Wewenang DPRD dalam Pengeloalaan Barang Milik Daerah

Apa peran (tugas dan wewenang) DPRD dalam Pengeloalaan Barang Milik Daerah?

 Tulisan ini terinspirasi oleh pelantikan Anggota DPRD yang terhormat periode 2009-2014, diharapkan anggota DPRD yang terhormat terbantu dalam memahami peran (tugas dan wewenang) DPRD dalam Pengelolaan Barang Milk Daerah dan juga teman-teman lainnya, dan tak lupa penulis juga akan berterima kasih atas masukan dan saran untuk perbaikan selanjutnya. Agar lebih mudah memahami tulisan ini sebaiknya membaca terlebih dahulu tulisan diblog ini yang berjudul “Problematika, Peluang Dan Tantangan Peningkatan Pemanfaatan Dan Investasi Barang Milik Daerah terkait dengan PP 6 no. 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri no. 17 tahun 2007 tentang Peomanan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah”.

Pada dasarnya pengelolaan Barang Milik Daerah oleh gubernur/bupati/walikota adalah dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

  1. digunakan oleh SKPD yang memerlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD melalui penetapan status penggunaan.
  2. dimanfaatkan, dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan (KSP), pinjam pakai, bangun guna serah (BGS) dan bangun serah guna (BSG); atau
  3. dipindahtangankan, dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah daerah.

 

 

tiga bentuk pengelolaan BMD

 Gambar :  Bentuk pengelolaan Barang Milik Daerah oleh gubernur/bupati/walikota

Dari ketiga bentuk pengelolaan barang milik daerah tersebut dimana DPRD memiliki tugas dan wewenang ?

Ternyata dari ketiga bentuk tersebut, regulasi yang terkait pengelolaan Barang Milik Daerah hanya menyebutkan point 3 (pemindahtanganan) yang terkait dengan tugas dan wewenang DPRD,  yaitu persetujuan oleh DPRD yang diajukan oleh Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 dan dipertegas kembali pada Pasal 5 ayat (2) huruf d PP No. 6 Tahun 2006.

 

Apakah semua pemindahtanganan harus dengan persetujuan DPRD?

Dan bila dilihat pasal-pasal selanjutnya ternyata tidak semua pemindahtanganan memerlukan persetujuan DPRD, ada pengecualian tertentu yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 UU No. 1 Tahun 2004 yaitu pertama, tanah dan/atau bangunan yang : 1). sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota, 2). harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, 3). diperuntukkan bagi pegawai negeri, 4). diperuntukkan bagi kepentingan umum dan 5). dikuasai daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis; kedua pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

 

Tabel berikut mencoba mempermudah pihak terkait dalam persetujuan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berdasar UU No. 1 Tahun 2004 :

tabel persetujuan DPRD

Hal yang sama terkait pihak dalam persetujuan pemindahtanganan Barang Milik Daerah juga diatur dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 6 Tahun 2006 dan Pasal 58 Permendagri No. 17 Tahun 2007.

 

Yang sering menjadi pertanyaan adalah :

  •  Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari 5 Milyar itu apa contohnya?, sebab objek BMD selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai 5 Milyar sangat sedikit sekali. Apakah nilai lebih 5 Milyar dihitung dalam satu paket pemindahtanganan? Apakah makna “nilai” 5 Milyar berdasarkan nilai perolehan, nilai jual atau nilai setelah dipotong Harga Pasaran Umum untuk penjualan kendaraan?
  •  Apakah tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran masih memerlukan persetujuan DPRD?
  •  Apakah tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaaannya direncanakan untuk penyertaan modal daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran masih memerlukan persetujuan DPRD?
  •  Terkait Pasal 58 ayat (2) huruf  b Permendagri No. 17 Tahun 2007 “harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran” yang dimaksud dokumen pelaksanaan anggaran apakah DPA-SKPD dalam APBD saja?  Atau termasuk dalam DPA APBN?
  •  Bagaimana proses persetujuan Pemindahtanganan oleh DPRD?

 

Riris Prasetyo/ 0811 184 172/ riris_ddn@yahoo.com

One Response

  1. Komen lagi Pak,
    1. Justru masalah ini yang menjadi pertanyaan saya saat membaca aturan-aturan tersebu, masalahnya memang barang milik daerah selain tanah dan bangunan yang memiliki nilai 5 milyar itu apa ? mungkin saja beberapa daerah memiliki kapal atau pesawat sebagai aset mereka, tetapi itu bisa kita hitung pemda mana saja yang punya. Justru menurut saya ini cukup menakutkan karena bisa saja kepala daerah dengan dasar ini akan seenaknya menghapus barang milik daerah dengan alasan efisiensi.
    2. Ketika barang milik daerah yang memiliki nilai 5 M itu satu paket, inipun tetap saja akan dapat diakali supaya tidak ada persetujuan DPRD dengan membuat cara supaya paket tersebut tidak sampai 5 M.
    3 untuk masalah barang yang akan dihibahkan ataupun barang untuk penyertaan modal, menurut saya, hal itu mestinya sejak awal sudah dibuatkan persetujuan DPRD pada saat perencanaan dan penganggarannya, sehingga pada saat penghapusan barang, tidak perlu lagi ada persetujuan DPRD. permasalahan yang muncul adalah persetujuan tersebut apakah implisit dalam pembahasan KUA-PPAS sampai RAPBD, ataukah perlu eksplisit dalam sebuah dokumen persetujuan tersendiri. akan tetapi demi amannya, memang persetujuan tersebut dibuatkan dokumen persetujuan sendiri dari DPRD sebagai sebuah otorisasi mereka selaku prinsipal kepada eksekutif selaku agen.

    Mohon tanggapan balik…

    Andy Dwi Bayu B.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: