Antara KUA pada penyusunan APBD dan KUA Departemen Agama bagi DPRD? (1)

  1. KUA pada penyusunan APBD silahkan baca tulisan berikut, sedangkan KUA Departemen Agama, Anda pasti lebih tahu.
  2. Membahas KUA pada penyusunan APBD, beberapa hal yang biasa ditanyakan ?
    • Mengapa harus menyusun KUA?
    • Kapan saatnya penyunan KUA?
    • Siapa yang menyusun dan membahas KUA?
    • Bahan apa yang dibutuhkan dalam menyusun KUA?
    • Bagaimana penyusunan, pembahasan dan penetapan KUA?
  3. Kebijakan Umum APBD atau yang lebih dikenal dengan sebutan KUA, dalam UU No. 17 Tahun 2003 disebutkan 2 (dua) kali, yaitu dalam Pasal 18 dan Pasal 28.
  4. Pasal 18 UU No. 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. Selanjutnya DPRD membahas KUA yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
  5. Pasal 28 UU No. 17 Tahun 2003 menyebutkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dijadikan dasar dalam penyusunan prakiraan perubahan dan penyesuaian APBD tahun anggaran yang bersangkutan.
  6. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak pernah menyebutkan nomenklatur Kebijakan Umum APBD (KUA), UU No. 25 Tahun 2004 hanya menyebutkan  “kebijakan umum”, bukan “Kebijakan Umum APBD”.
  7. UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 181 menyatakan Rancangan Perda tentang APBD dibahas pemerintah daerah bersama DPRD berdasarkan kebijakan umum APBD, serta Prioritas Dan Plafon Anggaran. Selanjutnya Pasal 183 menyatakan Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD.
  8. Pasal 71 UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan Pemerintah Daerah menyampaikan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD kepada DPRD selambat-lambatnya bulan Juni tahun berjalan. Selanjutnya DPRD membahas Kebijakan Umum APBD yang diajukan Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan  Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara untuk dijadikan acuan  bagi setiap  SKPD.
  9. Pasal 34 PP No. 58 Tahun 2005. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD. Penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Kepala daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan. Rancangan Kebijakan Umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD.
  10. Pasal 1 angka 39 PP No. 58 Tahun 2005 menyatakan Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Hal yang sama terdapat pada Pasal 1 angka 22 Permendagri No. 13 Tahun 2006.
  11. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas KUA yang dihasilkan dari pembahasan antara Pemerintah Daerah dan DPRD akan berdampak luas terhadap proses APBD selanjutnya. Diantaranya proses pengesahan anggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta proses pertanggungjawabannya. Diharapkan tersusun KUA yang aware dan concern terhadap kebijakan yang berorientasi pada  pencapaian hasil kinerja, ketimbang hanya pada ukuran sumberdaya (resources) yang dialokasikan dan dianggarkan pada sejumlah program dan kegiatan.
  12. Untuk memperjelas point diatas, berikut fungsi KUA menurut PP No. 58 Tahun 2005:
    • Landasan untuk penyusunan RAPBD (Pasal 34 Ayat (3)).
    • Dasar untuk penyusunan PPAS (Pasal 35 Ayat (1)).
    • KUA & PPAS dituangkan dalam Nota Kesepakatan, yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah (KDH) dan Pimpinan DPRD (Pasal 35 Ayat (4)).
    • KUA & PPAS = dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menilai usulan RKA SKPD (Pasal 41 Ayat (3)).
    • KUA & PPAS = dasar bagi DPRD untuk menilai Raperda tentang APBD (Pasal 44, Ayat (2)).
    • Asumsi dalam KUA dapat digunakan untuk menilai urgensi perubahan APBD (Pasal 81 Ayat (1) huruf a).
    • Materi KUA merupakan dasar bagi DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. (Pasal 132).
  13. Terkait pertanyaan, Siapa yang menyusun, membahas dan menetapkan KUA? Kapan saatnya penyunan KUA? Dari beberapa point diatas dapat dijelaskan, bahwa KUA & PPAS disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD pada pertengahan bulan Juni dan terdapat dua unsur pokok yang terlibat yaitu eksekutif dan legislatif. Dari eksekutif terdiri dari TAPD dan Kepala Daerah dan dari legislatif terdiri dari Pimpinan DPRD dan alat kelengkapan DPRD. Pertanyaan selanjutnya, siapakah yang masuk sebagai Tim Anggaran Pemerinth Daerah (TAPD)?
  14. Pasal 1 angka 30 Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyatakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan. Yang menjadi pertanyaan siapa yang dimaksud dengan “pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan?” Apakah termasuk Kepala Biro Perlengkapan? Apakah termasuk Kepala Biro Organisasi? Atau Kepala Inspektorat Daerah/Bawasda?
  15. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh kepala daerah. KUA dan PPAS yang telah dibahas dan disepakati antara kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan dalam waktu pembahasan yang bersamaan.
  16. Perlu ditegaskan kembali, berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007 Kepala Daerah menyampaikan kedua dokumen tersebut (KUA dan PPAS) kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut ditandatangani pada waktu bersamaan. Periode Permendagri No. 13 Tahun 2006, KUA dibahas terlebih dahulu yang kemudian dituangkan dalam Nota Kesepakatan, dan selanjutnya diwaktu yang berbeda dilakukan pembahasan PPAS oleh Kepala Daerah dan DPRD kemudian dituangkan dalam Nota Kesepakatan.
  17. Pembahasan dokumen KUA dan PPAS dalam waktu yang bersamaan, dari sisi proses penyusunan APBD  diharapkan dapat efektif, hal ini sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 6 Permendagri No. 25 Tahun 2009.
  18. Untuk lebih jelasnya proses Penyusunan KUA dan PPAS dapat didownload disini
  19. Permasalahan dilapangan adalah bagaimana supaya DPRD bisa dengan efektif dan efisien dalam membahas rancangan KUA? Hal ini menjadi sangat penting karena tidak terlepas dari : (1) terbatasnya sumber daya DPRD tentang RKPD, Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD, dan (2) bila terjadi keterlambatan terbitnya Permendagri tentang Penyusunan APBD, (3) belum tersedianya data dasar dalam penyusunan KUA, serta (4) terbatasnya waktu yang biasanya diberikan eksekutif kepada DPRD untuk mempelajari rancangan KUA. (ditulis oleh : Riris Prasetyo M.Kom/0811 184 172)

Referensi :

  • UU 17/2003
  • UU 1/2004
  • UU 25/2004
  • UU 32/2004
  • UU 33/2004
  • PP 58/2005
  • PMDN 13/06
  • PMDN 59/07
  • PMDN 25/09
  • Penyusunan KUA dan PPAS, http://www.lgsp.or.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: