Antara KUA pada penyusunan APBD dan KUA Departemen Agama bagi DPRD? (2)

  1. Tulisan ini mencoba menjelaskan lebih detail tentang KUA, tidak bisa dipungkiri salah satu kesulitan dalam mempelajari KUA yaitu sedikitnya referensi yang ada. Walaupun demikian kami mencoba untuk memberikan yang terbaik.
  2. Dalam tulisan terdahulu sudah dibahas terkait dengan alasan pentingnya penyusunan KUA, waktu penyunan KUA, pihak terkait yang melakukan penyusunan, pembahasan KUA dan sedikit tentang bahan/data apa yang dibutuhkan dalam menyusun KUA.
  3. Isu selanjutnya yaitu:
    • Bagaimana jika penyusunan dan pembahasan KUA terlambat? dan isu yang terakhir,
    • Apa yang harus dilakukan DPRD agar pembahasan KUA bisa efektif dan efisien?
  4. Permendagri  No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 hanya memberikan batas waktu pengajuan KUA oleh Kepala Daerah kepada DPRD serta waktu selesainya pembahasan dalam bentuk Nota Kesepakatan. Dalam Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD, Menteri Dalam Negeri hanya menegaskan kembali sebagaimana yang diperintah dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006.
  5. Sebelum menjelaskan peran DPRD dalam pembahasan KUA, terlebih dahulu kita lihat KUA secara detail.
  6. Secara materi perlu sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), antara RKPD dengan KUA dan PPAS serta  antara KUA-PPAS dengan RAPBD yang merupakan kristalisasi dari seluruh RKA-SKPD, sehingga APBD merupakan wujud keterpaduan seluruh program Nasional dan Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.KUA PPAS
  7. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, materi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal  yang bersifat teknis. Hal-hal yang  sifatnya kebijakan umum, seperti:
    • Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah
    • Asumsi dasar penyusunan RAPBD 2010 termasuk laju inflasi pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah
    • Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2010
    • Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan refleksi sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah
    • Kebijakan pembiayaan yang  menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.
  8. Mengingatkan kembali Pasal 34 PP No. 58 Tahun 2005 (lihat tulisan pertama) dokumen penting sebagai rujukan penyusunan Rancangan KUA antara lain: RKPD dan  Pedoman Penyusunan APBD yang dikeluarkan oleh Mendagri. Dengan demikian kualitas dan ketepatan waktu penyusunannya dokumen KUA sangat bergantung kepada tingkat kualitas dan kecepatan penyusunan RKPD. Apabila proses penyelesaian RKPD terhambat akan berimplikasi terhadap mundurnya penyusunan dokumen KUA dan PPAS, dan pada gilirannya keterlambatan pengesahan APBD. Implikasi yang sama terjadi terkait dengan ketepatan waktu terbitnya Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh Mendagri.
  9. Perlu diketahui, bahwa format KUA pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 mengalami perubahan pada Permendagri No. 59 Tahun 2007. Berikut tabel perubahan format KUA berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007:
  10. Secara detail format KUA berdasarkan Lampiran A.10.a Permendagri No. 59 Tahun 2007 bisa didownload disini.
  11. Bab I Pendahuluan, berisi Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Tujuan penyusunan KUA dan Dasar (hukum) penyusunan KUA.
  12. Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah. Terdiri dari Perkembangan indikator ekonomi makro daerah pada tahun sebelumnya dan Rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan.
  13. Termasuk dalam indikator ekonomi makro daerah antara lain adalah:
    • Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
    • pendapatan per kapita,
    • pertumbuhan ekonomi,
    • laju inflasi,
    • kependudukan,
    • kesempatan kerja,
    • laju investasi daerah dan Kondisi IPM (Index Pembangunan Manusia) dan lain-lainnya.
  14. Analisis kerangka ekonomi makro daerah memastikan kemampuan daerah dalam penyediaan pembiayaan pembangunan daerah untuk mewujudkan sasaran pelayanan pemerintahan daerah dalam tahun perencanaan. Analisis ekonomi makro daerah, khususnya pertumbuhan ekonomi regional ditujukan untuk memahami kondisi potensi ekonomi daerah, sektor penting yang menggerakkan aktivitas perekonomian daerah serta mengetahui tingkat perkembangan dan laju pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun perencanaan.
  15. Penyajian target ekonomi makro daerah sebaiknya dibandingkan antara kinerja tahun lalu, tahun berjalan dan rencana target tahun perencanaan. Penyajian berupa data tren 3 sampai dengan 5 tahun, akan memberikan perspektif pertumbuhan yang lebih baik bagi proses perencanaan dan penganggaran daerah.
  16. Bab III Asumsi-Asumsi Dasar Dalam Penyusunan RAPBD meliputi:
    • Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN
    • Laju Inflasi
    • Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas)
    • Lain-lain asumsi (misal: kebijakan yang berkaitan dengan gaji PNS)
  17. Asumsi-asumsi dasar yang digunakan oleh APBN akan berpengaruh langsung bagi daerah dalam penyusunan kebijakan umum APBD. Contoh: kenaikan BBM, kenaikan tarif dasar listrik dan nilai tukar rupiah akan berdampak langsung terhadap peningkatan harga barang dan jasa di pasaran. Oleh karenanya pengadaan barang dan jasa dan khususnya penyusunan standar harga harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut.
  18. Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja & Pembiayaan Daerah.
  19. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah, misalnya:
    • Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah
    • Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan
    • Peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi menggunakan data potensi yang akurat, valid dan terpercaya
    • Pengembangan koordinasi dan sistem informasi yang sinergis di bidang pendapatan diantara SKPD terkait.
    • Law enforcement dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah
    • Revitalisasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi Pendapatan Daerah.
  20. Isu klasik terkait pendapatan daerah yang penting yaitu upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencapai target pendapatan pada program dan kegiatan.
  21. Kebijakan belanja daerah secara umum terbagi dalam: kebijakan Belanja Tidak Langsung dan kebijakan Belanja Langsung.
  22. Kebijakan Belanja Tidak Langsung yaitu: tidak langsung berhubungan dengan pelayanan langsung, meliputi belanja gaji, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
  23. Isu dalam Belanja Tidak Langsung biasanya terkait dengan besaran belanja Hibah, Bantuan Sosial.
  24. Kebijakan Belanja Langsung: kebijakan daerah yang berhubungan dengan belanja program dan kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat, meliputi : belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.
  25. Contoh kebijakan dalam Belanja Langsung:
    • Pemerintah daerah akan menjalankan belanja modal harus berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).
    • Pemerintah daerah akan membuat dan menjalankan suatu program pemeliharaan berdasarkan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD).
    • Pemerintah daerah akan membuat rencana jangka menengah untuk membiayai program peningkatan sarana dan prasarana, yang diperbaiki setiap tahun.
    • Pemerintah daerah akan membuat kriteria untuk mengevaluasi dan memprioritaskan setiap proyek.
  26. Kebijakan di bidang pembiayaan diarahkan kepada dua fokus penting, antara lain kebijakan defisit/penerimaan pembiayaan dan kebijakan surplus/pengeluaran pembiayaan.
  27. Kebijakan penerimaan pembiayaan berkaitan dengan: sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.
  28. Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan berhubungan dengan kebijakan pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.
  29. Isu di bidang pembiayaan diantaranya, kalau terjadi defisit ditutup dari mana? Kalau terjadi surplus akan digunakan untuk apa?
  30. Kembali ke  Isu utama “Apa yang harus dilakukan DPRD agar pembahasan KUA bisa efektif dan efisien?” Kami menunggu masukan dari  Anda…..(ditulis oleh : Riris Prasetyo M.Kom/0811 184 172)

Referensi :

  • UU 17/2003
  • UU 1/2004
  • UU 25/2004
  • UU 32/2004
  • UU 33/2004
  • PP 58/2005
  • PMDN 13/06
  • PMDN 59/07
  • PMDN 25/09
  • Penyusunan KUA dan PPAS, http://www.lgsp.or.id

One Response

  1. ==>“Apa yang harus dilakukan DPRD agar pembahasan KUA bisa efektif dan efisien?”

    Hehehehe… sulit dijawab, mas!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: