Peraturan

 

PERATURAN BARANG MILIK DAERAH :

  1. PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

  2. PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

  3. Permendagri No.  17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

  4. SE MDN No. 032/295/BAKD perihal Penertiban BMD tanggal 11 Mei 2009

  5. PMDN 17/2007 + lampiran  (versi word, maaf untuk lampiran dan form tabel dicek ulang)

PERATURAN TERKAIT LANGSUNG BARANG MILIK DAERAH :

  1. Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158)
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
  6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 4503
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578)
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

TANAH

  1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013)
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643)
  3. UU 1/1952 tentang Pemindahan Dan Pemakaian Tanah-Tanah Dan Barang-Barang Tetap Yang Lainnya Yang Mempunyai Titel  Menurut Hukum Eropa
  4. UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
  5. UU 20/1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya
  6. UU 16/1985 tentang Rumah Susun
  7. UU 24/1992 tentang Penataan Ruang
  8. UU 4/1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
  9. UU 1/1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/1997 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU 21/1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Menjadi Undangundang
  10. UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung
  11. PP 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah
  12. PP 41/1964 tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah no. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian
  13. PP 40/1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah
  14. PERPRES 36/2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  15. PERPRES 65/2006 tentang Perubahan Atas Perpres 36/2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

KENDARAAN DINAS

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967)

RUMAH DINAS

  1. UU darurat 19/1955 tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada PNS
  2. UU 72/1957 tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada PNS
  3. PP 16/1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri
  4. Keppres 40/1974 tentang Tatacara Penjualan Rumah Negeri
  5. PP 38/1982 tentang Pelaksanaan Penetapan Penjualan Rumah Negeri
  6. PP 3/1990 tentang   Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri
  7. PP 40/1994 tentang Rumah Negara  (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515)
  8. PP 31/2005 tentang Rumah Negara (revisi PP 40/1994)
  9. Perpres 11/2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara

PENGADAAN BARANG/JASA

  1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden  Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

TUNTUTAN GANTI RUGI

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk

STANDARISASI BARANG MILIK DAERAH

  1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

====================================================================

PERATURAN TERKAIT BARANG MILIK DAERAH :

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 Standarisasi Sarana dan Prasarana dan pelayanan antar lintas negara
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Penyerahan Sarana dan Prasarana pengembang ke Pemda
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 Pedoman penyiapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan banjir

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 32 other followers

%d bloggers like this: