BULAN JUNI UNTUK PENGELOLA ASET DAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Bulan Juni  teman-teman dibagian anggaran disibukkan dengan persiapan dan pelaksanaan Perubahan APBD. Tetapi disisi lain bagian anggaran disibukkan dengan persiapan penyusunan APBD untuk tahun anggaran berikutnya. Dan memang harus dikerjakan secara paralel atau simultan.

Permendagri No. 59 Tahun 2009 dengan jelas menggambarkan tahapan langkah penyusunan APBD, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel : Kegiatan penyusunan APBD dibulan Juni

Ketika teman-teman bagian anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dibulan Juni disibukkan dengan penyusunan KUA dan PPAS untuk disampaikan kepada Kepala Daerah, teman-teman dibagian aset disibukkan dengan apa?

Permendagri No. 17 Tahun 2007 tidak pernah dengan tegas mengatur apa yang harus dilakukan teman-teman bagian aset di bulan Juni dan Juli. Permendagri hanya mengatakan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna barang merencanakan dan menyusun kebutuhan barang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)”.

Pasal 49 Ayat (6) menyatakan UU No. 1 Tahun 2004 “Ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah” dan pada pasal penjelasannya menyatakan “Peraturan Pemerintah yang dimaksud pada ayat ini meliputi perencanaan kebutuhan, tata cara penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, dan pemindahtanganan”.

Pasal 121 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah “Pengelolaan barang daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan”. Selain pasal ini PP No. 58 Tahun 2005 tidak pernah menyebut lagi tentang perencanaan kebutuhan.

Tetapi di Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tidak pernah menyebutkan tentang “perencanaan kebutuhan” barang milik daerah.

Pasal 1 angka 6 PP No. 6 Tahun 2006 menyebutkan Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

Terdapat dua jenis  perencanaan kebutuhan, yaitu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah harus mampu menghubungkan antara ketersediaan barang sebagai hasil dari pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar tindakan yang akan datang dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang milik daerah.

Yang dimaksud dengan ketersediaan barang milik daerah yang ada adalah barang milik daerah baik yang ada di pengelola barang maupun pengguna barang dan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan (standar sarana dan prasarana), dan standar harga. Dimana diatur terkait “standar barang”, “standar kebutuhan” (standar sarana dan prasarana), dan “standar harga”?.

Standar barang dan standar kebutuhan (standar sarana dan prasarana) ditetapkan oleh pengelola barang setelah berkoordinasi dengan instansi atau dinas teknis terkait.

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD).

Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di bawah Iingkungannya dan  menyampaikan usul rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang.

Pengelola bersama Pengguna membahas usul Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah & Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah masing-masing SKPD tersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna dan/atau pengelola untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD).

Hasil perencanaan kebutuhan  yang selanjutnya ditetapkan menjadi RKBMD & RKPBMD merupakan salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Sehingga penyusunan RKA-SKPD mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya menentukan pencapaian tujuan pengadaan barang yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah.

Perencanaan Kebutuhan pada PP 6/2006

Proses penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006, adalah sebagai berikut:

  1. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran SKPD setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada.
  2. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun berdasarkan/ berpedoman kepada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga.
  3. Standar barang dan standar kebutuhan serta standard harga tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah .
  4. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada dibawah lingkungannya.
  5. Pengguna Barang (Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah) menyampaikan usul rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang
  6. Selanjutnya Pengelola Barang bersama Pengguna Barang membahas usul tersebut dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD).

Perencanaan Kebutuhan pada Permendagri 17/2007

Sedangkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 menjelaskan Tahapan Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Penganggaran sebagai berikut:

  1. Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna barang merencanakan dan menyusun kebutuhan barang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
  2. masing-masing SKPD menyusun Rencana Kebutuhan Barang dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang kemudian menyampaikan kepada Pengelola melalui pembantu pengelola untuk meneliti dan menyusun menjadi Rencana Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (RDKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);
  3. rencana kebutuhan barang SKPD disusun berdasarkan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan Kepala Daerah;
  4. setelah APBD, ditetapkan setiap SKPD menyusun Daftar Rencana Tahunan Barang dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui pengelola;
  5. berdasarkan rencana tahunan barang dari semua SKPD, diteliti dan dihimpun menjadi Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) untuk satu tahun anggaran;
  6. daftar kebutuhan barang daerah tersebut dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.

Gambar : Penentuan Rencana Kebutuhan BMD

Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah

Sebagaimana disebutkan dalam PP No. 6 Tahun 2006 dan Permendagri No. 17 Tahun 2007 bahwa Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) menjadi dasar dalam penyusunan RKA–SKPD. Artinya RKBMD dan RKPBMD disusun sebelum penyusunan RKA-SKPD walaupun PP No. 6 Tahun 2006 dan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tidak pernah menyebutkan secara spesifik bulan berapa waktu penyusunannya. Gambar berikut menjelaskan urutan dan langkah pengelolaan barang milik daerah dan keuangan daerah termasuk RKBMD & RKPBMD.

Gambar : Pengelolaan Barang Daerah & Keuangan Daerah

Tabel : Jadual Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Penyusunan RKA-SKPD

Pasal 89 Permendagri No. 59 Tahun 2009 menyatakan bahwa Rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup:

  1. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
  2. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
  3. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
  4. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD tidak menyebutkan RKBMD dan RKPBMD sebagai lampiran SE KDH tersebut, tetapi sebagai langkah optimalisasi tidak ada salahnya jika dalam lampiran tersebut disertakan pula dokumen RKBMD dan RKPBMD. Sehingga dokumen RKBMD dan RKPBMD bisa menjadi dasar dalam penyusunan RKA-SKPD.

Dari uraian diatas, jelas tidak pernah disebutkan dengan tegas pada bulan Juni dan Juli harus melakukan apa, tetapi dapat disebutkan bahwa sebelum peyusunan RKA-SKPD (Agustus – Oktober), bagian aset harus sudah membuat RKBMD dan RKPBMD. Dan untuk bisa menyelesaikan RKBMD dan RKPBMD, bagian aset juga harus sudah menyelesaikan :

  1. standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah
  2. standar barang, standar kebutuhan dan standar harga.

Pertanyaan selanjutnya, apakah teman-teman bagian aset sudah menyiapkan hal ini? Bisa jadi dalam DPA tahun anggaran berjalan belum ada kegiatan untuk hal-hal tersebut.

(oleh : Riris Prasetyo/0811 184 172/riris_ddn@yahoo.com/https://asetdaerah.wordpress.com)

Referensi :

  1. PP 6/2006
  2. Permendagri 17/2007
  3. Permendagri 59/2007
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 34 other followers