PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (6)

Tahapan langkah Pengadaan, Penerimaan, Penyaluran dan Penetapan Status Penggunaan yang bersumber dari Hibah :

(1)            Pihak ketiga/Pemberi Hibah :

menyerahkan barang dan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) / Naskah Perjanjian Hibah kepada Pemerintah Daerah. Pengguna menerima BAST dan Pengurus Barang menerima barang dari Pemberi Hibah.

(2)            Pengguna Barang : 

menyerahkan BAST dan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) ke Pengurus.

(3)            Tim Penilai :

dalam hal barang yang dihibahkan tidak diketahui nilainya maka Tim Penilai yang ditetapkan oleh Kepala Daerah melakukan penilaian terhadap barang/hibah  yang diterima.

(4)            Pengurus Barang :

Menerima barang dari pemberi hibah dan Berita Acara Hasil Penilaian dari Tim Penilai. Selanjutnya berdasarkan SPPB dari Pengguna barang hasil hibah tersebut disalurkan ke Unit Pemakai.

(5)            Pengurus Barang :

menyiapkan dokumen usulan penetapan status penggunaan barang yang selanjutnya diserahkan kepada Pengguna Barang.

(6)            Pengguna Barang :

Mengajukan permohonan usulan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan BMD.

(7)            Pembantu Pengelola :

melakukan penelitian dan verifikasi terhadap pengajuan usulan penetapan status penggunaan yang diajukan oleh Pengguna. Selanjutnya diajukan kepada Pengelola.

(8)            Pengelola  :

Meneliti pengajuan usulan penetapan status penggunaan dari pembantu pengelola dan mengajukan penetapan status kepada Kepala Daerah.

(9)            Kepala Daerah :

Menetapkan usulan status penggunaan barang milik daerah yang disusulkan oleh Pengelola. Selanjutnya diserahkan ke Pengelola.

(10)         Pengelola :

Menerima penetapan status penggunaan dan menyerahkan kepada Pembantu Pengelola

(11)         Pembantu Pengelola :

Menerima penetapan status penggunaan dari Pengelola dan menyerahkan kepada Pengurus Barang.

(12)         Pengurus Barang :

melakukan penatausahaan terhadap barang yang sudah ditetapkan statusnya tersebut.

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (5)

Hubungan Penatausahaan BMD dan Penatausahaan Keuangan Daerah.

Dalam penjelasan ini yang akan dibangun adalah terwujudnya sinergitas kerja antara pengelolaan BMD dan pengelolaan Keuangan Daerah. Pada dasarnya Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pengguna Barang setiap berakhirnya TA berjalan harus menyusun Laporan Keuangan berupa:

  1. Neraca SKPD
  2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Pada bulan Maret setelah tahun akhiran berakhir ketiga laporan tersebut harus sudah selesasi dan selanjutnya laporan dari setiap SKPD akan dikonsolidasikan oleh Dinas/Biro/Bagian Keuangan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk diaudit oleh BPK.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tidak dengan tegas mengatur terkait :

  1. Kepastian hukum atas selesasinya suatu pekerjaan dari Pihak ketiga saat Pengguna Anggaran akan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Salah satu cara adalah dengan memberikan tembusan/copian Berita Acara Penerimaan Barang dan/atau Berita Acara  Pemeriksaan barang kepada PPK SKPD yang nantinya menjadi Lampiran dalam menerbitkan SPM oleh Pengguna Anggaran.
  2. Setelah terbitnya Permendagri No. 59 Tahun 2007 mengharuskan Neraca berdasarkan Nilai Perolehan hal ini sesuai dengan PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana agar Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) yang nantinya sebagai dasar penyusunan Neraca dapat menyajikan Nilai Perolehan sebagaimana sebagaimana Nilai Perolehan yang disajikan oleh Pengelola Keuangan saat penyusunan Neraca.

 

Gambar berikut menjelaskan sinergitas pengelolaan barang milik daerah dan keuangan daerah sebagaimana dijelaskan pada dua point diatas.

Tahapan langkah Penatausahaan BMD dan Penatausahaan Keuangan Daerah:

(1)            Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang : menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.
(2)            Panitia Pengadaan Barang dan Jasa : melaksanakan pengadaan untuk menentukan pemenang lelang/Pihak ke 3.
(3)            Panitia Pengadaan Barang dan Jasa : berdasarkan SPK mengadakan lelang dan selanjutnya menetapkan pemenang lelang.
(4)            Pemenang lelang : selanjutnya disebut pihak ketiga melaksanakan pekerjaan dan menghasilkan barang. Spesifikasi barang sesuai dengan SPK yang diterbitkan oleh Pengguna Barang. Pihak ketiga membuat Berita Acara Penyerahan Barang ke penyimpan barang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa.
(5)            Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa : melakukan pemeriksaan dan verifikasi, apakah barang dari pihak ketiga sesuai dengan SPK yang diterbitkan oleh Pengguna Barang. Jika sesuai menerbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Penyimpan Barang.Jika ternyata bahwa barang yang diperiksa tersebut tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana tertera dalam surat Perjanjian dan/atau dokumen penyerahan lainnya, maka Berita Acara Pemeriksaan Barang segera diberitahukan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan yang melaksanakan pengadaan.Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan barang tersebut, Panitia/Pejabat Pengadaan harus segera mengambil tindakan penyelesaian, jika pelaksanaan penyelesaian barang dimaksud memerlukan waktu yang lama, maka barang tersebut dapat diserahkan kepada penyimpan barang /pengurus barang untuk disimpan sebagai barang titipan.

Dalam hal ini harus dibuat Berita Acara sementara yang memuat semua data/keterangan yang diperlukan sehubungan dengan kekurangan-kekurangan barang dimaksud.

(6)            Penyimpan Barang : menerima barang dari pihak ketiga disertai dengan Berita Acara Penyerahan Barang dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa dari Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa.Pertama, periksa (cek) dulu dokumen penerimaan barang apakah telah ditanda tangani oleh Team/Panitia Pemeriksa Barang. Pengurus/Penyimpan Barang akan berbahaya sekali kalau seandainya Team/Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan belum menandatangai Berita Acara Tanda Pemeriksaan Barang tersebut tapi telah diterima oleh Pengurus/Penyimpan Barang.Kedua, periksa (cek) dan hitung jumlah unit barang untuk setiap macam barang apakah sudah sesuai dengan dokumennya. Kalau belum cukup maka Pengurus/Penyimpan Barang melaporkan pada Panitia Pelaksana Pengadaan serta atasannya dan mencatat keterangan kekurangan tersebut pada dokumen yang bersangkutan, dan penerima barang membuat Tanda Penerimaan Sementara Barang yang dengan tegas menyatakan sebab-sebab dari Penerimaan Sementara tersebut dan selanjutnya harus disetujui dan ditandatangani oleh yang menyerahkan barang tersebut

Ketiga, periksa (cek) setiap unit barang berdasarkan spesifikasinya apakah sudah cocok dan lengkap bahagian-bahagiannya serta alat-alat  tambahan/kelengkapannya. Jika barang tersebut ada yang kurang bahagian-bahagiannya atau kelengkapannya maka Pengurus/Penyimpan Barang melaporkan pada atasannya dan mencatat keterangan kekurangan tersebut pada dokumen yang bersangkutan dan penerima barang membuat Tanda Penerimaan Sementara yang dengan tegas menyatakan sebab-sebab dari Penerimaan Sementara tersebut dan selanjutnya harus disetujui dan ditandatangani oleh yang menyerahkan barang tersebut, tetapi kalau semuanya telah lengkap dan sesuai maka penerimaan itu dibuatkan Berita Acara Penerimaan Barang.

Keempat,  Semua dokumen tertulis terhadap barang-barang tersebut harus disimpan dengan rapi sebagai arsip penting dari satuan unit kerja yang bersangkutan.

(7)            Penyimpan Barang : memberikan Berita Acara Penyerahan Barang ke PPK SKPD untuk menjadi Lampiran dalam menyusun SPM.
(8)            PPK SKPD : menyiapkan SPM dengan di Lampiri Berita Acara Penyerahan Barang. Berita Acara Penyerahan Barang kepada Pengguna Anggaran. Berita Acara Penyerahan Barang tersebut sebagai kepastian bahwa barang tersebut sudah diselesaikan oleh Pemenang lelang/ Pihak ketiga.
(9)            Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran : menerbitkan SPM dan menyerahkan ke BUD.
(10)         BUD : menerbitkan SP2D dan selanjutnya menyerahkan ke Pihak ketiga. BUD memberikan tembusan  Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ke Penyimpanan Barang.
(11)         Penyimpan Barang : berdasarkan SPJ tersebut Penyimpan Barang melakukan inventarisasi ke Buku Barang Inventaris dan Buku Barang Pakai Habis.
(12)         Pihak ketiga : mencairkan SP2D tersebut ke Bank.

 

Daftar Pustaka :

  1. Modul-Modul Manejemen Aset, 2007, SCBDP ADB Loan 1964 – INO, Departemen Dalam Negei dan Lembaga Administrasi Negara.
  2. Hadiyanto, Strategic Asset Management : Kontribusi Pengelolaan Aset Negara dalam Mewujudkan APBN yang Efektif dan Optimal.
  3. Depdagri, Modul presentasi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan, Angkatan II.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
  5. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta revisinya
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Permendagri No. 59/2007
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Barang  Milik Daerah.

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (4)

Tahapan langkah Pengadaan, Penerimaan, Penyaluran dan Penetapan Status Penggunaan yang bersumber dari APBD :

 

(1)            Kepala Daerah : menetapkan Surat Keputusuan Panitia Pengadaan Baran dan Jasa dan Surat Keputusan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa.
(2)            Pengguna Barang :  menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.
(3)            Panitia Pengadaan Barang dan Jasa : berdasarkan SPK mengadakan lelang dan selanjutnya menetapkan pemenang lelang. Dan melaporkan hasil lelang kepada Kepala Daeah melalui Kepala SKPD.
(4)            Pemenang lelang : selanjutnya disebut pihak ketiga melaksanakan pekerjaan dan menghasilkan barang. Spesifikasi barang tersebut harus sesuai dengan SPK yang diterbitkan oleh Pengguna Barang. Pihak ketiga membuat Berita Acara Penyerahan Barang ke penyimpan barang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa.
(5)            Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa : melakukan pemeriksaan dan verifikasi, apakah barang dari pihak ketiga sesuai dengan SPK yang diterbitkan oleh Pengguna Barang. Jika sesuai menerbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Penyimpan Barang.Jika ternyata bahwa barang yang diperiksa tersebut tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana tertera dalam surat Perjanjian dan/atau dokumen penyerahan lainnya, maka Berita Acara Pemeriksaan Barang segera diberitahukan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan yang melaksanakan pengadaan.Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan barang tersebut, Panitia/Pejabat Pengadaan harus segera mengambil tindakan penyelesaian, jika pelaksanaan penyelesaian barang dimaksud memerlukan waktu yang lama, maka barang tersebut dapat diserahkan kepada penyimpan barang /pengurus barang untuk disimpan sebagai barang titipan.

Dalam hal ini harus dibuat Berita Acara sementara yang memuat semua data/keterangan yang diperlukan sehubungan dengan kekurangan-kekurangan barang dimaksud.

(6)            Penyimpan Barang : menerima barang dari pihak ketiga disertai dengan Berita Acara Penyerahan Barang dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa dari Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa.Pertama, periksa (cek) dulu dokumen penerimaan barang apakah telah ditanda tangani oleh Team/Panitia Pemeriksa Barang. Pengurus/Penyimpan Barang akan berbahaya sekali kalau seandainya Team/Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan belum menandatangai Berita Acara Tanda Pemeriksaan Barang tersebut tapi telah diterima oleh Pengurus/Penyimpan Barang.Kedua, periksa (cek) dan hitung jumlah unit barang untuk setiap macam barang apakah sudah sesuai dengan dokumennya. Kalau belum cukup maka Pengurus/Penyimpan Barang melaporkan pada Panitia Pelaksana Pengadaan serta atasannya dan mencatat keterangan kekurangan tersebut pada dokumen yang bersangkutan, dan penerima barang membuat Tanda Penerimaan Sementara Barang yang dengan tegas menyatakan sebab-sebab dari Penerimaan Sementara tersebut dan selanjutnya harus disetujui dan ditandatangani oleh yang menyerahkan barang tersebut

Ketiga, periksa (cek) setiap unit barang berdasarkan spesifikasinya apakah sudah cocok dan lengkap bahagian-bahagiannya serta alat-alat  tambahan/kelengkapannya. Jika barang tersebut ada yang kurang bahagian-bahagiannya atau kelengkapannya maka Pengurus/Penyimpan Barang melaporkan pada atasannya dan mencatat keterangan kekurangan tersebut pada dokumen yang bersangkutan dan penerima barang membuat Tanda Penerimaan Sementara yang dengan tegas menyatakan sebab-sebab dari Penerimaan Sementara tersebut dan selanjutnya harus disetujui dan ditandatangani oleh yang menyerahkan barang tersebut, tetapi kalau semuanya telah lengkap dan sesuai maka penerimaan itu dibuatkan Berita Acara Penerimaan Barang.

Keempat,  Semua dokumen tertulis terhadap barang-barang tersebut harus disimpan dengan rapi sebagai arsip penting dari satuan unit kerja yang bersangkutan.

(7)            Pengguna Barang : menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB), selanjutnya diserahkan kepada Penyimpan Barang dan tembusannya kepada Pengurus Barang.
(8)            Penyimpan Barang : menyalurkan barang ke unit pemakai berdasarkan SPPB.
(9)            Pengurus Barang : menyiapkan dokumen usulan penetapan status penggunaan barang yang selanjutnya diserahkan kepada Pengguna Barang. Pengurus Barang menyiapkan usulan Buku Inventaris atau usulan Daftar Barang Pengguna dan menyerahkan kepada Pengguna Barang.
(10)         Pengguna Barang : Menandatangani usulan Buku Inventaris atau usulan Daftar Barang Pengguna dan Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan BMD.
(11)         Pembantu Pengelola : melakukan penelitian dan verifikasi terhadap pengajuan usulan penetapan status penggunaan yang diajukan oleh Pengguna. Selanjutnya diajukan kepada Pengelola.
(12)         Pengelola  : Meneliti pengajuan usulan penetapan status penggunaan dari pembantu pengelola dan mengajukan usulan penetapan status kepada Kepala Daerah.
(13)         Kepala Daerah : Menetapkan status penggunaan barang milik daerah yang diusulkan oleh Pengelola. Selanjutnya diserahkan ke Pengelola.
(14)         Pengelola : Menerima penetapan status penggunaan dan menyerahkan kepada Pembantu Pengelola
(15)         Pembantu Pengelola : Menerima penetapan status penggunaan dari Pengelola dan menyerahkan kepada Pengurus Barang.
(16)         Pengurus Barang : melakukan penatausahaan terhadap barang yang sudah ditetapkan statusnya tersebut.

 

Daftar Pustaka :

  1. Modul-Modul Manejemen Aset, 2007, SCBDP ADB Loan 1964 – INO, Departemen Dalam Negei dan Lembaga Administrasi Negara.
  2. Hadiyanto, Strategic Asset Management : Kontribusi Pengelolaan Aset Negara dalam Mewujudkan APBN yang Efektif dan Optimal.
  3. Depdagri, Modul presentasi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan, Angkatan II.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
  5. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta revisinya
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Permendagri No. 59/2007
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Barang  Milik Daerah.

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (3)

Mekanisme dan Prosedur Penetapan Status Penggunaan

 Tata cara penetapan status penggunaan :

  1. pengguna melaporkan barang milik daerah yang berada pada SKPD baik yang dari APBD maupun perolehan lainnya yang sah yang bersangkutan kepada pengelola disertai usul penetapan status penggunaan;
  2. pengelola melalui pembantu pengelola, meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  3. setelah dilakukan penelitian atas kebenaran usulan SKPD, pengelola mengajukan usul kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan status penggunaannya.
  4. penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dan/atau dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
  5. penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  6. atas penetapan status penggunaan, masing-masing Kepala SKPD melalui penyimpan/pengurus barang wajib melakukan penatausahaan barang daerah yang ada pada pengguna masing-masing.

 Penetapan Status Penggunaan :  Buku Inventaris (BI) dan Daftar Barang Pengguna (DBP)

Banyak yang masih bingung, bagaimana format penetapan status penggunaan tersebut?

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dengan tegas menyebutkan penetapan status barang milik daerah dan  Daftar Barang Pengguna, sedangkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak dengan tegas menyebutkan format penetapan status penggunaan, meskipun pada batang tubuh menyebutkan dengan jelas status penggunaan.

Lmpiran Permendagri No. 17 Tahun 2007 justru dengan tegas menyebutkan Buku Inventaris dan tidak menyebutkan Daftar Barang Pengguna. Jadi sebenarnya Buku Inventaris sama dengan Daftar Barang Pengguna.

Perlu ditekankan juga bahwa, dalam pengisian Buku Inventaris harus melalui usulan dari Pengguna ke Kepala Daerah melalui Pengelola.

Daftar Pustaka :

  1. Modul-Modul Manejemen Aset, 2007, SCBDP ADB Loan 1964 – INO, Departemen Dalam Negei dan Lembaga Administrasi Negara.
  2. Hadiyanto, Strategic Asset Management : Kontribusi Pengelolaan Aset Negara dalam Mewujudkan APBN yang Efektif dan Optimal.
  3. Depdagri, Modul presentasi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan, Angkatan II.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
  5. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta revisinya
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Permendagri No. 59/2007
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Barang  Milik Daerah.

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (2)

 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah

Secara garis besar terdapat kesamaan antara Nomor Induk Pegawai (NIP), Nomor Induk Siswa (NIS) dan Penetapan Status Penggunaan BMD. Dimana setelah ditetapkan status penggunaannya, maka secara langsung melekat tanggungjawab barang tersebut kepada yang diberi kewenangan oleh kepala daerah. Dan status penggunaan bisa di pindahkan status peggunaannya ke SKPD lainnya.

Beberapa isu terkait penetapan status penggunaan barang milik daerah adalah :

  • Apa makna penetapan status penggunaan?
  • Apa manfaat penetapan status penggunaan?
  • Bagaimana  mekanisme dan prosedur penetapan status penggunaan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah?
  • Apa peran pengurus barang, pengguna barang, pembantu pengelola dan pengelola dalam penetapan status penggunaan barang milik daerah?
  • Kapan dilaksanakan penetapan status penggunaan barang?

Makna Penetapan Status Penggunaan

Gubernur/bupati/walikota melakukan pemanfaatan barang milik daerah untuk:

  1. digunakan oleh instansi/SKPD lain yang memerlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya melalui pengalihan status penggunaan;
  2. dimanfaatkan, dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, pinjam pakai, bangun guna serah dan bangun serah guna; atau
  3. dipindahtangankan, dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah pusat/daerah.

Pengalihan status penggunaan merupakan wujud dari fungsi pelayanan oleh pemerintah daerah.  Pengalihan status penggunaan untuk digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi/SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penetapan Status Penggunaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan termasuk barang inventaris lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Dan selanjutnya digunakan oleh SKPD lain yang memerlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya melalui pengalihan status penggunaan.

Manfaat Penetapan Status Penggunaan

Penggunaan merupakan penegasan pemakaian barang milik daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah kepada pengguna/kuasa pengguna barang sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Tujuan dari penetapan status penggunaan barang milik daerah pada masing-masing SKPD dalam rangka tertib pengelolaan barang milik daerah dan kepastian hak, wewenang dan tanggungjawab kepala SKPD selaku Pengguna Barang.

Pengguna barang wajib menyerahkan BMD yang tidak dipergunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD kepada Kepala Daerah melalui pengelola, Pengguna yang tidak menyerahkan BMD yang tidak dipergunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan BMD tersebut.

Penetapan status penggunaan barang milik daerah pada masing-masing SKPD dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. jumlah personil/pegawai pada SKPD;
  2. standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD;
  3. beban tugas dan tanggungjawab SKPD; dan
  4. jumlah, jenis dan luas, dirinci dengan lengkap termasuk nilainya.

