PEMBELIAN RUMAH JABATAN PIMPINAN DPRD OLEH PIMPINAN DPRD

 

Mungkin, kita pernah dengar pertanyaan, ”dapatkah Pimpinan DPRD membeli rumah dinas jabatan Pimpinan DPRD?”

 Sebelum kita memulai membahas pertanyaan diatas,  ada beberapa hal yang perlu kita bahas dan pertanyakan :

  1. Dimana diatur tentang rumah dinas daerah?
  2. Apa saja jenis rumah dinas daerah? Dan kepada siapa rumah dinas daerah tersebut diperuntukkan?
  3. Siapa yang mengatur status rumah dinas daerah tersebut?
  4. Dapatkah rumah dinas daerah dijual?
  5. Siapa yang berhak untuk membeli dalam penjualan rumah dinas daerah tersebut?

 Regulasi yang terkait langsung pengaturan rumah dinas daerah adalah Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Permendagri No. 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

Rumah dinas daerah pada dasarnya dibagi dalam tiga golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah:

1. rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan);

Rumah jabatan diperuntukkan bagi pemangku jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Provinsi, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Rumah jabatan dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga dan penghunian rumah jabatan terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

2. rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi);

Rumah dinas daerah golongan II diperuntukkan bagi pegawai instansi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dapat disediakan perlengkapan. Penghunian rumah dinas daerah golongan II terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya.

3. rumah dinas daerah golongan III (perumahan pegawai);

Rumah dinas daerah golongan III (rumah pegawai) dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

 

Penetapan status golongan rumah dinas daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.  

Pada Pasal 67  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 menyatakan rumah dinas daerah yang dapat dijual adalah rumah dinas daerah golongan II yang telah dirubah golongannya menjadi rumah dinas golongan III dan rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun.

Rumah dinas milik daerah yang tidak dapat dijual yaitu:

  1. Rumah Daerah Golongan I;
  2. Rumah Daerah Golongan II, kecuali yang telah dialihkan menjadi Rumah Daerah Golongan III;
  3. Rumah Daerah Golongan III yang masih dalam sengketa;
  4. Rumah Daerah Golongan III yang belum berumur 10 (sepuluh) tahun.

 

Pertanyaan selanjutnya, adakah diatur tentang syarat perubahan rumah dinas daerah golongan I  menjadi rumah dinas daerah golongan II dan perubahan rumah dinas daerah golongan II  menjadi rumah dinas daerah golongan III?

 

Lampiran XII angka 3 huruf e butir 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan yang berhak membeli Rumah Daerah Golongan III adalah :

  1. Pegawai Negeri
  2. Pensiunan Pegawai Negeri
  3. Janda/Duda Pegawai Negeri
  4. Janda/Duda Pahlawan
  5. Pejabat Negara/Daerah atau janda/duda Pejabat Negara/Daerah
  6. apabila penghuni rumah Daerah Golongan III meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak/membeli atas rumah dimaksud dapat diajukan oleh anak yang sah dari penghuni yang bersangkutan.

 

Kembali ke pertanyaan pertama ”dapatkah Pimpinan DPRD membeli rumah dinas jabatan Pimpinan DPRD?”.

Sebetulnya terdapat dua pertanyaan dan dua jawaban yang harus dibedakan dalam pertanyaan diatas. Pertama, apakah pimpinan DPRD dapat membeli (mengajukan pembelian) rumah dinas daerah?. Kedua, dapatkah rumah dinas jabatan (rumah daerah golongan I) dijual ?

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pimpinan DPRD tidak dapat membeli rumah dinas daerah dan rumah dinas jabatan Pimpinan DPRD yang merupakan rumah dinas daerah golongan I yang notabene tidak dapat dijual.

One Response

  1. terima kasih atas bantuannya pak….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: