Perencanaan Kebutuhan BMD pada Permendagri No. 17/2007

 

  1. Pada pembahasan perencanaan kebutuhan barang milik daerah, kami mencoba untuk memulai dari pertanyaan “Bagaimanakah perencanaan kebutuhan pada PP No. 6 Tahun 2006 dan PP No. 58 Tahun 2005?”.
    • Pada siklus perencanaan dan penyusunan APBD, kapan perencanaan kebutuhan (RKBMD & RKPBMD) digunakan? Apakah pada saat penyusunan RKPD?, KUA?, PPAS? atau pada saat penyusunan RKA-SKPD?
    • Hal apa saja yang terkait langsung dalam pelaksanaan perencanaan kebutuhan?
  2. Pasal 49 Ayat (6) menyatakan UU No. 1 Tahun 2004 “Ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah” dan pada pasal penjelasannya menyatakan “Peraturan Pemerintah yang dimaksud pada ayat ini meliputi perencanaan kebutuhan, tata cara penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, dan pemindahtanganan”.
  3. Pasal 121 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah “Pengelolaan barang daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan”. Selain pasal ini PP No. 58 Tahun 2005 tidak pernah menyebut lagi tentang perencanaan kebutuhan. Begitu juga pada  Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tidak pernah menyebutkan tentang “perencanaan kebutuhan” barang milik daerah.
  4. Pasal 1 angka 6 PP No. 6 Tahun 2006 menyebutkan Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
  5. Terdapat dua jenis  perencanaan kebutuhan, yaitu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
  6. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah harus mampu menghubungkan antara ketersediaan barang sebagai hasil dari pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar tindakan yang akan datang dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang milik daerah.
    • Yang dimaksud dengan ketersediaan barang milik daerah yang ada adalah barang milik daerah baik yang ada di pengelola barang maupun pengguna barang dan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan (standar sarana dan prasarana), dan standar harga. Dimana diatur terkait “standar barang”, “standar kebutuhan” (standar sarana dan prasarana), dan “standar harga”?.
    • Standar barang dan standar kebutuhan (standar sarana dan prasarana) ditetapkan oleh pengelola barang setelah berkoordinasi dengan instansi atau dinas teknis terkait.
  7. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD).
  8. Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    • barang apa yang dibutuhkan;
    • dimana dibutuhkan;
    • bilamana dibutuhkan;
    • berapa biaya;
    • siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakan;
    • alasan-alasan kebutuhan; dan
    • cara pengadaan.
  9. Pengguna Barang (Kepala SKPD) menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang (Kepala UPTD) yang berada di bawah Iingkungannya dan  menyampaikan usul rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang (Sekda).
  10. Pengelola bersama Pengguna membahas usul Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah & Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah masing-masing SKPD tersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna dan/atau pengelola untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD).
  11. Hasil perencanaan kebutuhan  yang selanjutnya ditetapkan menjadi RKBMD & RKPBMD merupakan salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Sehingga penyusunan RKA-SKPD mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya menentukan pencapaian tujuan pengadaan barang yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah.
  12. Setelah APBD ditetapkan, pembantu pengelola menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD), sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.
  13. Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBD), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
  14. Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola barang milik daerah sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)  dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).  Penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf a PP No. 58 Tahun 2005 menyatakan Tim anggaran pemerintah daerah mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. Terkait dengan  point 11 diatas,  yang menjadi masalah, “jarang sekali” Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola barang milik daerah masuk dalam TAPD. RKBMD & RKPBMD merupakan salah satu dasar dalam penyusunan RKA-SKPD.
  15. Memperjelas kembali point 3, ternyata Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tidak pernah menyebutkan tentang “perencanaan kebutuhan” barang milik daerah. Yang menjadi permasalahan berikutnya adalah “Bagaimana menempatkan perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada PP No. 6 Tahun 2006 dan Permendagri No. 17 Tahun 2007 sebagai salah satu dasar pada siklus penyusunan perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada PP No. 58 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 serta Permendagri No. 59 Tahun 2007 sehingga terjadi sinergitas antar regulasi dimaksud”? (ditulis oleh : Riris Prasetyo M.Kom/0811 184 172)

 

Referensi :

  1. UU No. 1 Tahun 2004
  2. PP No. 58 Tahun 2005
  3. PP No. 6 Tahun 2006
  4. Permendagri No. 13 Tahun 2006
  5. Permendagri No. 17 Tahun 2007
  6. Permendagri No. 59 Tahun 2007
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 32 other followers