PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH: PINJAM PAKAI (2)

  1. Setelah membahas Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan pola Sewa , bagian kedua ini akan membahas pola Pinjam Pakai.
  2. Mengapa bagi Pemerintah Daerah di berlakukan Pinjam Pakai? Dimana manfaat atau keuntungannya bagi Pemda? Dan benarkah Pinjam Pakai yang terjadi selama ini sesuai dengan doelmatigheid (tujuan) Pinjam Pakai?
  3. Pinjam pakai merupakan penyerahan penggunaan Barang Milik Daerah dengan tidak merubah status kepemilikan barang daerah kepada instansi pemerintah dan antar pemerintah daerah serta untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah  yang ditetapkan dengan Surat Perjanjian untuk jangka waktu  paling lama 2 (dua) tahun, tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir, Barang Milik Daerah tersebut diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah.
  4. Isu terkait pihak yang boleh meminjam, apakah ”instansi pemerintah” hanya bisa diartikan instansi vertikal Pemerintah Pusat yang ada didaerah, seperti: Kejaksaan, Kepolosian, TNI, KPU, dll. Bagaimana Pinjam Pakai kepada Pemerintahan Desa? Apakah Desa termasuk instansi Pemerintah atau pemerintah daerah? Bagaimana Pinjam Pakai kepada PMI, KONI, KNPI, KORPRI dan PKK?
  5. Sekedar untuk membandingkan, Pasal 155 UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD dan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN. Apakah Pinjam Pakai kepada Instansi Pemerintah pada Permendagri No. 17 Tahun 2007 tidak bertentangan dengan Pasal 155 UU No. 32 Tahun 2004 ini?
  6. Surat perjanjian pinjam pakai sekurang-kurangnya memuat:
    • pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
    • jenis, luas dan jumlah barang yang dipinjamkan;
    • jangka waktu peminjaman;
    • tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
    • persyaratan lain yang dianggap perlu.
  7. Pinjam pakai Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai yang dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan  Kepala Daerah.  
  8. Syarat-syarat  pinjam pakai Barang Milik Daerah  adalah :
    • Barang Milik Daerah tersebut sementara waktu belum dimanfaatkan oleh SKPD;
    • Barang Milik Daerah yang dipinjampakaikan tersebut  hanya  boleh digunakan oleh  peminjam sesuai dengan peruntukkannya;
    • pinjam pakai tersebut tidak mengganggu  kelancaran tugas  pokok instansi atau SKPD;
    • Barang Milik Daerah yang dipinjampakaikan harus  merupakan barang yang tidak  habis pakai;
    • peminjam wajib memelihara dan menanggung biaya-biaya yang diperlukan  selama peminjaman;
    • peminjam bertanggung jawab atas keutuhan dan keselamatan barang;
    • jangka waktu pinjam pakai  maksimal selama  2 (dua) tahun dan apabila  diperlukan  dapat diperpanjang kembali;
    • pengembalian  barang milik daerah yang dipinjam pakaikan harus  dalam keadaan baik dan lengkap;
  9. Isu Pinjam Pakai:
    • Terkait pertanyaan, benarkah Pinjam Pakai yang terjadi selama ini sesuai dengan doelmatigheid (tujuan) Pinjam Pakai?, yaitu untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah, ataukah hanya sekedar menjaga hubungan Kepala Daerah dengan Muspida setempat. Tidak mudah menjawab pertanyaan ini. 
    • Benarkah pinjam pakai kendaraan dinas operasional di Sekretariat DPRD kepada Alat Kelengkapan DPRD bertentangan dengan prinsip pinjam pakai sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 10 PP No. 06 Tahun 2006.? Lihat point 3.

(ditulis oleh : Riris Prasetyo M.Kom/0811 184 172)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 34 other followers