PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH : SEWA (1)

  1. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah merupakan optimalisasi terhadap penggunaan aset disamping meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat juga menghasilkan pendapatan (return) dalam bentuk uang. Pemanfaatan aset dalam struktur pendapatan daerah termasuk dalam rincian objek hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan , Jenis lain-lain PAD yang Sah dan Kelompok Pendapatan Asli Daerah(PAD).
  2. Semua pendapatan dalam bentuk uang  ini merupakan hasil Pendapatan Asli Daerah yang harus disetorkan langsung kepada Kas Daerah dan selanjutnya akan dapat digunakan untuk kegiatan belanja daerah secara berkelanjutan (sustainable) melalui APBD. Pada dasarnya pemanfaatan barang milik daerah bisa dikategorisasikan sebagai bagian dari investasi. Investasi dari pendayagunaan kekayaan daerah yanag tidak dipisahkan.
  3. Pertanyaan yang mendasar terkait pemanfaatan aset daerah adalah:
    • Mengapa Aset daerah harus dimanfaatkan?
    • Aset apa yang bisa dimanfaatan? Apa syaratnya?
    • Siapa yang terkait dalam pemanfaatan?
    • Bagaimana cara/pola pemanfaatan?
    • Siapa yang menjadi mitra dalam pemanfaatan?
  4. Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada pengelola dapat didayagunakan secara optimal sehingga tidak membebani APBD, khususnya biaya pemeliharaan dan kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
  5. Pemanfaatan barang milik daerah yang optimal akan membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menambah/meningkatkan pendapatan daerah.
  6. Jenis Barang Milik Daerah yang bisa dimanfaatakan secara garis besar yaitu, pertama tanah dan/atau bangunan; kedua selain tanah dan/atau bangunan.
  7. Untuk membandingkan, kita melihat ke Kepmendagri No. 152/2004, Pasal 1 angka 25 menyatakan, Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang Daerah oleh instansi dan atau Pihak Ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan pengguna-usahaan tanpa merubah status kepemilikan. Selanjutnya Kepmendagri No. 152/2004 ini telah diganti dengan Permendagri No. 17/2007, bandingkan definis pemanfaatan dengan angka 11.
  8. UU No. 1  Tahun 2004 tidak menyebutkan definisi pemanfaatan, hanya menyebutkan nomenklatur pemanfaatan dalam pasal penjelasan. Pasal 49 Ayat (6) Ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya Penjelasan Pasal 49 Ayat (6) Peraturan Pemerintah yang dimaksud pada ayat ini meliputi perencanaan kebutuhan, tata cara penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, dan  pemindahtanganan.
  9. Pasal 1 Angka 8 PP No. 6 Tahun 2006 mendifinisikan pemanfaatan sebagai  pendayagunaan barang milik negara/daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan. 
  10. Dalam PP tersebut, pemanfaatan yang dibahas terkait dengan kriteria pemanfaatan dan bentuk-bentuk pemanfaatan. Selanjutnya hal ini diperjelas dalam Permendagri No. 17 Tahun 2007.
  11. Pasal 1 angka 18 Permendagri No. 17 Tahun 2007 mendifiniskan pemanfaatan sebagai pendayagunaan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG) dengan tidak mengubah status kepemilikan.
  12. Dari definisi tersebut terdapat tiga point yang perlu diperhatikan:
    • BMD yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
    • Pola pemanfaatan dalam bentuk : sewa, pinjam pakai, KSP, BGS-BSG.
    • Tidak mengubah status kepemilikan
  13. Pasal 31 menjelaskan kriteria pemanfaatan bahwa:
    • Pemanfaatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
    • Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
    • Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
    • Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum.
  14. Bentuk/pola pemanfaatan barang milik daerah berupa:
    • Sewa.
    • Pinjam Pakai.
    • Kerjasama Pemanfaatan.
    • Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.
  15. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan  menerima imbalan uang tunai. Penyewaan merupakan penyerahan hak penggunaan/ pemanfaatan kepada Pihak Ketiga,  dalam hubungan  sewa menyewa tersebut harus  memberikan  imbalan berupa  uang sewa bulanan atau tahunan  untuk jangka  waktu tertentu, baik sekaligus maupun  secara berkala.
  16. Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan daerah. Barang milik daerah yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan barang daerah.
  17. Penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah. Penyewaan barang milik daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola.
  18. Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
    • pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian.
    • jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu.
    • tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan, dan
    • persyaratan lain yang dianggap perlu.   
  19. Penyewaan dapat dilaksanakan  dengan ketentuan sebagai berikut :
    • penyewaan barang milik daerah hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan  untuk mengoptimalkan  daya guna  dan hasil guna  barang milik daerah.
    • untuk sementara waktu barang  milik daerah tersebut  belum dimanfaatkan  oleh SKPD.
    • barang milik daerah dapat disewakan kepada pihak lain/Pihak Ketiga.
    • jenis-jenis barang milik daerah  yang disewakan ditetapkan oleh Kepala  Daerah.
    • besaran sewa ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan hasil perhitungan Tim Penaksir.
  20. Jenis barang milik daerah  yang dapat  disewakan, antara lain:
    • Mess/Wisma/Bioskop dan sejenisnya.
    • Gudang/Gedung.
    • Toko/Kios,Tanah.
    • Kendaraan dan Alat-alat besar.
  21. Jangka waktu penyewaan  maksimal 5 (lima)  tahun dan dapat  dipertimbangkan  untuk diperpanjang.
  22. Segala  biaya yang  diperlukan  dalam rangka persiapan  pelaksanaan penyewaan  barang milik  daerah ditanggung  oleh Pihak Penyewa, pemanfaatan barang milik daerah selain disewakan dapat dikenakan retribusi. Retribusi atas pemanfaatan/penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  23. Isu terkait dengan sewa yaitu :
    • Bagaimana proses/prosedur sewa terhadap suatu lokasi/barang? Khususnya yang memiliki nilai ekonomis tinggi?
    • Bagaimana menentukan formula besaran sewa? sehingga tidak menimbulkan adanya indikasi merugikan keuangan daerah, sehingga terpenuhinya akuntabilitas saat  pemeriksaan.
    • Apakah boleh sewa dilakukan antar pemerintah dengan pemerintah daerah?
    • Bagaimana pengaturan mengenai teknis pelaksanaan penyewaan BMD?

(ditulis oleh : Riris Prasetyo M.Kom/0811 184 172)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 32 other followers