per Desa

 

 

 

 

 

 

1. PP 76/2001 tentang PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI DESA
2. PP 72/2005 tentang DESA
3. Kepmendagri 47/2002 tentang PEDOMAN ADMINISTRASI DESA
4. Kepmendagri 48/2002 tentang TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
5. Permendagri 4/2007 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA
6. Permendagri 13/2007 tentang PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
7. Permendagri 19/2007 tentang PELATIHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/KELURAHAN
8. Permendagri 21/2008 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5O TAHUN 2OO7 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2O07 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
9. Permendagri 35/2007 tentang PEDOMAN UMUM TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
10. Permendagri 37/2007 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
11. Permendagri 38/2007 tentang KERJASAMA DESA
12. SE MDN No. 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
13. SE MDN No. 140/286/SJ tanggal  17 Pebruari 2007 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
14. Surat MDN No. 414.2/966.D/PMD tanggal 22 Juli 2004 perihal Manejemen Pembangunan Partisipatif di Desa/Kelurahan dan Kecamatan
15. Permendagri 39/2010 ttg  Badan Usaha Milik Desa