PEMERINTAHAN DAERAH
- UU 18 1965 ttg PEMERINTAHAN DAERAH
- UU 05 1974 ttg PEMERINTAHAN DAERAH
- UU 22 1999 ttg PEMERINTAHAN DAERAH
- UU 32 2004 ttg PEMERINTAHAN DAERAH
- UU 32 2004 Perpu_3_2005_PerubahanUU_Pemda
- UU 8 2005 ttg Perubahan Kedua UU 32/2004
- UU 12 2008 ttg Perubahan Kedua UU 32/2004
PENGANGGARAN – PELAKSANAAN – PENATAUSAHAAN
- PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri No. 59/2007 tentang Revisi Permendagri No. 13/2006
- Permendagri No. 25/2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2010
- SE MDN No. 900/743/BAKD tanggal 4 September 2007 perihal MODUL AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
- SE MDN No. 900/316/BAKD tanggal 5 April 2007 perihal Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan AKuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- SE MDN No. 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 perihal Hibah dan Bantuan Daerah
- SE MDN No. 900/079/BAKD tanggal 12 Pebruari 2008 perihal Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- SE MDN No. 973/321/SJ tanggal 5 Pebruari 2009 perihal Penundaan Sementara Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah TA. 2009
- SE MDN No. 690/477/SJ tanggal 18 Pebruari 2009 perihal Percepatan terhadap program penambahan 10 juta Sambungan Rumah Air Minum Tahun 2009 s.d 2013
- SE MDN No. 903/3179/SJ tanggal 31 Agustus 2009 perihal Penetapan perubahan APBD TA 2009 dan APBD TA 2010 terkait pergantian DPRD
- UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah
- SE MDN No. 161/3405/BAKD tanggal 24 September 2009 perihal Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi/Kab/Kota masa jabatan 2009-2014
- SE MDN No. 161/3926/SJ tgl 9 Nopember 2009 perihal Pembentukan Badan Anggaran Provinsi/Kab/Kota
- SE MDN No. 900/4622/SJ tanggal 21 Desember 2009 perihal Perda Penyertaan Modal
- SE MDN No. 903/4546/SJ tanggal 17 Desember 2009 perihal Dukungan APBD dalam Pemilu KDH dan WKDH Tahun 2010
- SE MDN No. 900/86/SJ tanggal 13 Januari 2010 perihal Penganggaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD TA 2009
- SE MDN 973/98/SJ tanggal 14 Januari 2010 Perihal Penjelasan Penanggungjawan Pemungutan Pajak TA 2009 dan Kebijakan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA 2010
- SE MDN No. 270/214/SJ tanggal 25 Januari 2010 perihal Akuntabilitas dan Transparansi Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010.
- PP 19/2010 Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/2706/SJ perihal Pendanaan Pendidikan dalam APBD TA 2009 tanggal 8 September 2008 tanggal 8 September 2008
- Permendagri No. 37 Tahun 2010 ttg Pedoman Penyusunan APBD 2011
- SE MDN dan Mendiknas No. 900/5106/5J hal Pedoman Pengelolaan Dana BOS dalam APBD TA 2011 28 Desember 2010
- PP 71/2010 ttg SAP – pasal
- PP 71/2010 ttg SAP – paparan
- PP 71/2010 ttg SAP – Bultek Belanja Akuntansi Bansos
- Permendagri 22/2011 ttg Pedum APBD 2012
- Permendagri 21/2011 ttg Perubahan kedua PMDN 13/2006
- Permendagri 32/2011 ttg hibah dan bansos yg bersumber dr APBD
- SE MDN 903/4127/SJ tgl 26 Oktober perihal proses penganggaran pemeberian hibah dan bansos TA 2012
- SE MDN 903/1166/KEUDA perihal BATAS MAKSIMAL DEFISIT TA 2012, tanggal 23 Nopember 2011
- SE MDN 900/4826/SJ perihal PENINGKATAN KUALITAS SDM KEUDA, tanggal 2 Desember 2011
- Permendagri 37/2012 ttg Pedoman Penyusunan APBD TA 2013
PERTANGGUNGJAWABAN/PENGAWASAN/
PEMERIKSAAN/EVALUASI/REVIU
- UU 15/2004 Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- PP 79/2005 Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- PP 3/2007 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
- PP 6/2008 Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- PP 60/2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- PERMENDAGRI 65/2007 Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- PERMENDAGRI 16/2007 Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD
- PERMENDAGRI 4/2008 Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- PERMENDAGRI 13/2010 Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
PERENCANAAN
- UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- SE BAPPENAS – MDN 0259/M.PPN/I/2005 – 050/166/SJ perihal Petunjuk Teknis Musrenbang TA 2005 tanggal 20 Januari 2005
- PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- PP 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
- PP 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Kepmendagri No. 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
- Kepmendagri No. 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
- SE MDN No. 050/21/SJ Perihal Penyusunan RKPD 2009 tanggal 8 Januari 2008
- Permendagri 1/2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan
- SE MDN Pedoman Penyusunan RKPD
- SE MDN No. 640/751/SJ tanggal 12 Maret 2009 perihal Penyusunan RKPD dan Musrenbang 2010
- SE MDN No. 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan RPJPD dan RPJMD
- INPRES 1/2010 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2010
- INPRES 3/2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN
- PERPRES 15/2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- Permendagri 28/2010 ttg Penyelarasan RPJMD & RPJMN
- Perpres 35/2010 ttg Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
-
Permendagri 54/2010 ttg Pelaksanaan PP 8/2008


Blog yang sangat bermanfaat bagi kami aparat pengelola keuangan daerah di daerah
Mohon selalu di update ya Peraturan2nya. Terutama Surat Edaran Menteri Dalam Negeri sebagai pembina dan pengawas kami di daerah.
Great utk Pak Riris !!!
Mantap pak riris… Sukses selalu…
terima kasih banyak…sangat membantu kerja di Bappeda Kota Salatiga
thanks ….. info tentang SE, peraturan dll sangat menambah pengetahuan kami…….
Sukses selalu.
thx….sangat reliable untuk dijadian sebagai rfeensi
mantab bro… bisa jadi data based anggaran daerah nih.
salam kenal
admin seknasfitra.org
Kalau peraturan(mungkin Surat Edaran Bersama Bappenas dan Depdagri) tentang petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang 2010 ada ga? mau dooong… nuhun pisan
permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan RPJM ada dak….. thanks
trim sangat membantu kami dalam penyusunan draf raperda, matur nuwun
Tolong d’updatein SEB MDN tentang pelaksanaan Permendagri 54 Tahun 2010
Thanks
GABUNG AH…… AKU JUGA LAGI MENDALAMI PENGELOLAAN ASET PEMERINTAH YANG MENJADI MASALAH DIMANA-MANA. BOLEH KAN???????
Salam Kenal..
mohon ijin download pak..
sangat bermanfaat sekali informasinya.
Regards
Eka Kurniawan, SH
staf Bagian Hukum
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
good pak ,aturan lelang pemamfaatan aset apa ya pak
Ini Pak Riris teman saya ya?
Ini dari Pak Virgo BKM Batam Pak.
http://www.bkm-batam.co.id
Apa kabar, Pak Riris? lagi di mana?
kabar baik Pak Virgo, posisi masih sering di jakarta. kadang-kadang aja diskusi dengan tmn2 di daerah. kapan Pak Virgo ke jkrt? mampir dong, ngopi sambil diskusi …..
infox sangat bermanfaat,
oya, apa bpk punya file SE Mendagri No. 188.31/006/BAKD tanggal 4 Januari 2006 tentang Tambahan Penjelasan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2004
kalo ada, tolong dikirim ke email sy pak….
trim’s sebelumnya
Mantap pak Riris…
Terima kasih atas partisipasinya tuk jadikan negeri ini lebih baik.
dan jangan bosan main-main ke Kab. Manggarai Barat. karna materi yng bapak sampaikan saat Raker BMD Lingkup Kab. Manggarai Barat kemarin sangan bermanfaat.
Makasih Pak tuk infox yg sangat bermanfaat