PEMDA, DESA dan APBD (1)

  1. Membahas keuangan desa yang terkait dengan APBD, terdapat tiga isu utama yang menarik yaitu :
    • Apakah  Desa bagian dari Pemerintahan Daerah?
    • Bagaimana hubungan Pemerintahan Daerah dan Desa dalam perspektif keuangan (termasuk aset) daerah?
    • Bagaimana bentuk dan mekanisme transfer dari Pemerintah Daerah ke Desa?
  2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi  seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945. (Pasal 1  Angka 3 PP 58/2005)
  3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. (Pasal 1 Angka 5 Permendagri 13/2006)
  4. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan  ditetapkan dengan peraturan daerah.  (Pasal 1  Angka 7 PP 58/2005)
  5. Baik UUD 1945 mau­pun UU No. 32/2004 tidak secara eksplisit menyebutkan otonomi desa. Pasal 2 UU No. 32/2004 menegaskan: “Negara Kesatuan Republik Indo­nesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah”. Ini artinya negara hanya dibagi menjadi daerah, yang kemudian daerah ditetapkan menjadi daerah otonom (local self government). Negara hanya mengakui keberadaan desa, tetapi ia tidak membagi kekuasaan dan kewenangan (desentralisasi) kepada desa. Desa hanya menjadi bagian dari pemerintah kabupaten/kota. (Sutoro, 2008)
  6. Dapat dilihat juga dalam PP 38/2007 tentang pembagian urusan, hanya sebatas kabupaten/kota, tidak sampai ke desa. Dalam PP tersebut terdapat 26 urusan wajib Pemda dan 8 Urusan pilihan. Dan salah satu urusan wajib tersebut adalah  PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dan desa menjadi “urusan” Pemda.  Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintahan daerah Provinsi/kabupaten/kota dapat menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
  7. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan antara Pemda dan Desa dalam perspektif pengelolaan keuangan daerah? Sebab disisi lain pada Pasal 120 UU 32/2004 dengan jelas menegaskan bahwa desa tidaklah termasuk SKPD. Apa artinya? Pengelolaan Keuangan Desa terpisah dengan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan disini dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban benar-benar terpisah. Dalam Pengelolaan keuangan daerah menggunakan dasar hukum PP 58/2005 dan Permendagri 13/2006 yang telah direvisi dengan Permendagri 59/2007, sedangkan pada desa menggunakan PP 72/2005 tentang desa dan Permendagri 37/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
  8. Dari sisi penganggaran, karena desa bukanlah SKPD, maka tidak ada Pengguna Anggaran di desa. Sehingga Desa tidak mendapatkan program/kegiatan dana dari APBD langsung dalam bentuk program/kegiatan. Dari sisi pertanggungjawaban, desa bukanlah entitas akuntansi, sehingga desa tidak membuat laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi, yaitu: LRA, Neraca, Calk.
  9. Jadi bagaimana Pemda menganggarkan belanja untuk Desa? Jadi, bagaimana pemerintah daerah menganggarkan “belanja” yang selanjutnya akan diterima oleh desa sebagai “Pendapatan Desa”? Jenis belanja apa saja? Terkait dengan urusan wajib  Pemda dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dimana hal tersebut dianggarkan?

10.  Pada dasarnya Belanja pada APBD dibedakan menjadi 2 jenis:

  • Belanja Tidak Langsung
  • Belanja Langsung

11.  Belanja Tidak Langsung terdiri dari:

  • Belanja pegawai
  • Belanja bunga
  • Belanja subsidi
  • Belanja hibah
  • Belanja bantuan sosial
  • Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa
  • Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota dan  pemerintahan desa
  • Belanja tidak terduga

12.  Belanja Langsung terdiri dari:

  • Belanja Pegawai
  • Belanja barang dan jasa
  • Belanja modal

13.  Pasal 212 pada UU 32/2004 menyatakan sumber pendapatan desa terdiri atas:

  • pendapatan asli desa.
  • bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
  • bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.
  • bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
  • hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

14.  Pasal 4(3) Permendagri 47/2007 Pendapatan desa meliputi:

  • Pendapatan Asli Desa (PADesa);
  • Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota;
  • Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota;
  • Alokasi Dana Desa (ADD);
  • Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya;
  • Hibah;
  • Sumbangan Pihak Ketiga.

15.  Berikut relasi Belanja Pemda dan Pendapatan Desa :

2 Responses

  1. Tulisan yang bagus. Kalau bisa dikembangkan dengan lebih sistematis lagi, dengan ditambahkan penjelasan yang lebih panjang dan mudah dicerna, tulisan ini akan lebih bermanfaat lagi.

    Sejujurnya, saya sangta terinspirasi dengan tulisan ini. Insya Allah akan saya kembangkan dalam sebuah tulisan di blog saya. Boleh ya, mas Riris?

  2. terima kasih atas sarannya, saya akan usahakan untuk menulis lebih baik lagi. silahkan dikembangkan Pak, dengan senang hati. terima kasih.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: