PMK 113/2012 UNTUK SIAPA?

 

 

Sejak Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap pada 3 Juli 2012, banyak pejabat di Pemda dan juga DPRD bertanya, apa implikasi dengan keluarnya PMK 113/2012 ini terhadap pelaksanaan perjalanan dinas yang dibiayai dari APBD?

Sebenarnya pertanyaan tersebut diatas, sudah lama menjadi bahan diskusi, apakah PMK yang mengatur perjalanan dinas berlaku untuk APBD atau tidak?  Tahun 2007, saat itu Menkeu mengeluarkan PMK nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.05/2008 dan sekarang diganti dengan PMK 113/2012, dimana Pasal 22 PMK 45/2007 menyatakan bahwa Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai dari APBN yang belum diatur dengan ketentuan yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri Keuangan ini, dan Pasal 41 PMK 113/2012 menyatakan Ketentuan mengenai Perjalanan Dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang belum diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.

Artinya PMK ini hanya untuk perjalanan dinas yang dibiayai dari APBN, BUKAN APBD.

Dapat disadari saat tahun 2008 terdapat kebimbangan dan kebingungan PNS daerah dan DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas yang bersumber dari APBD. Sebab dari tahun TA. 2004 – TA. 2007 Pemerintah Daerah masih menggunakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap. Apalagi tahun 2007 terbit PMK 45/2007 (25 April 2007) dan Permendagri 30/2007 (20 Juni 2007) dalam waktu yang hampir bersamaan.

Tetapi seiring waktu, seharusnya hal tersebut sudah menjadi pemahaman bersama, bahwa perjalanan dinas yang bersumber dari APBD tidak menggunakan dasar hukum PMK.

Sejak diterbitkannya Permendagri 30/2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dinyatakan bahwa Standar biaya perjalanan dinas ditetapkan dengan keputusan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Artinya sejak TA 2008 Pemda tidak menggunakan lagi KMK 7/2003, tetapi menggunakan Keputusan Kepala Daerah. Keputusan Kepala Daerah tersebut adalah amanah dari Pasal 39 PP 58/2005 yaitu:

(1)   Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

(2)   Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

(3)   Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Memang disana tidak dinyatakan dengan tegas, bahwa perjalanan dinas harus dengan Keputusan Kepala Daerah, tetapi pengaturan terkait besaran dari biaya perjalanan dinas adalah bagian dari standar satuan harga. Jadi dapat disimpulkan sejak TA 2008 sampai sekarang perjalan dinas yang dibiayai dari APBD mengacu kepada Keputusan Kepala Daerah.

Apa implikasinya dengan PMK 113/2012? Dapat dikatakan dengan tegas tidak ada implikasinya. Bagaimana dengan mekanisme perjalanan dinas, apakah harus at cost/riil? Hal itu pada prinsipnya tergantung dengan Keputusan Kepala Daerah dengan mengacu pada regulasi yang mengatur pengelolaan APBD, diantaranya yaitu Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang setiap tahun dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri.

1. TA. 2008 dengan berpedoman pada Permendagri 30/2007 dinyatakan bahwa Standar biaya perjalanan dinas ditetapkan dengan keputusan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Permendagri ini tidak mengatur apakah at cost ato lumpsum. Semuanya diserahkan kepada pemerintah daerah.

2. TA. 2009 dengan berpedoman pada Permendagri 32/2008 dinyatakan bahwa Standar satuan harga untuk biaya perjalanan dinas ditetapkan dengan keputusan kepala daerah sebagaimana dimanatkan dalam Pasal 39 ayat (3) PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam keputusan kepala daerah tersebut juga diatur pendekatan penetapan biaya perjalanan dinas, baik lumpsum maupun at cost yang disesuaikan dengan sistem akuntabilitas/ pertanggungjawaban keuangan yang dianut.

Artinya, di TA 2009 masih diserahkan kepada pemerintah daerah, apakah akan menggunakan lumpsum ato at cost.

3. TA. 2010 dengan berpedoman pada Permendagri 25/2009 dinyatakan bahwa Standar satuan harga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah Sebagaimana dimanatkan dalam Pasal 39 ayat (3)  PP 58/2005. Demikian juga standar satuan harga biaya perjalanan dinas ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah. Selanjutnya dalam Keputusan Kepala Daerah tersebut juga diatur pendekatan penetapan biaya perjalanan dinas, baik lumpsum maupun at cost yang disesuaikan dengan sistem akuntabilitas/pertanggungjawaban keuangan yang dianut.

Untuk TA 2010 = TA 2009

4. TA. 2011 dengan berpedoman pada Permendagri 37/2010 dinyatakan bahwa Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka pada TA 2011, pemerintah daerah secara bertahap perlu meningkatkan Akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata ( at cost) dan dihindari adanya penganggaran yang bersifat “paket”. Standar Komponen dan satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Di TA 2011 ini ada perubahan jika dibandingkan dengan TA 2010 dan sebelumnya, di Permendagri ini ditegaskan “secara bertahap” menuju at cost, tetapi diatur dengan tegas komponen (transport, penginapan, uang harian, dll) perjalanan dianas apa yang harus di at cost kan.

5. TA. 2012 dengan berpedoman pada Permendagri 22/2011 dinyatakan bahwa Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah secara bertahap meningkatkan akuntabilitas penggunaan belanja perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost) sekurang-kurangnya untuk pertanggungawaban biaya transport dan menghindari adanya penganggaran yang bersifat -paket”. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Jika dibandingkan dnegan TA. 2011, maka di TA 2012 diatur lebih tegas bahwa  sekurang-kurangnya untuk pertanggungawaban biaya transport berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost).

6. TA. 2013, masih tetap sama dengan TA 2012, sebagaimana diatur pada  Permendagri 37/2012 disana dinyatakan bahwa Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah secara bertahap meningkatkan akuntabilitas penggunaan belanja perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost) sekurang-kurangnya untuk pertanggung- jawaban biaya transport dan menghindari adanya penganggaran yang bersifat “paket”. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Jika dilihat pengaturan perjalanan dinas memang terjadi perubahan, dari yang semula   memilih lumpsum atopun at cost, kemudian berubah secara bertahap harus ada yang di at cost kan, kemudian diatur yang di at cost kan sekurang-kurangnya adalah untuk biaya transport.

Sekedar membandingkan, bagaimana dengan pengaturan perjalanan dinas dengan menggunakan APBN? Pada APBN permulaan at cost diatur pada PMK nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Ketika PMK ini pertama kali terbit, dalam waktu tidak lama sudah mengalami perubahan/revisi beberapa kali (PMK 45/2007 tanggal 25 April, PMK 62/2007 tanggal 18 Juni 2007, PMK 7/2008 tanggal 30 Januari 2008) dan terakhir diganti dengan PMK 113/2012 (3 Juli 2012).

Khusus terkait dengan penginapan harus at cost, bahwa era PMK 45/2007 terdapat beberapa permasalahan dalam implemetasinya jika penginapan harus menggunakan at cost:

  1. Jika Pejabat Negara ato eselon 1 dalam perjalanan dinasnya mengikutsertakan pegawai golongan II, maka akan terjadi kesulitan ketika tidak bisa menginap bersama dalam hotel yang sama, karena perbedaan tarif hotel antara golongan 2 dengan hotel tempat eselon 1 tersebut menginap.
  2. Jika 2 orang staf menginap dalam suatu hotel, dengan fasilitas penginapan/hotel twin bed (Kamar yang tersedia untuk dua orang penghuni dengan kondisi, berisi dua tempat tidur dan ditempatkan secara terpisah), dengan model tempat tidur seperti ini lebih dari cukup representatif untuk seorang staf, tetapi dengan PMK, staf tersebut harus tetap menyewa kamar masing-masing.  Jika setiap orang dengan satu kamar, bukankah hal ini terjadi pemborosan uang APBN?
  3. Jika Pegawai yang melakukan perjalanan dinas memiliki rumah sendiri ato keluarga/kerabat dikota tujuan perjalanan dinas, hal ini akan menyulitkan dan terjadi pemborosan. Sebab pegawai tersebut tetap harus menginap di hotel dan akhirnya terjadi pemborosan, bahkan hal ini akan memutus tali silaturahmi.

Memang sebagian permasalahan dalam PMK tersebut sudah diperbaiki dalam PMK revisi selanjutnya. Terkait dengan permasalahan angka 3 diatas, terdapat perubahan dalam PMK, yaitu dalam Pasal 8 PMK 113/2012 (PMK 113/2012 menggantikan PMK 45/2007 sebagaimana dalam Pasal 42 PMK 113/2012, bukan merevisi), disana diatur jika Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan, berlaku ketentuan sebagai berikut: Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya dan dibayarkan secara lumpsum.

Selama ini masih banyak pemerintah daerah yang menerapkan lumpsum untuk tarif penginapan. Yang harus diperhatikan adalah jika pemerintah daerah harus menerapkan at cost untuk tarif penginapan bagi pemerintah daerah yang memiliki kantor penghubung. Hal ini ini penting sebab hampir sebagian besar pemerintah daerah provinsi memiliki kantor penghubung di Jakarta. Jangan sampai terjadi jika pemerintah daerah menerapkan at cost untuk penginapan justru bertentangan dengan tujuan dari keberadaan kantor penghubung itu sendiri. Artinya pegawai pemda saat melakukan perjalanan dinas justru tidak menginap dikantor penghubung.

Berikut visi dan misi kantor penghubung Pemerintah Provinsi Aceh:

Visi “ Menjadi pusat  Informasi terpadu dan pelayanan yang efektif bagi Pemerintah  Aceh dalam  mengembangkan potensi  daerah Aceh di Jakarta”

Misi :

  1. Meningkatkan kelancaran tugas pemerintah Aceh dengan lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah daerah, non pemerintah dan perwakilan asing di Jakarta
  2. Sebagai pusat informasi dan data potensi daerah Aceh
  3. Fasilitator dalam peningkatan promosi potensi daerah Aceh
  4. Meningkatkan peran masyarakat Aceh dalam pengembangan potensi daerah
  5. Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui aparatur yang bertaqwa dan berwawasan luas

Visi Kantor Penghubung Provinsi Banten adalah : “Hubungan Antar Lembaga  Sebagai Jembatan Komunikasi, Informasi  Dan Promosi Banten Untuk Mewujudkan Banten Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Taqwa” dan misi  Kantor Penghubung Provinsi Banten adalah:

  1. Meningkatkan  Kapasitas Kelembagaan dan Sumber   Daya Aparatur;
  2. Meningkatkan hubungan antara Pemerintah  Daerah dengan Pemerintah Pusat, melalui kementerian Teknis dan Lembaga  Pemerintah   Non  Departemen  dan pihak swasta  di Jakarta;
  3. Meningkatkan  kerjasama  pembangunan daerah dalam  penyelenggaraan pemerintahan;
  4. Meningkatkan  Promosi dan Investasi Daerah;
  5. Meningkatkan  Informasi penyelenggaraan pemerintahan;

Sekedar mengingatkan kembali, ketika pemerintah daerah “akan ato sudah” menerapkan at cost untuk tarif penginapan pada perjalanan dinas dan sudah memiliki kantor penghubung maka keberadaan kantor penghubung harus tetap didukung sebagaimana tujuan awalnya sebagaimana terdapat pada visi dan misi kantor penghubung tersebut. Jangan sampai karena menerapkan at cost untuk tarif penginapan pada perjalanan dinas justru keberadaan dan tujuan kantor penghubung menjadi tidak tercapai.

Sebab bagaimanapun juga kantor penghubung juga dibiayai dengan APBD. Dan yang pasti dengan biaya yang tidak sedikit. Misal:

  1. Pemprov Kaltim TA. 2012 mengganggarkan 12 milyar untuk renovasi kantor penghubung yang ada di Jl. Kramat II No. 42 Jakarta Pusat. Dengan fasilitas 23 kamar, setidaknya bisa melayani sekitar 70 tamu dengan fasilitas kamar setara dengan hotel kelas bintang satu.
  2. TA 2009 Pembangunan Gedung Penghubung Pemprov Sumbar yang berlantai 16 di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur mencapai 9 Miliar.
  3. Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2012 ini merenovasi Kantor Penghubung di Jakarta. Anggaran yang disediakan sebesar Rp2 miliar.

Jadi, sebaiknya Pemda dalam mengatur perjalanan dinas tetap memperhatikan keberadaan kantor penghubung, khususnya menyangkut prinsip lumpsum/ at cost jika menginap di kantor penghubung. Sebagaimana prinsip efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dalam pengelolaan keuangan daerah seperti diamanahkan dalam Pasal 4 PP 58/2005.

Referensi:

  1. PP 58/2005
  2. Permendagri 13/2006
  3. Permendagri 59/2007
  4. Permendagri 21/2011
  5. Permendagri 26/2006
  6. Permendagri 30/2007
  7. Permendagri 32/2008
  8. Permendagri 25/2009
  9. Permendagri 37/2010

10. Permendagri 22/2011

11. Permendagri 37/2012

12. PMK 45/2007

13. PMK 113/2012

14. http://penghubung.acehprov.go.id/index.php/visi-dan-misi

15. http://penghubung.bantenprov.go.id/visi-dan-misi/

16. http://kaltim.antaranews.com/berita/7909/pembangunan-kantor-penghubung-pemprov-bakal-molor

17. http://www.kaltimprov.go.id/kaltim.php?page=detailberita&id=8589

18. http://www.sumbarprov.go.id/detail_news.php?id=870

19. http://mediabanten.com/content/dua-miliar-untuk-renovasi-kantor-penghubung?page=7&qt-opini=1&qt-berita=1

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah/aset daerah serta politik lokal khususnya yang terkait dengan penguatan DPRD.

blog : http://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 34 other followers