Di dalam penganggaran APBD di pemerintah daerah dijelaskan bahwa program dan kegiatan yang akan diselenggarakan setiap tahun dirinci menurut menurut jenis belanja.

Klasifikasi jenis belanja pada Kelompok Belanja Tidak Langsung antara lain: belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan,  dan belanja tidak terduga.

Klasifikasi jenis belanja pada Kelompok Belanja Langsung antara lain : belanja pegawai, belanja barang&jasa dan belanja modal.

Praktek selama ini, hibah dan bantuan sosial masih menimbulkan beberapa kesulitan ditingkat pelaksana baik disaat penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban. Kesulitan ini terjadi lebih karena praktek hibah dan bansos yang sudah biasa berjalan harus disesuaikan dengan regulasi yang baru. Misalnya: terbitnya Permendagri 59/2007, SE MDN No. 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 perihal Hibah dan Bantuan Keuangan, Permendagri 21/2011 dan khususnya sejak terbitnya Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial  Yang Bersumber Dari APBD. Dari kebiasaan pengaturan hibah dan bansos yang longgar ke rigid maka tidak heran banyak yang harus disesuaikan lagi.

Pengelolaan hibah dan bansos merupakan satu kesatuan dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban. Jadi jika memang dari awal penganggarannya sudah tidak sesuai dengan regulasi bisa jadi untuk selanjutnya juga akan mengalami kesulitan dalam pengelolaan hibah dan bansos.

Akuntansi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran berperan mencatat transaksi yang telah terjadi, menyajikan dan mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Dalam kaitannya dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), kesalahan penganggaran akan sulit untuk dikoreksi dari sisi Akuntansi, karena pencatatan akuntansi harus sesuai dengan proses penganggaran.

Dalam kaitannya dengan Neraca, proses akuntansi untuk mencatat belanja barang (inventaris) yang akan dihibahkan/bantuan sosial  dari sisi Neraca harus memenuhi definisi persediaan (aset lancar) dan dapat diukur dengan andal.

Berdasarkan Permendagri 32/2011 bahwa Hibah dan Bantuan sosial dapat berupa barang. Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD dan Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.

Hibah berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

Yang menjadi pertanyaan, mengapa hibah berupa barang dianggarkan pada jenis belanja barang&jasa? Bukan pada jenis belanja modal?

Berdasarkan Pernyataan No. 05 PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, bahwa Persediaan merupakan aset yang berwujud:

1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka  kegiatan operasional pemerintah;
2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses  produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau  diserahkan kepada masyarakat.
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada  masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan;

dan sebaliknya berdasarkan Pernyataan No. 07 PP 24/2005 untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Jadi jika barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau  diserahkan kepada masyarakat dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada  masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan maka termasuk Persediaan.

Pelaksanaan anggaran hibah dan bansos berupa barang menurut Pasal 14 dan 32 Permendagri 32/2011 berdasarkan daftar penerima hibah dan bansos yang ditetapkan oleh Kepala daerah berdasarkan DPA-SKPD. Dalam pelaksanaan DPA-SKPD terdapat jenis belanja barang&jasa dimana belanja barang tersebut akan dihibahkan.

Setelah proses pengadaan barang akan dilaksanakan maka dari sisi Penyimpan Barang (Permendagri 17/2007) apa yang harus dilakukan? Apakah bila barang yang dibeli dari jenis belanja barang&jasa  akan disimpan sebagai Barang Pakai Habis(Persediaan) atau Barang Inventaris (Aset Tetap)?. Berdasarkan kriteria Standar Akuntansi Pemerintah maka akan menjadi Persediaan/Baparang Pakai Habis.

Pertanyaan selanjutnya, apakah dengan format pembukuan barang pakai habis yang sekarang ada di Permendagri 17/2007sudah bisa menampung data barang yang akan dihibahkan? Apakah data barang yang akan dihibahkan sesederhana Barang Pakai Habis? Apakah tidak diperlukan lagi satu format buku khusus untuk pencatatan barang yang akan dihibahkan?

Berdasarkan Pasal 14 dan 32 Permendagri 32/2011 tersebut diatas bahwa Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah dan bansos, berdasarkan daftar ini jika terdapat satu buku khusus untuk mencatat pelaksanaan hibah dan bansos maka akan semakin memudahkan untuk membandingkan antara anggaran dengan realisasi hibah dan bansos.

Bagaimana Penyimpan Barang mencatat Nilai barang yang akan dihibahkan? Apakah akan berdasarkan Nilai Barang, Nilai Perolehan/Biaya Perolehan atau Nilai Standar? Dimana hal tersebut diatur? Regulasi yang mengatur hal ini ada di PP 24/2005.

Kecenderungan yang terjadi adalah, pengajuan hibah berupa uang, tetapi Pemerintah Daerah memberikan dalam bentuk barang/jasa. Memang pengalihan bentuk hibah dan bansos ini tidak diatur dalam Permendagri No. 32/2011, Permendagri tersebut hanya mengatur hibah itu bisa berupa uang, barang atau jasa. Yang harus diperhatikan dalam pemberian hibah adalah bagaimana output dan outcome dari  hibah tersebut. Jadi jangan sampai terjadi, misalnya pengajuan hibah uang yang akan digunakan untuk membeli sepatu olahraga, tetapi diberikan dalam bentuk barang (sepatu) tetapi tidak bisa digunakan karena ukuran sepatu terlalu besar atau terlalu kecil bagi penerima hibah.

Sebelum berlakunya Permendagri 32/2011, apakah pemerintah dan pemerintah daerah dapat menghitung dengan mudah hibah dan bansos berupa barang/jasa yang berasal dari jenis belanja barang/jasa?.  Klo berupa uang jawabnya mudah karena berasal dari Belanja Tidak Langsung (jenis belanja Hibah dan bantuan sosial). Jika hal ini tidak diantisipasi, maka akan terjadi “pengaburan” besaran belanja hibah dan bansos secara keseluruhan, karena yang dilihat biasanya hanya hibah dan bansos yang berupa uang, belum yang termasuk hibah dan bansos yang berupa barang dan/atau jasa.

Setelah berlakunya Permendagri 32/2011 penghitungan hibah dan bansos menjadi mudah karena sudah adanya daftar penerima hibah dan bansos.

Dan kabar baiknya lagi ternyata Permendagri 32/2011 sudah mengatur bahwa realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa  dan bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Referensi:

1. PP 58/2005
2. PP 24/2005, PSAP No. 05, PASP No. 07
3. Permendagri 13/2006
4. Permendagri 17/2007
5. Permendagri 59/2007
6. Permendagri 21/2011

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah/aset daerah serta politik lokal khususnya yang terkait dengan penguatan DPRD.

blog : http://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………..

Artinya, jika Pemda sudah membuat PerKDH tersebut agar disesuaikan dengan Permendagri 32/2011, jika belum menyusun HARUS segera menyusun PerKDH tersebut.

Permendagri memang tidak akan mengatur secara detail dan rigid, pengaturan selanjutnya dengan Peraturan Kepala Daerah.

Yang harus diperhatikan adalah, apakah dengan Permendagri 32/2011 ini sudah cukup mengakomodir dalam penyusunan PerKDH tentang Hibah dan Bansos? Jika belum, hal-hal apa saja yang perlu ditegaskan dan ditambahkan?

Beberapa hal yang perlu diatur lebih detail dan rigid dalam PerKDH tentang Hibah dan Bansos adalah:

• Batas maksimal hibah dan bansos.

Hal ini penting untuk diatur, agar ada kepastian berapa batas maksimal hibah dan bansos yang diberikan oleh Pemda. Jika hal ini tidak diatur maka akan sangat mungkin akan terjadi rasa ketidak adilan. Besaran maksimal agar disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan juga jenis kegiatan yang diajukan. Apakah kegiatan yang diajukan sudah pernah atau sedang dilaksanakan oleh SKPD, jangan sampai terjadi duplikasi anggaran.

• Waktu penyampaian pengajuan proposal hibah dan bansos.

Hal ini harus diperjelas karena terkait dengan siklus penyusunan APBD dan waktu yang dibutuhkan untuk proses verifikasi oleh SKPD (sangat mungkin jumlah proposal yang banyak).

• “Masyarakat” dalam penerima hibah.

Permendagri 32/2011 menyatakan hibah dapat berikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional. Dengan persyaratan paling sedikit:

a.   memiliki kepengurusan yang jelas; dan

b.   berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Terkait dengan huruf a dan b diatas, siapa yang menyatakan bahwa kelompok itu memiliki kepengurusan yang jelas? Bukankah hal ini perlu diatur, misalnya harus mendaftar di Kecamatan, ato cukup di Keluruhan ato Desa?

• Kemudahan pengajuan proposal bansos yang kurang dari 5 juta.

Harus diperhatikan bahwa, pertama kondisi geografis daerah di Indonesia yang bermacam2, tingkat kesulitan untuk mencapai kota atau kantor SKPD juga berbeda2. Bagaimana dengan warga yang memerlukan 1 hari perjalanan untuk menuju kota/ kantor SKPD dan hanya mengajukan kurang dari 5 juta.  Apakah hal ini sebanding? apakah memungkinkan proposal bansos dikirimkan via pos?; kedua apakah bentuk dan kerumitan proposal bansos yang diajukan oleh individu/keluarga harus sama kerumitannya dengan proposal dalam pengajuan hibah? Sebab individu ato keluarga benlum tentu mampu menyusun proposal.Jadi sangat memungkinkan bila proposal disediakan oleh Pemda dalam bentuk blanko kosong, sehingga individu/keluarga tinggal mengisi.

• Kemudahan pertanggunjawaban bansos yang kurang dari 5 juta.

Dalam hal tertentu ini perlu dipermudah, jangan disamakan dengan mekanisme pertanggungjawaban hibah. Sebab bisa jadi bagi individu ato keluarga tidak akan sebanding antara nilai yang diperoleh dengan tingkat kesulitan dalam menyusun pertanggungjawaban penggunaan dana bansos tersebut.

• Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa terkait dengan hibah uang yang lebih dari 100 juta.

Pasal 15 Permendagri 32/2011 menyatakan Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Apakah hal ini diartikan bahwa penerima hibah dalam membelanjakan uang harus mengikuti perpres 54/2010? Klo ya, untuk hibah yang lebih dari 100 juta harus lelang. Jika lelang, siapa yang menjadi panitia lelang? Apakah Pemda harus menyediakan juga?

• Apakah proposalnya harus baru, ato berlaku antrian.

Hal ini perlu ditegaskan, apakah salah satu penentuan prioritas pemberian hibah dan bansos bisa berdasarkan sistem antrian pegajuan proposal, jika ya, berarti proposal yang sudah berlalu tetap harus diperhatikan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana dengan standar harga yang tercantum dalam proposal tersebut? Apakah perlu diperbarui?

• Apakah pemda boleh memberikan hibah dan bansos tanpa adanya proposal.

Hal ini harus diperhatikan, sebab seringkali kepala daerah, sekda dan pimpinan DPRD memberikan janji hibah dan bansos tanpa melihat regulasi yang berlaku. Bagaimana mengantisipasi hal tersebut?

• Hibah barang yang sudah tersedia (barang lama).

Permendagri 32/2011 mengatur hibah dan bansos berupa barang yang harus dianggarkan terlebih dahulu. Bukan hibah dan bansos barang yang sudah tersedia (barang lama) di Pemda. Artinya untuk BMD yang statusnya milik pemda dan peruntukkannya dari awal memang digunakan oleh Pemda maka untuk bisa dilakukan hibah harus mengikuti aturan Permendagri 17/2007 tentang Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Tentu saja, pengaturan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Semoga bermanfaat.

Referensi:

1. PP 58/2005
2. PP 24/2005
3. Permendagri 13/2006
4. permendagri 17/2007
5. Permendagri 59/2007
6. permendagri 21/2011
7. Permendagri 32/2011

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah/aset daerah serta politik lokal khususnya yang terkait dengan penguatan DPRD.

blog : http://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………..

Pada konsideren menimbang menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan hibah dan bantuan sosial agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, perlu disusun pedoman kepada pemerintah daerah.

Selanjutnya dalam acara sosialisasi Permendagri 32/2011 yang diselenggarakan Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dinyatakan bahwa yang menjadi latar belakang terbitnya Permendagri tersebut adalah:

• Belum ada aturan yang jelas dan tegas atas belanja hibah dan bansos di daerah
• Belum seluruhnya daerah menetapkan perKDH ttg hibah dan bansos.
• Adanya permasalahan hukum terkait dengan pemberian hibah dan bansos.
• Hasil kajian & rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Selama ini Hibah dan Bansos terkait dengan uang dan sebagian barang diatur dalam PP 58/2005 dan turunannya, dan PP 6/2006 hanya untuk hibah barang.

Sebelum terbitnya Permendagri 32/2011, biasanya praktek yang terjadi adalah sebagai berikut:

• Definisi hibah dan bansos belum jelas dan tegas.
• Dari sisi penganggaran & pelaksanaan belum tegas:  hibah bansos masih dalam dua kondisi.
  • Pertama, penganggaran hibah bansos sudah pasti nama penerima dan besarannya, walaupun terkadang penentuan peruntukkan hibah bansos biasanya masih ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah yang terpisah dengan Perda APBD. Belum menjadi bagian dalam RKA.
  • Kedua, sebagian dana hibah bansos dalam dokumen anggaran masih bersifat gelondongan, biasanya hanya sampai jenis belanja dan tidak sampai rincian dan objek. (belum ditetapkan siapa penerimanya, belum sampai rincian objek). Seiring waktu pelaksanaan APBD, akan ditentukan peruntukkan dan siapa penerimanya. Dan kewenangan ini ada di eksekutif.
• Adanya kecenderungan politik anggaran yang membesar dalam pemakaian hibah bansos, apalagi menjelang Pemilukada.
• Masih mudahnya pertanggungjawaban hibah bansos
• Sulitnya DPRD dalam melaksanakan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan terkait dengan hibah dan bansos.

Dengan terbitnya Permendari 32/2011, telah terjadi perubahan hal yang sangat mendasar. Yaitu :

1. Semua penerima hibah harus dicantumkan dalam RKA SKPD dan RKA PPKD sampai dengan rincian objek. Artinya dalam menyusun RKA sudah harus dipastikan siapa penerimanya dan berapa besarnya. Yang selanjutnya setelah Ranperda APBD ditetapkan, kepala Daerah akan menetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Daftar Penerima Hibah Bansos.
2. Tidak dapat lagi menganggarkan hibah bansos baik sebagian maupun keseluruhan dalam bentuk gelondongan (hanya sampai jenis belanja).

Sehingga hibah bansos akan terasa sangat rigid dan kaku. Pertanyaannya, bagaimana dengan keadaan yang terjadi secara insidentil (mendadak/tidak terduga)?? Bukankah Pemda tetap harus melaksanakan semua fungsi pelayanan publik?

Misalnya:

• Telah terjadi pohon tumbang yang menimpa gedung sekolah sehingga ruang belajar tidak bisa digunakan, maka hal ini tidak bisa diambilkan dari hibah dan bansos. Tetapi harus diambilkan dari keadaan darurat atau keperluan mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Permendagri  21/2011.
• Telah terjadi tanah longsor yang menimpa rumah warga, maka pemda ketika itu tidak dapat melakukan pertolongan kepada warga dengan mengambil dana dari hibah dan bansos, sebab mereka (korban bencana) belum masuk dalam RKA. Tetapi Pemda dapat membantu dengan menggunakan dana keadaan darurat, bahkan menggunakan dana tanggap darurat bencana.
• jika Kepala Daerah melakukan kunjungan ke rumah sakit, kemudian kepala daerah memberikan uang kepada pasien, maka uang yang diberikan tidak boleh lagi berasal dari hibah dan bansos. Tetapi harus diambilkan dari Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah. Walaupun prakteknya selama ini BPO Kepala Daerah jarang digunakan.

Jika dilihat dari mekanisme penganggaran hibah bansos yang kaku dan rigid, maka untuk daerah yang kemungkinan sering terjadi kejadian yang sifatnya insidentil harus diantisipasi dengan memperbesar Belanja Tidak Terduga (yang nantinya akan digunakan jika terjadi Keadaan Darurat, Keperluan Mendesak dan Tanggap Darurat Bencana) atau mengoptimalkan sumber2 lain yang bisa digunakan untuk memberi/membantu masyarakat, misalnya BPO Kepala Daerah, BPO Pimpinan DPRD. Seperti gambar berikut ini :

Sebenarnya amanah bagi Pemda untuk menyusun peraturan kepala daerah tentang hibah, bansos dan bantuan keuangan sudah ada sejak Permendagri 13/2006 diterbitkan, yaitu Pasal 133 (3), tetapi karena masih banyak Pemda yang belum menetapkan PerKDH tersebut, maka dalam Permendagri 22/2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2012 dinyatakan bahwa pemerintah daerah HARUS menyusun sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja HIBAH, belanja BANTUAN SOSIAL serta belanja BANTUAN KEUANGAN ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

Artinya, jika Pemda sudah membuat PerKDH tersebut agar disesuaikan dengan Permendagri 32/2011, jika belum menyusun HARUS segera menyusun PerKDH tersebut.

Referensi:

1. PP 58/2005
2. PP 24/2005
3. Permendagri 13/2006
4. Permendagri 59/2007
5. Permendagri 21/2011
6. Permendagri 22/2011
7. Permendagri 32/2011

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah/aset daerah serta politik lokal khususnya yang terkait dengan penguatan DPRD.

blog : http://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………..