Peran DPRD pada RKPD, KUA dan PPAS

  1. Apakah ada konsistensi dan keseimbangan peran DPRD pada proses penyusunan RKPD, KUA dan PPAS?
  2. UU 17/2004 Pasal 17 ayat (2) menyebutkan bahwa RKPD sebagai pedoman penyusunan RAPBD. Pasal 18 Ayat (1) menyatakan Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD (KUA) tahun anggaran berikutnya “sejalan” dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 5 ayat (3) menjelaskan bahwa ”RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat ”.
  4. Pasal 25 Ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 menyatakan RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD dan Pasal 26 Ayat (2) menyatakan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
  5. Pasal 23 Ayat (1) PP No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyatakan RKPD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, dan RKPD kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
  6. Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, isu selanjutnya adalah “Dimana peran DPRD dalam menyusun RKPD?”, bukankah Pasal 5 Ayat (3) UU No. 25 Tahun 2004 tidak pernah menyebutkan tentang DPRD, apalagi Pasal 26 Ayat (2) sudah cukup jelas  RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
  7. Pasal 34 PP No. 58 Tahun 2005, Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA). Penyusunan rancangan KUA berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Kepala daerah menyampaikan rancangan KUA tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan. Rancangan KUA yang telah dibahas Kepala Daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD.
  8. Berdasarkan point diatas, terdapat 2 (dua) dokumen utama sebagai bahan penyusunan rancangan KUA yaitu: (1) berdasarkan RKPD, (2) berpedoman pada Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Mendagri.  
  9. Ketika DPRD bersama dengan KDH membahas KUA, apa yang harus dilakukan? Apakah hanya membahas format dan substansi KUA berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007? Selanjutnya, dimana peran DPRD ketika akan memberikan input dari hasil reses, kunjungan kerja dll? Khususnya peran DPRD sebagai bagian pelaksanaan fungsi anggaran DPRD. Apakah saat pembahasan PPAS? Apakah di TA berikutnya? Dan saat kapan?
  10. Terkait dengan pembahasan PPAS, hal yang sama dapat kita bandingkan dengan KUA, apa dan bagaimana peran DPRD saat menyusun PPAS? Yang pasti bagi DPRD, membahas PPAS biasanya lebih menarik, karena di PPAS sudah terlihat besaran anggaran/pagu walaupun masih bersifat indikatif. Dibandingkan dengan pembahasan KUA yang relatif membosankan karena hanya berisi paragraf-paragraf naratif.
  11. Artinya ketika membahas RKPD, DPRD sedikit sekali bahkan tidak memiliki peran saat menyusun RKPD, tetapi saat menyusun KUA dan PPAS, DPRD memiliki peran dalam bentuk NOTA KESEPAKATAN. Dan akhirnya saat penyusunan KUA dan PPAS tidak akan bisa dihindari terjadinya politik anggaran.
  12. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau KUA dan PPAS yang disusun “tidak konsisten” dengan  RKPD? Hal ini bisa “tidak konsisten” karena memang eksekutif saat menyusun draft KUA dan PPAS berbeda dengan RKPD atau “tidak konsisten” karena untuk mengakomodir usulan DPRD. Tidak konsisten yang dimaksudkan bahwa, ketika menyusun Program dan Kegiatan bisa jadi ada di RKPD tapi tidak ada di KUA dan PPAS, atau sebaliknya tidak ada Program dan Kegiatan di RKPD tetapi ada KUA dan PPAS.
  13. Jika hal ini benar, bagaimana agar RKPD, KUA dan PPAS tetap konsisten dengan tetap mengakomodir usulan DPRD?. Bila tidak terjawab, maka yang akan terjadi adalah konsistensi RKPD, KUA dan PPAS akan sulit terwujud, apalagi jika DPRD terlalu dominan dalam pembahasan KUA dan PPAS.
  14. Kalau memang ini terjadi, tidak akan heran bila Bapeda sebagai perencana daerah akan sering kecewa karena dokumen RKPD yang digenerate Bapeda ternyata sepenuhnya tidak menjadi dasar dalam menyusun Program/Kegiatan. (ditulis oleh : Riris Prasetyo M.Kom/0811 184 172)

2 Responses

  1. Tulisan ini sangat baik untuk dicermati, sebab dengan UU 27/2009 membawa angin segar, sekaligus menjadi pembatas atas hal yang tidak diinginkan.

    Wassalam,

    Lukman.sampara

  2. Wah, mas Riris rajin juga menulis serius begini. Hehehe… bagus, mas! Semoga memberi pencerahan kepada kita semua.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: