- SE MDN No. 900/4622/SJ tanggal 21 Desember 2009 perihal Perda Penyertaan Modal
- SE MDN No. 161/3926/SJ tgl 9 Nopember 2009 perihal Pembentukan Badan Anggaran Provinsi/Kab/Kota
- Permendagri No. 57 Tahun 2009 tentang Belanja Pemilu KDH (Revisi PMDN 44/2007)
- SE MDN No. 050 / 2020 / SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJPD dan RPJMD
- SE MDN No. 903/4546/SJ tanggal 17 Desember 2009 perihal Dukungan APBD dalam Pemilu KDH dan WKDH Tahun 2010
- SE MDN No. 900/86/SJ tanggal 13 Januari 2010 perihal Penganggaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD TA 2009
- SE MDN No. 188.34/17/SJ tanggal 5 Januari 2010 perihal Penataan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- SE MDN 973/98/SJ tanggal 14 Januari 2010 Perihal Penjelasan Penanggungjawan Pemungutan Pajak TA 2009 dan Kebijakan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA 2010
- SE MDN No. 270/214/SJ tanggal 25 Januari 2010 perihal Akuntabilitas dan Transparansi Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010.
- PERMENDAGRI 13/2010 Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
- PP 16/2010 Tatib DPRD
- PP 19/2010 Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
- INPRES 1/2010 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2010
- INPRES 3/2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN
- PERPRES 15/2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- KEPPRES 7/1998 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA SWASTA DALAM PEMBANGUNAN DAN ATAU PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR
- PERPRES 67/2005 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
- PERPRES 13/2010 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
- REVISI KEPPRES 80/2003 TTG PENGADAAN BARANG/JASA per 24 Pebruari 2010
- RPP PDRD per 25 Pebruari 2010
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/2706/SJ perihal Pendanaan Pendidikan dalam APBD TA 2009 tanggal 8 September 2008 tanggal 8 September 2008
-
Permendagri No. 37 Tahun 2010 ttg Pedoman Penyusunan APBD 2011 (baru)
- Permendagri 28/2010 ttg Penyelarasan RPJMD & RPJMN
- Permendagri 39/2010 ttg Badan Usaha Milik Desa
- Perpres 35/2010 ttg Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
-
PP 69/2010 ttg TATA CARA PEMEBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (BARU)
-
Permendagri 54/2010 ttg Pelaksanaan PP 8/2008
-
Permendagri 28/2010 ttg Penyelarasan RPJMD – RPJMN thn 2010 – 2014
- SE MDN dan Mendiknas No. 900/5106/5J hal Pedoman Pengelolaan Dana BOS dalam APBD TA 2011 28 Desember 2010
-
DAK (BARU)
-
SE MND No. 900/314/SJ perihal Percepatan Pelaksanaan Dana DAK TA 2011 tanggal 1 Pebruari 2011
- Permendagri 53/2010 ttg Tahapan Persiapan Pengalihan BPHTB
- Permendagri 56/2010 ttg SOTK
- Permendagri 58/2010 ttg Tahapan Persiapan Pengalihan PBB P2
- UU 2/2011 ttg Partai Politik
- PP 71/2010 ttg SAP – pasal
- PP 71/2010 ttg SAP – paparan
- PP 71/2010 ttg SAP – Bultek Belanja Akuntansi Bansos
- Permendagri 22/2011 ttg Pedum APBD 2012
- Permendagri 21/2011 ttg Perubahan kedua PMDN 13/2006
- Permendagri 32/2011 ttg hibah dan bansos yg bersumber dr APBD
- PP 30/2011 Pinjaman Daerah
- SE MDN 903/4127/SJ tgl 26 Oktober perihal proses penganggaran pemeberian hibah dan bansos TA 2012
- Permendagri 37/2012 ttg Pedoman Penyusunan APBD TA 2013 & Permendagri 39/2012
- Permendagri 39/2012 tentang perubahan Permendagri 32/2011 ttg Hibah Bansos yang berasal dari APBD


[...] pemahaman yang saya dapatkan dari Permengdari tersebut. File PDFnya sudah bisa diunduh dari blog Aset Daerah atau langsung dari link di [...]
kami yang tinggal di kepulauan dimana listrik sering mati dsb sangat terbantu dengan bolg ini, kami tunggu upload permendagri yang terbaru, terima kasih
wah blog ini sangat bermanfaat sekalibagi yang berkecimpung,mendalami dan belajar ttg Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah