PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (2)

 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah

Secara garis besar terdapat kesamaan antara Nomor Induk Pegawai (NIP), Nomor Induk Siswa (NIS) dan Penetapan Status Penggunaan BMD. Dimana setelah ditetapkan status penggunaannya, maka secara langsung melekat tanggungjawab barang tersebut kepada yang diberi kewenangan oleh kepala daerah. Dan status penggunaan bisa di pindahkan status peggunaannya ke SKPD lainnya.

Beberapa isu terkait penetapan status penggunaan barang milik daerah adalah :

  • Apa makna penetapan status penggunaan?
  • Apa manfaat penetapan status penggunaan?
  • Bagaimana  mekanisme dan prosedur penetapan status penggunaan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah?
  • Apa peran pengurus barang, pengguna barang, pembantu pengelola dan pengelola dalam penetapan status penggunaan barang milik daerah?
  • Kapan dilaksanakan penetapan status penggunaan barang?

Makna Penetapan Status Penggunaan

Gubernur/bupati/walikota melakukan pemanfaatan barang milik daerah untuk:

  1. digunakan oleh instansi/SKPD lain yang memerlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya melalui pengalihan status penggunaan;
  2. dimanfaatkan, dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, pinjam pakai, bangun guna serah dan bangun serah guna; atau
  3. dipindahtangankan, dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah pusat/daerah.

Pengalihan status penggunaan merupakan wujud dari fungsi pelayanan oleh pemerintah daerah.  Pengalihan status penggunaan untuk digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi/SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penetapan Status Penggunaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan termasuk barang inventaris lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Dan selanjutnya digunakan oleh SKPD lain yang memerlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya melalui pengalihan status penggunaan.

Manfaat Penetapan Status Penggunaan

Penggunaan merupakan penegasan pemakaian barang milik daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah kepada pengguna/kuasa pengguna barang sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Tujuan dari penetapan status penggunaan barang milik daerah pada masing-masing SKPD dalam rangka tertib pengelolaan barang milik daerah dan kepastian hak, wewenang dan tanggungjawab kepala SKPD selaku Pengguna Barang.

Pengguna barang wajib menyerahkan BMD yang tidak dipergunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD kepada Kepala Daerah melalui pengelola, Pengguna yang tidak menyerahkan BMD yang tidak dipergunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan BMD tersebut.

Penetapan status penggunaan barang milik daerah pada masing-masing SKPD dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. jumlah personil/pegawai pada SKPD;
  2. standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD;
  3. beban tugas dan tanggungjawab SKPD; dan
  4. jumlah, jenis dan luas, dirinci dengan lengkap termasuk nilainya.

 

Daftar Pustaka :

  1. Modul-Modul Manejemen Aset, 2007, SCBDP ADB Loan 1964 – INO, Departemen Dalam Negei dan Lembaga Administrasi Negara.
  2. Hadiyanto, Strategic Asset Management : Kontribusi Pengelolaan Aset Negara dalam Mewujudkan APBN yang Efektif dan Optimal.
  3. Depdagri, Modul presentasi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan, Angkatan II.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
  5. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta revisinya
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Permendagri No. 59/2007
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Barang  Milik Daerah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: