PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (4)

Tahapan langkah Pengadaan, Penerimaan, Penyaluran dan Penetapan Status Penggunaan yang bersumber dari APBD :

 

(1)            Kepala Daerah : menetapkan Surat Keputusuan Panitia Pengadaan Baran dan Jasa dan Surat Keputusan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa.
(2)            Pengguna Barang :  menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.
(3)            Panitia Pengadaan Barang dan Jasa : berdasarkan SPK mengadakan lelang dan selanjutnya menetapkan pemenang lelang. Dan melaporkan hasil lelang kepada Kepala Daeah melalui Kepala SKPD.
(4)            Pemenang lelang : selanjutnya disebut pihak ketiga melaksanakan pekerjaan dan menghasilkan barang. Spesifikasi barang tersebut harus sesuai dengan SPK yang diterbitkan oleh Pengguna Barang. Pihak ketiga membuat Berita Acara Penyerahan Barang ke penyimpan barang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa.
(5)            Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa : melakukan pemeriksaan dan verifikasi, apakah barang dari pihak ketiga sesuai dengan SPK yang diterbitkan oleh Pengguna Barang. Jika sesuai menerbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Penyimpan Barang.Jika ternyata bahwa barang yang diperiksa tersebut tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana tertera dalam surat Perjanjian dan/atau dokumen penyerahan lainnya, maka Berita Acara Pemeriksaan Barang segera diberitahukan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan yang melaksanakan pengadaan.Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan barang tersebut, Panitia/Pejabat Pengadaan harus segera mengambil tindakan penyelesaian, jika pelaksanaan penyelesaian barang dimaksud memerlukan waktu yang lama, maka barang tersebut dapat diserahkan kepada penyimpan barang /pengurus barang untuk disimpan sebagai barang titipan.

Dalam hal ini harus dibuat Berita Acara sementara yang memuat semua data/keterangan yang diperlukan sehubungan dengan kekurangan-kekurangan barang dimaksud.

(6)            Penyimpan Barang : menerima barang dari pihak ketiga disertai dengan Berita Acara Penyerahan Barang dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa dari Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa.Pertama, periksa (cek) dulu dokumen penerimaan barang apakah telah ditanda tangani oleh Team/Panitia Pemeriksa Barang. Pengurus/Penyimpan Barang akan berbahaya sekali kalau seandainya Team/Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan belum menandatangai Berita Acara Tanda Pemeriksaan Barang tersebut tapi telah diterima oleh Pengurus/Penyimpan Barang.Kedua, periksa (cek) dan hitung jumlah unit barang untuk setiap macam barang apakah sudah sesuai dengan dokumennya. Kalau belum cukup maka Pengurus/Penyimpan Barang melaporkan pada Panitia Pelaksana Pengadaan serta atasannya dan mencatat keterangan kekurangan tersebut pada dokumen yang bersangkutan, dan penerima barang membuat Tanda Penerimaan Sementara Barang yang dengan tegas menyatakan sebab-sebab dari Penerimaan Sementara tersebut dan selanjutnya harus disetujui dan ditandatangani oleh yang menyerahkan barang tersebut

Ketiga, periksa (cek) setiap unit barang berdasarkan spesifikasinya apakah sudah cocok dan lengkap bahagian-bahagiannya serta alat-alat  tambahan/kelengkapannya. Jika barang tersebut ada yang kurang bahagian-bahagiannya atau kelengkapannya maka Pengurus/Penyimpan Barang melaporkan pada atasannya dan mencatat keterangan kekurangan tersebut pada dokumen yang bersangkutan dan penerima barang membuat Tanda Penerimaan Sementara yang dengan tegas menyatakan sebab-sebab dari Penerimaan Sementara tersebut dan selanjutnya harus disetujui dan ditandatangani oleh yang menyerahkan barang tersebut, tetapi kalau semuanya telah lengkap dan sesuai maka penerimaan itu dibuatkan Berita Acara Penerimaan Barang.

Keempat,  Semua dokumen tertulis terhadap barang-barang tersebut harus disimpan dengan rapi sebagai arsip penting dari satuan unit kerja yang bersangkutan.

(7)            Pengguna Barang : menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB), selanjutnya diserahkan kepada Penyimpan Barang dan tembusannya kepada Pengurus Barang.
(8)            Penyimpan Barang : menyalurkan barang ke unit pemakai berdasarkan SPPB.
(9)            Pengurus Barang : menyiapkan dokumen usulan penetapan status penggunaan barang yang selanjutnya diserahkan kepada Pengguna Barang. Pengurus Barang menyiapkan usulan Buku Inventaris atau usulan Daftar Barang Pengguna dan menyerahkan kepada Pengguna Barang.
(10)         Pengguna Barang : Menandatangani usulan Buku Inventaris atau usulan Daftar Barang Pengguna dan Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan BMD.
(11)         Pembantu Pengelola : melakukan penelitian dan verifikasi terhadap pengajuan usulan penetapan status penggunaan yang diajukan oleh Pengguna. Selanjutnya diajukan kepada Pengelola.
(12)         Pengelola  : Meneliti pengajuan usulan penetapan status penggunaan dari pembantu pengelola dan mengajukan usulan penetapan status kepada Kepala Daerah.
(13)         Kepala Daerah : Menetapkan status penggunaan barang milik daerah yang diusulkan oleh Pengelola. Selanjutnya diserahkan ke Pengelola.
(14)         Pengelola : Menerima penetapan status penggunaan dan menyerahkan kepada Pembantu Pengelola
(15)         Pembantu Pengelola : Menerima penetapan status penggunaan dari Pengelola dan menyerahkan kepada Pengurus Barang.
(16)         Pengurus Barang : melakukan penatausahaan terhadap barang yang sudah ditetapkan statusnya tersebut.

 

Daftar Pustaka :

  1. Modul-Modul Manejemen Aset, 2007, SCBDP ADB Loan 1964 – INO, Departemen Dalam Negei dan Lembaga Administrasi Negara.
  2. Hadiyanto, Strategic Asset Management : Kontribusi Pengelolaan Aset Negara dalam Mewujudkan APBN yang Efektif dan Optimal.
  3. Depdagri, Modul presentasi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan, Angkatan II.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
  5. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta revisinya
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Permendagri No. 59/2007
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Barang  Milik Daerah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: