PROBLEMATIKA, PELUANG DAN TANTANGAN PENINGKATAN PEMANFAATAN DAN INVESTASI BARANG MILIK DAERAH

“PEMANFAATAN DAN INVESTASI BARANG MILIK DAERAH TERKAIT DENGAN PP 6 No. 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DAN PERMENDAGRI NO. 17 TAHUN 2007 TENTANG PEOMANAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH”

Dasar Pemikiran Aset Daerah di era Otonomi Daerah mempunyai posisi yang strategis. Apabila Aset Daerah (Barang Milik Daerah) ditangani dengan baik, niscaya dapat menjadi modal bagi daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangan daerah. Sebaliknya, bila tidak dikelola dengan semestinya, maka menjadi beban belanja, karena aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan, dan seiring dengan waktu aset dapat turun nilainya (terdepresiasi). Kinerja pengelolaan Aset Daerah juga merupakan salah satu elemen penting yang menjadi landasan bagi penilaian kinerja keuangan pemerintahan daerah, yang dapat dijadikan sebagai daya tarik investor, dan pada gilirannya dapat meningkatkan investasi daerah, dan dengan investasi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja, peningkatan perekonomian daerah, peningkatan pendapatan masyarakat dan akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah. Pengelolaan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam Permendagri tersebut dalam peningkatan investasi dan peningkatan asli daerah dapat melalui pemanfaatan (sewa, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah – bangun serah guna) dan pemindahtangan (penjualan, tukar guling, hibah dan penyertaaan modal daerah).

PEMANFAATAN

Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam sewa, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah – bangun serah guna merupakan optimalisasi terhadap penggunaan aset disamping meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat juga menghasilkan pendapatan (return) dalam bentuk uang. Semua pendapatan dalam bentuk uang ini merupakan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus disetorkan langsung kepada Kas Daerah dan selanjutnya akan dapat digunakan untuk kegiatan belanja daerah secara berkelanjutan (sustainable) melalui APBD.

  1. Sewa. Penyewaan aset/BMD adalah penyerahan hak penggunaan/ pemakaian atas aset daerah kepada Pihak Ketiga dalam hubungan sewa menyewa dengan ketentuan Pihak Ketiga tersebut harus memberikan imbalan/sewa berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk masa jangka waktu tertentu, baik secara berkala maupun sekaligus, disamping itu Pemeritah Daerah dapat pula memungut restribusi sesuai dengan peraturan daerah (Pasal 34 Permendagri No.17 Tahun 2007). Pemeliharaan/perawatan aset/BMD yang disewa adalah tanggungjawab dari penyewa atau disepakati lain. Permasalahan yang sering ditemui dalam pelaksanaan sewa antara lain: Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, bahwa penetapan pihak ketiga selaku penyewa dilakukan tanpa melalui pelelangan/tender. Pertanyaannya kemudian adalah :
    • bagaimana proses penetapan sewa terhadap suatu lokasi yang memiliki nilai ekomomis tinggi, sehingga tidak menimbulkan indikasi merugikan keuangan daerah?
    • Beberapa daerah melakukan melakukan sewa, namun dalam perjanjian sewa sewa tersebut langsung disepakati untuk diperpanjang setiap lima tahun sekali untuk jangka waktu 30 tahun. Pertanyaannya adalah apakah kebijakan ini mempunyai dasar hukum?
    • Bagaimana menentukan formula besaran sewa?
    • Bagaimana pengaturan mengenai teknis pelaksanaan penyewaan BMD?
    • Bagaimana menentukan klasifikasi jenis objek yang dapat disewakan dan yang dikenakan retribusi?
    • Apakah boleh sewa dilakukan antar pemerintah dengan pemerintah daerah?
  2. Kerjasama Pemanfaatan (KSP). Proses penetapan mitra kerjasama pemanfaatan dilakukan melalui lelang. Prinsip lelang adalah kompetisi, tranparansi dan akuntabilitas. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah. Oleh karena pihak ketiga dapat langsung mengoperasikan barang milik daerah tersebut, sehingga pihak ketiga diwajibkan memberikan kontribusi dan pembagian hasil keuntungan. Selain itu dan objek kerjasama pemanfaatan tidak dibenarkan untuk diagunkan sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahan yang sering ditemui dalam pelaksanaan kerjasama pemanfaatan antara lain:
    • Bagaimana menetapkan mitra KSP melalui lelang/tender atau pemilihan langsung dengan prinsip transparan, kompetisi dan akuntabel?
    • Bagaimana proses detail/rinci penetapan mitra kerjasama melalui lelang (tatacara dan prosedur pelelangan, syarat-syarat administrasi, syarat-syarat teknis) ?
    • Apakah KSP dapat diperpanjang? Dan bagaiamana mengenai proses perpanjangan kerjasama pemanfaatan tersebut?
  3. Bangun Guna Serah(BGS)-Bangun Serah Guna(BSG). Prinsip utama bangun guna serah/bangun serah guna adalah pemerintah daerah memerlukan bangunan namun kemampuan keuangan daerah terbatas, sehingga pengadaan bangunan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga yang dilakukan dengan proses lelang. Yang menjadi objek dari bangun guna serah/bangun serah guna adalah tanah milik pemda dengan sertifikat hak pengelolaan (HPL) dan kepada pihak selaku mitra BGS/BSG yang akan membangun bangunan di atas tanah milik pemda tersebut diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) untuk jangka waktu sesuai dengan perjanjian BGS/BSG sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah. Namun yang perlu diperhatikan bahwa setelah berakhirnya masa kerjasama BGS/BSG, maka berakhir pula HGB tersebut dan bangunan hasil BGS/BSG diserahkan dan menjadi milik Pemda, untuk selanjutnya apabila akan dimanfaatkan lagi dengan menggunakan pola sewa atau kerjasama pemanfaatan, hal ini berarti tidak ada perpanjangan HGB diatas tanah milik Pemda. Permasalahan yang sering ditemui dalam pelaksanaan BGS-BSG antara lain:
    • Apakah makna dan perbedaan antara BGS dan BSG; Apakah Sertifikat Hak Pakai tanah milik Pemda dapat di BGS/BSG kan?
    • Bagaimana menjelaskan infrastruktur dan kompensasi terkait dengan Perpres 67/2007 ?

PEMINDAHTANGANAN

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.

  1. Penjualan barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan berdasarkan beberapa pertimbangan dan tujuan yaitu: a. Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle (menganggur). b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual. c. Sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang sering ditemui dalam pelaksanaan Penjualan antara lain:
    • Apakah usia kendaraan berumur 5 tahun lebih berdasarkan BPKB (usia kendaraan) atau tahun pembelian ?
    • Apakah pimpinan DPRD yang tidak sampai 5 tahun masa bhakti sebagai pimpinan DPRD boleh mengajukan pembelian kendaraan dinas operasional ?
    • Apakah dalam hal proses penjualantelah berjalan kemudian yang bersangkutan meninggal dunia maka pembelian dapat diteruskan oleh ahli warisnya?
    • Apakah penilaian terhadap penjualan bongkaran bangunan dan atau barang rongsokan dilakukan sebelum atau setelah bangunan itu dibongkar?
    • Apakah biaya pembongkaran bisa diambilkan dari hasil penjualan bongkaran bila sebelumnya tidak dianggarkan dalam APBD?
  2. Tukar-menukar barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, atau antar pemerintah daerah, atau dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum milik pemerintah lainnya, atau dengan pihak swasta/pihak lainnya, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang. Tukar menukar barang milik daerah ini dilaksanakan dengan pertimbangan: a. Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintah. b. Untuk optimalisasi barang milik daerah ; dan c. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Permasalahan yang sering ditemui dalam pelaksanaan tukar menukar antara lain:
    • Apakah diperbolehkan penggantian tukar menukar (kekurangan/selesihnya) dengan uang?
    • Apakah makna istilah berimbang (nilai nominal barang) dan menguntungkan?
  3. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, atau antar pemerintah daerah, atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. Barang Milik Daerah dapat dihibahkan dengan tujuan : a. Untuk kepentingan sosial, b. Untuk keagamaan, c. Untuk kemanusiaan, d. Dan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Barang milik daerah yang akan dihibahkan itu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Bukan merupakaan barang rahasia Negara. b. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak. c. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
  4. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik Negara/daerah atau badan hukum lainnya. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta. Permasalahan yang sering ditemui dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah antara lain:
    • Apakah dalam penyusunan Perda tentang penyertaan modal dalam 1 (satu) perda bisa beberapa jenis penyertaan modal? Atau dibuatkan masing-masing satu perda penyertaan modal?
    • Apakah dalam penambahan penyertaan modal harus mengubah perda atau cukup dengan keputusan kepala daerah?

Riris Prasetyo/ 0811 184 172/ riris_ddn@yahoo.com

3 Responses

  1. Hi, saya dina. Pengen ikutan nimbrung nih… kenapa sih kita selalu disibukan dengan urusan aset yang tidak sesuai nilai ataupun kapan dinilainya.. bukankah yang lebih penting itu adalah pengamanannya seperti sudah tercatat dan secara fisik asersi keberadaannya terpenuhi. Karena saya berpikir, Indonesia ini ada sebelum pemerintah itu ada dan sebelum adanya pencatatan neraca.. jadi yang menjadi pokok permasalahan adalah daftar inventarisnya ada itu sudah cukup. kalau kita bertanya berapa?? saya rasa sulit. Kasian kan pemda mendapat pr yang membuat mereka sulit tuk naik kelas sementara tim appraisal semakin laris manis… mohon maaf dan trimakasih..

  2. hai Dina, sorry nimbrung. Bukan ngajari yaa…
    – kenapa sih kita selalu disibukan dengan urusan aset yang tidak sesuai nilai ataupun kapan dinilainya..
    > pengelolaan keuangan, baik di perusahaan ataupun di pemerintah harus mampu menilai aset yang dimiliki terkait dengan pengelolaan cash flow dan pengembangan. kalo aset tidak teridentifikasi dan terkelola dengan baik, bagaimana bisa mengembangkannya? berarti di ujungnya bagaimana rakyat bisa sejahtera?

    penyerobotan tanah, pelarian aset negara, pengelolaan wilayah yang dilakukan secara parsial akan menyebabkan tidak optimalnya pengembangan usaha di wilayah tersebut. sehingga investasi pun akan mati.

    demikian Dina.

  3. @dina
    bukankah pencatatan juga merupakan salah satu bentuk pengamanan..
    kalau tidak dicatat sesuai nilainya bagaimana bisa diamankan dengan baik?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: