DPRD dan PINJAM PAKAI KENDARAAN DINAS

DPRD  dan PINJAM PAKAI KENDARAAN DINAS

 Beberapa hari ini kita sering baca tentang anggota DPRD DKI yang belum mengembalikan kendaraan dinas mereka. Seperti diberitakan di Republika online  Kamis, 03 September 2009  : Muhayat menyebutkan, kendaraan operasional yang belum dikembalikan sebanyak 40 unit Toyota Altis. Dia lalu menjelaskan, 40 unit kendaraan operasional itu semua dari anggota dewan.  “Tapi, diantara 40 unit kendaraan yang dipegang anggota dewan, 24 unit tidak perlu dikembalikan karena terpilih kembali,” kata dia. Tapi, para pimpinan Dewan sudah mengembalikan Toyota Crown dan Camry sebanyak empat buah. Berita terkait pengembalian kendaraan dinas juga bisa dilihat di http://www.kpk.go.id

 Pertanyaan selanjutnya apakah hak Pimpinan dan Anggota DPRD yag terhormat terkait kendaraan dinas? Dimana hak tersebut diatur?

 Pasal 17  PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan dan belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD. Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan  kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.  Penyediaan  kendaraan  dinas jabatan Pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Pada saat penyerahan 1 (satu) kendaraan dinas jabatan, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD.

 Pasal 19 pada PP yang sama menyatakan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan dan diubah status hukumnya.

 Ternyata PP No. 24 Tahun 2004 hanya mengatur kendaraan dinas untuk Pimpinan DPRD, tidak pernah menyebut kendaraan dinas untuk Anggota DPRD.

Terkait dengan kendaraan dinas yang digunakan Anggota DPRD DKI diatas, Pertanyaan mendasar PERTAMA, dengan dasar apa anggota DPRD DKI menggunakan kendaraan dinas operasional? Apakah berdasarkan Lampiran VIII huruf b angka 1) huruf b) Permendagri No. 17 Tahun 2007?

Berikut Lampiran VIII huruf b angka 1) huruf a) dan b) Permendagri No. 17 Tahun 2007 :

a)    Pinjam pakai merupakan penyerahan penggunaan barang milik daerah kepada instansi pemerintah, antar pemerintah daerah, yang ditetapkan dengan Surat Perjanjian untuk jangka waktu  tertentu, tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir, barang milik daerah tersebut diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah.

b)  Pinjam pakai selain hal tersebut di atas, dapat diberikan kepada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Komisi-komisi) dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kendaraan tersebut sebagai kendaraan dinas operasional (pool).

Jika jawabannya “ya”, Pertanyaan KEDUA, apakah makna  Lampiran VIII huruf b angka 1) huruf b) Permendagri No. 17 Tahun 2007?  karena dari huruf b) menimbulkan tiga pertanyaan lagi.

  1. “Pinjam pakai selain hal tersebut di atas, dapat diberikan ……”?.  Apakah maknanya adalah selain paragraf a) secara keseluruhan? bahwa huruf b) sudah tidak terkait dengan huruf a), jadi  kepada alat kelengkapan DPRD hanya sebatas “dapat diberikan kepada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Komisi-komisi) dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kendaraan tersebut sebagai kendaraan dinas operasional (pool)”.  Apakah dapat diartikan bahwa kepada alat kelengkapan DPRD  TIDAK termasuk “pinjam pakai” tapi “dapat diberikan…………….“?.
  2. Apakah “alat kelengkapan DPRD (komisi-komisi)”  dapat diartikan semua anggota DPRD ?
  3. Apakah makna “…………kendaraan tersebut sebagai kendaraan dinas operasional (pool)”? terutama jika dikaitkan dengan waktu penggunaan. Dimana  diatur kendaraan “pool”?

 

Terkait pertanyaan KEDUA Point 1 diatas, bila ternyata  Lampiran VIII huruf b angka 1) huruf b) Permendagri No. 17 Tahun 2007 “Pinjam pakai selain hal tersebut di atas, dapat diberikan ……”? diartikan kepada alat kelengkapan DPRD (komisi-komisi) adalah termasuk dalam  pinjam pakai, apakah sudah memenuhi persyaratan pinjam pakai yaitu :

  1.   barang milik daerah tersebut sementara waktu belum dimanfaatkan oleh SKPD;
  2.   barang milik daerah yang dipinjampakaikan tersebut  hanya  boleh digunakan oleh  peminjam sesuai dengan peruntukkannya;
  3.   pinjam pakai tersebut tidak mengganggu  kelancaran tugas  pokok instansi atau SKPD;
  4.   barang milik daerah yang dipinjampakaikan harus  merupakan barang yang tidak  habis pakai;
  5.   peminjam wajib memelihara dan menanggung biaya-biaya yang diperlukan  selama peminjaman;
  6.   peminjam bertanggung jawab atas keutuhan dan keselamatan barang;
  7.   jangka waktu pinjam pakai  maksimal selama  2 (dua) tahun dan apabila  diperlukan  dapat diperpanjang kembali;
  8.   pengembalian  barang milik daerah yang dipinjam pakaikan harus  dalam keadaan baik dan lengkap;

terutama point 1, 2 dan 5 diatas.

 

Jika jawaban pertanyaan PERTAMA  “tidak berdasarkan Lampiran VIII huruf b angka 1) huruf b) Permendagri No. 17 Tahun 2007”,  regulasi mana yang digunakan? (ditulis oleh : Riris Prasetyo M.Kom/0811 184 172)

%d bloggers like this: