PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (5)

Hubungan Penatausahaan BMD dan Penatausahaan Keuangan Daerah.

Dalam penjelasan ini yang akan dibangun adalah terwujudnya sinergitas kerja antara pengelolaan BMD dan pengelolaan Keuangan Daerah. Pada dasarnya Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pengguna Barang setiap berakhirnya TA berjalan harus menyusun Laporan Keuangan berupa:

  1. Neraca SKPD
  2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Pada bulan Maret setelah tahun akhiran berakhir ketiga laporan tersebut harus sudah selesasi dan selanjutnya laporan dari setiap SKPD akan dikonsolidasikan oleh Dinas/Biro/Bagian Keuangan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk diaudit oleh BPK.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tidak dengan tegas mengatur terkait :

  1. Kepastian hukum atas selesasinya suatu pekerjaan dari Pihak ketiga saat Pengguna Anggaran akan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Salah satu cara adalah dengan memberikan tembusan/copian Berita Acara Penerimaan Barang dan/atau Berita Acara  Pemeriksaan barang kepada PPK SKPD yang nantinya menjadi Lampiran dalam menerbitkan SPM oleh Pengguna Anggaran.
  2. Setelah terbitnya Permendagri No. 59 Tahun 2007 mengharuskan Neraca berdasarkan Nilai Perolehan hal ini sesuai dengan PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana agar Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) yang nantinya sebagai dasar penyusunan Neraca dapat menyajikan Nilai Perolehan sebagaimana sebagaimana Nilai Perolehan yang disajikan oleh Pengelola Keuangan saat penyusunan Neraca.

 

Gambar berikut menjelaskan sinergitas pengelolaan barang milik daerah dan keuangan daerah sebagaimana dijelaskan pada dua point diatas.

Tahapan langkah Penatausahaan BMD dan Penatausahaan Keuangan Daerah:

(1)            Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang : menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.
(2)            Panitia Pengadaan Barang dan Jasa : melaksanakan pengadaan untuk menentukan pemenang lelang/Pihak ke 3.
(3)            Panitia Pengadaan Barang dan Jasa : berdasarkan SPK mengadakan lelang dan selanjutnya menetapkan pemenang lelang.
(4)            Pemenang lelang : selanjutnya disebut pihak ketiga melaksanakan pekerjaan dan menghasilkan barang. Spesifikasi barang sesuai dengan SPK yang diterbitkan oleh Pengguna Barang. Pihak ketiga membuat Berita Acara Penyerahan Barang ke penyimpan barang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa.
(5)            Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa : melakukan pemeriksaan dan verifikasi, apakah barang dari pihak ketiga sesuai dengan SPK yang diterbitkan oleh Pengguna Barang. Jika sesuai menerbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Penyimpan Barang.Jika ternyata bahwa barang yang diperiksa tersebut tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana tertera dalam surat Perjanjian dan/atau dokumen penyerahan lainnya, maka Berita Acara Pemeriksaan Barang segera diberitahukan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan yang melaksanakan pengadaan.Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan barang tersebut, Panitia/Pejabat Pengadaan harus segera mengambil tindakan penyelesaian, jika pelaksanaan penyelesaian barang dimaksud memerlukan waktu yang lama, maka barang tersebut dapat diserahkan kepada penyimpan barang /pengurus barang untuk disimpan sebagai barang titipan.

Dalam hal ini harus dibuat Berita Acara sementara yang memuat semua data/keterangan yang diperlukan sehubungan dengan kekurangan-kekurangan barang dimaksud.

(6)            Penyimpan Barang : menerima barang dari pihak ketiga disertai dengan Berita Acara Penyerahan Barang dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa dari Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa.Pertama, periksa (cek) dulu dokumen penerimaan barang apakah telah ditanda tangani oleh Team/Panitia Pemeriksa Barang. Pengurus/Penyimpan Barang akan berbahaya sekali kalau seandainya Team/Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan belum menandatangai Berita Acara Tanda Pemeriksaan Barang tersebut tapi telah diterima oleh Pengurus/Penyimpan Barang.Kedua, periksa (cek) dan hitung jumlah unit barang untuk setiap macam barang apakah sudah sesuai dengan dokumennya. Kalau belum cukup maka Pengurus/Penyimpan Barang melaporkan pada Panitia Pelaksana Pengadaan serta atasannya dan mencatat keterangan kekurangan tersebut pada dokumen yang bersangkutan, dan penerima barang membuat Tanda Penerimaan Sementara Barang yang dengan tegas menyatakan sebab-sebab dari Penerimaan Sementara tersebut dan selanjutnya harus disetujui dan ditandatangani oleh yang menyerahkan barang tersebut

Ketiga, periksa (cek) setiap unit barang berdasarkan spesifikasinya apakah sudah cocok dan lengkap bahagian-bahagiannya serta alat-alat  tambahan/kelengkapannya. Jika barang tersebut ada yang kurang bahagian-bahagiannya atau kelengkapannya maka Pengurus/Penyimpan Barang melaporkan pada atasannya dan mencatat keterangan kekurangan tersebut pada dokumen yang bersangkutan dan penerima barang membuat Tanda Penerimaan Sementara yang dengan tegas menyatakan sebab-sebab dari Penerimaan Sementara tersebut dan selanjutnya harus disetujui dan ditandatangani oleh yang menyerahkan barang tersebut, tetapi kalau semuanya telah lengkap dan sesuai maka penerimaan itu dibuatkan Berita Acara Penerimaan Barang.

Keempat,  Semua dokumen tertulis terhadap barang-barang tersebut harus disimpan dengan rapi sebagai arsip penting dari satuan unit kerja yang bersangkutan.

(7)            Penyimpan Barang : memberikan Berita Acara Penyerahan Barang ke PPK SKPD untuk menjadi Lampiran dalam menyusun SPM.
(8)            PPK SKPD : menyiapkan SPM dengan di Lampiri Berita Acara Penyerahan Barang. Berita Acara Penyerahan Barang kepada Pengguna Anggaran. Berita Acara Penyerahan Barang tersebut sebagai kepastian bahwa barang tersebut sudah diselesaikan oleh Pemenang lelang/ Pihak ketiga.
(9)            Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran : menerbitkan SPM dan menyerahkan ke BUD.
(10)         BUD : menerbitkan SP2D dan selanjutnya menyerahkan ke Pihak ketiga. BUD memberikan tembusan  Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ke Penyimpanan Barang.
(11)         Penyimpan Barang : berdasarkan SPJ tersebut Penyimpan Barang melakukan inventarisasi ke Buku Barang Inventaris dan Buku Barang Pakai Habis.
(12)         Pihak ketiga : mencairkan SP2D tersebut ke Bank.

 

Daftar Pustaka :

  1. Modul-Modul Manejemen Aset, 2007, SCBDP ADB Loan 1964 – INO, Departemen Dalam Negei dan Lembaga Administrasi Negara.
  2. Hadiyanto, Strategic Asset Management : Kontribusi Pengelolaan Aset Negara dalam Mewujudkan APBN yang Efektif dan Optimal.
  3. Depdagri, Modul presentasi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan, Angkatan II.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
  5. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta revisinya
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Permendagri No. 59/2007
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Barang  Milik Daerah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: