangan tersebut akan kecewa? Hal tersebut mungkin yang dirasakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD  terkait persetujuan oleh DPRD pada Pemindahtanganan BMD untuk tanah dan bangunan.

Bagaimana hal tersbut bisa terjadi??

UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 45 menyatakan : Barang milik daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah TIDAK dapat dipindahtangankan; dan Pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DPRD. Selanjutnya, penjelasan Pasal  45 tersebut dinyatakan “Cukup jelas”.

 

Pasal 47 pada UU yang sama menyatakan: Persetujuan DPRD  (Pasal 45) dilakukan untuk:

1.    pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan, tidak termasuk tanah dan/atau bangunan yang:

a.     sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

b.     harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;

c.    diperuntukkan bagi pegawai negeri

d.    diperuntukkan bagi kepentingan umum;

e.    dikuasai daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

2.    Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.

 

Penjelasan Pasal 47 tersebut juga “cukup jelas”

Pembahasan selanjutnya adalah, bagaimana kita memaknai maksud dari point 1 huruf d diatas, bahwa “diperuntukkan bagi kepentingan umum”.

Pada PP 6/2006 yang telah direvisi menjadi PP 38/2008 terkait pada batang tubuh pada ayat tersebut tidak berbeda sama sekali, hanya pada penjelasan pasal yang sangat berbeda. Jika di UU 1/2004 penjelasan pasal tersebut “cukup jelas” tetapi tidak pada Penjelasan Pasal 46 ayat(3) huruf d PP 38/2008.

 

Penjelasan Pasal 46 ayat(3) huruf d PP 38/2008 menyatakan:

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan. Kategori bidang-bidang kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum antara lain sebagai berikut:

  1. jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air;
  2. waduk, bendungan, dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi;
  3. rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat;
  4. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api atau terminal;
  5. peribadatan; pendidikan atau sekolah;
  6. pasar umum;
  7. fasilitas pemakaman umum;
  8. fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
  9. pos dan telekomunikasi;
  10. sarana olahraga;
  11. stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;
  12. kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
  13. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  14. rumah susun sederhana;
  15. tempat pembuangan sampah;
  16. cagar alam dan cagar budaya; pertamanan;
  17. panti sosial;
  18. pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.

 

Untuk mempermudah memahami pasal ini, misalnya: jika Pemda akan menghibahkan (hibah termasuk pemindahtanganan) tanah kepada Polres. Karena Polres itu termasuk dalam kategori kepentingan umum (lihat nomer 13) maka hibah tersebut tidak memerlukan persetujuan DPRD.

Jika dilihat dari banyaknya penjelasan pasal 46 PP 38/2008 tersebut, maka dalam pemindahtanganan untuk tanah dan/atau bangunan, kira-kira dalam hal apa masih harus dengan persetujuan DPRD? Memang masih ada, tetapi tidak banyak.

Dan kewenangan DPRD itu menjadi sangat berkurang karena adanya tambahn penjelasan di PP tersebut, yang tadinya di UU tidak sepanjang dan sebanyak tersebut (bahkan tidak ada). Jadi, sangat beralasan jika sebagian besar Pimpinan dan Anggota DPRD kecewa dengan Penjelasan Pasal tersebut.

Tetapi jika tidak diberi penjelasan akan lebih membingungkan bagi Pemda dan DPRD. Misal, kepentingan umum dalam prakteknya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, bahkan sejak baru ditiupkan roh oleh Allah. Ketika seorang Ibu baru hamil, maka sudah diurus oleh Pemda dengan adanya Puskesmas, ketika ibu tersebut melahirkan juga diurus oleh Pemda (sekarang sudah ada jaminan persalinan), ketika anaknya mulai besar, sekolah, cari kerja, nikah juga diurus pemda. Bahkan sampai meninggal juga diurus pemda. Artinya, kepentingan umum itu memang sangat luas,kalo dibalik, bagi pemda, apa yang bukan kepentingan umum??

 

 

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah/aset daerah serta politik lokal khususnya yang terkait dengan penguatan DPRD.

blog : http://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………..

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 34 other followers