 

Daftar Pustaka :

  1. Modul-Modul Manejemen Aset, 2007, SCBDP ADB Loan 1964 – INO, Departemen Dalam Negei dan Lembaga Administrasi Negara.
  2. Hadiyanto, Strategic Asset Management : Kontribusi Pengelolaan Aset Negara dalam Mewujudkan APBN yang Efektif dan Optimal.
  3. Depdagri, Modul presentasi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan, Angkatan II.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
  5. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta revisinya
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Permendagri No. 59/2007
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Barang  Milik Daerah.

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (1)

Gambaran Umum Penetapan Status

Penetapan status penggunaan barang milik daerah merupakan suatu hal yang baru dalam hal pengelolaan barang milik daerah. Kepmendagri No. 152/2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah dan regulasi sebelumnya tidak mengatur tentang penetapan status penggunaan.

Untuk mempermudah pemahaman terkait penetapan status penggunaan barang milik daerah, akan diuraikan beberapa objek yang memiliki kesamaan metode  dalam penetapan status.

Pada dasarnya pengelolaan  barang milik daerah hampir sama dengan pengelolaan pegawai/PNS, pengelolaan Mahasiswa, dan lain-lain.

Kita lihat secara garis besar bagaimana seseorang dalam statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan akhirnya tidak menjadi PNS. Berikut adalah proses dalam pengelolaan pegawai negeri sipil secara umum :

  1. Perencanaan formasi : jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara/daerah disesuaikan supaya mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu tertentu.
  2. Pengadaan PNS : kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong, meliputi perencanaan, pengumuman formasi, persyaratan, pelamaran, penyaringan, pengumuman kelulusan, pengangkatan CPNS dengan diberikannya Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS.
  3. Pengangkatan PNS : dari CPNS ditetapkan menjadi PNS. Setelah menjadi PNS maka Nomor Induk Pegawai (NIP) yang diberikan saat CPNS menjadi sah menjadi Pegawai Negeri Sipil. Dan sejak itu berlakulah peraturan yang terkait dengan kepegawaian PNS.
  4. Penggajian PNS : Mengatur tentang pemberian gaji PNS.
  5. Pendidikan dan Pelatihan PNS : merupakan suatu tuntutan nasional dan tantangan global guna mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan dan untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat kesatuan dan persatuan, dan pengembangan wawasan Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan dan Pelatihan  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh.
  6. Tunjangan PNS : dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas Pegawai Negeri Sipil maka diberikan tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan atau tambahan penghasilan pegawai negeri sipil daerah TP PNSD).
  7. Mutasi PNS : untuk melaksanakan salah satu fungsi manajemen kepegawaian perlu diatur terkait  pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.  Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan hubungan antara Pemerintah dengan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, serta antar instansi/satuan kerja perangkat daerah dan meningkatkan kinerja PNS.

Bila diamati terdapat kesamaan antara pengelolaan pegawai dan pengelolaan barang. Yang harus kita perhatikan adalah kapan seseorang ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil yaitu ketika sudah ditetapkan SK Pengangkatan menjadi PNS dan saat itu diberikan NIP (Nomer Induk Kepegawaian). Dan kapan seseorang ditetapkan berhenti dari pegawai negeri sipil ketika sudah ditetapkan SK Pemberhentiannya dari PNS (dan dengan sendirinya NIP nya sudah dicabut).

Ketika PNS statusnya diberhentikan dari SKPD dan selanjutnya statusnya dipindahkan di SKPD lainnya, dalam hal ini NIP PNS tersebut tetap berlaku hanya dihapuskan dari kepegawaian SKPD yang lama dan selanjutnya di catat di SKPD yang baru. Hal ini berimplikasi pada tanggungjawab PNS tersebut melekat pada Pimpinan SKPD yang baru.

Hal yang sama juga terjadi pada penetapan kapan seseorang ditetapkan menjadi Mahasiswa (diberikan Nomer Induk Siswa) dan kapan ditetapkan berhenti menjadi mahasiswa (Nomer Induk Siswa dicabut). Ketika seseorang menjadi mahasiswa maka berlakulah peraturan terkait dengan kemahasiswaan. Begitupula dengan seseorang ketika ditetapkan menjadi pegawai negeri sipil, maka berlakulah peraturan terkait dengan kepegawaian dibidang PNS.

Daftar Pustaka :

  1. Modul-Modul Manejemen Aset, 2007, SCBDP ADB Loan 1964 – INO, Departemen Dalam Negei dan Lembaga Administrasi Negara.
  2. Hadiyanto, Strategic Asset Management : Kontribusi Pengelolaan Aset Negara dalam Mewujudkan APBN yang Efektif dan Optimal.
  3. Depdagri, Modul presentasi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan, Angkatan II.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
  5. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta revisinya
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Permendagri No. 59/2007
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Barang  Milik Daerah.

Siklus BMD berdasarkan Permendagri 17/2007 (2 of 2)

4. penggunaan

Penggunaan merupakan penegasan pemakaian barang milik daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah kepada pengguna/kuasa pengguna barang sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Penetapan status penggunaan barang milik daerah pada masing-masing SKPD dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  • jumlah personil/pegawai pada SKPD;
  • standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD;
  • beban tugas dan tanggungjawab SKPD; dan
  • jumlah, jenis dan luas, dirinci dengan lengkap termasuk nilainya.

Status penggunaan barang milik daerah pada masing-masing SKPD ditetapkan dalam rangka tertib pengelolaan barang milik daerah dan kepastian hak, wewenang dan tanggungjawab kepala SKPD.

5. penatausahaan

Penatausahaan Barang Milik Daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik Daerah oleh pengelola barang. Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang.

Hasil penatausahaan Barang Milik Daerah digunakan dalam rangka:

  • penyusunan neraca Pemerintah Daerah setiap tahun;
  • perencanaan kebutuhan pengadaan, dan pemeliharaan Barang Milik Daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran;
  • pengamanan administratif terhadap barang milik daerah.

6. pemanfaatan

Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada pengelola dapat didayagunakan secara optimal sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, khususnya biaya pemeliharaan dan kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Pemanfaatan barang milik daerah yang optimal akan membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menambah/meningkatkan pendapatan daerah.

Pemanfaatan merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk: pinjam pakai, sewa, kerjasama pemanfaatan (KSP), bangun guna serah – bangun serah guna (BGS-BSG) dengan tidak merubah status kepemilikan.

7. pengamanan dan pemeliharaan

Pengamanan merupakan kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan barang milik daerah secara fisik, administratif dan tindakan hukum.

Pengamanan dititik beratkan pada penertiban/pengamanan secara fisik dan administratif, sehingga barang milik daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain.

Pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu dalam kedaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam unit pemakaian, tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun kontruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan.

8. penilaian

Penilaian Barang Milik Daerah diperlukan dalam rangka mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai wajar atas barang milik daerah yang diperoleh dari penilaian ini merupakan unsur penting dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

9. Penghapusan

Penghapusan barang milik daerah adalah tindakan penghapusan barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah.

Penghapusan tersebut di atas, dengan menerbitkan Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah.

10. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.

Barang Milik Daerah dapat dipindahtangankan apabila tidak digunakan utuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan  akan terjadi peralihan kepemilikan atas barang milik daerah dari pemerintah kepada pihak lain. Tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi pengguna barang harus diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

11. pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdayaguna dan berhasilguna, maka fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.

Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi.

Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan

12. pembiayaan

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah diperlukan pembiayaan untuk kegiatan seperti; penyediaan blanko/buku inventaris, tanda kodefikasi/kepemilikan, pemeliharaan, penerapan aplikasi sistim informasi barang daerah (simbada) dengan komputerisasi, tunjangan/insentif penyimpan dan/atau pengurus barang dan lain sebagainya.

Pembiayaan untuk keperluan pengelolaan barang daerah agar direncanakan dan diajukan setiap tahun melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. tuntutan ganti rugi.

Dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap barang milik daerah, perlu dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna/kuasa pengguna, dan penyimpan dan/atau pengurus barang berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang karena perbuatannya merugikan Pemerintah Daerah.

 

Riris Prasetyo/ 0811 184 172/ riris_ddn@yahoo.com

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 34 other followers