PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH : KSP (3)

  1. Setelah membahas Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan pola Sewa dan Pinjam Pakai, bagian ketiga ini akan membahas pola Kerjasama Pemanfaatan (KSP).
  2. Dalam pelaksanaan KSP, yang harus mendapatkankan perhatian adalah, tuntutan untuk menciptakan transparansi, kompetisi dan akuntabilitas ditengah-tengah program pemerintah untuk meningkatkan investasi.
  3. Pertanyaan mendasar terkait Kerjasama Pemanfaatan yaitu:
    • Mengapa pemerintah daerah  melakukan KSP?
    • Barang milik daerah apa yang bisa di KSP kan?
    • Siapa yang bisa melakukan KSP?
    • Apa syarat barang milik daerah untuk dapat di KSP kan?
    • Siapa yang bisa menjadi mitra KSP? Dan bagaimana  menentukan  mitra KSP?
    • Apa yang diperoleh Pemda dari KSP ini?, bagaimana bila diduga dalam penghitungan tersebut merugikan daerah?
    • Apakah boleh Mitra KSP menyewakan/menjaminkan/menggadaikan objek KSP kepada pihak lain?
    • Apakah Mitra KSP dapat melakukan perpanjangan KSP?
    • Apakah Objek KSP dapat dikenai retribusi daerah? Mengapa demikian?
  4. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 11 PP No. 6 Tahun 2006. Hal yang sama dinyatakan juga dalam Pasal 1 angka 21 Permendagri No. 17 Tahun 2007. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
  5. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
    • mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; dan
    • meningkatkan penerimaan daerah.
  6. Barang milik daerah apa saja yang dapat di KSP kan? Prinsipnya semua barang milik daerah, baik tanah dan/atau bangunan yang ada di Pengelola maupun yang masih digunakan oleh Pengguna dan semua barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
  7. Pihak mana yang bisa melakukan kerjasama pemanfaatan? Pengelola untuk tanah dan/atau bangunan yang ada dalam kewenangannya dan Pengguna untuk barang milik daerah yang ada dalam kewenangannya.
  8. Apa syarat barang milik daerah untuk dapat di KSP kan? Apabila tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah dimaksud.
  9. Yang bisa menjadi mitra KSP pada dasarnya semua badan usaha yang diakui Pemerintah Indonesia, walaupun Permendagri No. 17 Tahun 2007 tidak menyebutkan dengan tegas. Penetapan mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung. Apabila setelah 2 kali berturut-turut diumumkan, peminatnya kurang dari 5, dapat dilakukan proses pemilihan langsung atau penunjukan langsung melalui negosiasi baik teknis maupun harga.
  10. Bila dikaitkan dengan program pemerintah untuk meningkatkan investasi, apakah tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat hal ini tidak kontraproduktif dengan usaha peningkatan investasi? Ditengah-tengah minimnya informasi terkait dengan investasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Daerah.
  11. Terdapat 2 (dua) perolehan yang utama bagi Pemda dalam melakukan KSP, yaitu : (i) kontribusi tetap dan (ii) pembagian keuntungan. Untuk menghindari terjadinya kerugian, Kepala Daerah menetapkan Tim untuk melakukan perhitungan. Hasil kerjasama pemanfaatan disetor ke kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian. Yang menjadi persoalan adalah, dengan dua jenis perolehan tersebut menjadikan jenis usaha yang bisa di KSPkan menjadi sedikit, hal ini khususnya terkait dengan kesulitan dalam melakukan penghitungan pembagian keuntungan.
  12. Misalnya: Jika pemda memiliki tanah dan bangunan yang di KSPkan dijadikan sebagai hotel, maka untuk menghitung kontribusi tetap dan pembagian keuntungan masih lebih mudah (karena harga sewa kamar yang relatif tetap, dan jelas pengaturannya).  Tetapi bagaimana kalau tanah dan gedung yang di KSPkan dijadikan jenis usaha toko, bagaimana menghitung pembagian keuntungannya? Apalagi jika toko tersebut belum menerapkan sistem pengolah data yang bagus.
  13. Mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan obyek kerjasama pemanfaatan yaitu tanah dan/atau bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini karena tanah dan/atau bangunan dalam KSP adalah milik pemda.
  14. Terkait pertanyaan, apakah mitra KSP bisa melakukan perpanjangan KSP jika sudah habis waktunya? Dan sampai berapa kali perpanjangan tersebut? Apakah dalam perpanjangan tetap berdasarkan kontrak lama atau menyesuaikan dengan kontrak baru lagi?
  15. Pada prinsipnya KSP dapat diperpanjang. Tetapi yang perlu mendapat perhatian adalah kontrak perpanjangan tersebut harus mengacu pada filosofi KSP yaitu untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah dan meningkatkan penerimaan daerah. Artinya kontrak perpanjangan KSP tidak boleh merugikan Pemda.
  16.  Terkait pertanyaan, Apakah Objek KSP dapat dikenai retribusi daerah? Mengapa demikian? Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan ini. (ditulis oleh : Riris Prasetyo M.Kom/0811 184 172)

 

Referensi:

  1. UU 32/2004
  2. PP 6/2006
  3. Permendagri 17/2007
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 34 other followers