Dinas Pendidikan dan Barang Milik Daerah

Pemerintah pada tahun anggaran 2009 akhirnya memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Keputusan ini disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Kenegaraan di hadapan Sidang Paripurna DPR di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2008).

Kementerian Dalam Negeri terkait dengan tindaklanjut Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 2008 dihadapan Rapat Paripurna DPR RI dan terkait dengan komitmen pemerintah untuk konsisten mendukung kebijakan pendanaan pendidikan sebesar 20% dari APBN maupun APBD sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/2706/SJ perihal Pendanaan Pendidikan dalam APBD TA 2009 tanggal 8 September 2008 tanggal 8 September 2008 menegaskan bahwa anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada tahun anggaran 2009 sekurang-kurangnya sebesar 20% dari belanja daerah.

Pertanyaan selanjutnya terkait dengan anggaran belanja pusat 20% untuk pendidikan, apakah benar Pusat membelanjakan semua uangnya untuk urusan pendidikan di Pemerintah Pusat? Ternyata tidak, sebagian dana itu dibelanjakan untuk urusan pendidikan masing-masing tingkat pemerintahan. Melalui mekanisme apa dana dari Pemerintah Pusat (APBN) ke Pemerintah Kabupaten/Kota? Dan melalui jalur apa dana dari Pemerintah Provinsi (APBD) ke Pemerintah Kabupaten/Kota?

Gambar berikut menjelaskan mekanisme tersebut, dan hal tersebut menjadi sumber alokasi keuangan untuk pendidikan di pemerintah daerah Kab/Kota. Selain dari sumber tersebut, alokasi pendidikan juga masih dari APBD masing-masing Pemda dan juga hibah dari masyarakat.

Gambar : sumber-sumber alokasi keuangan untuk pendidikan di pemerintah daerah Kab/Kota yang berasal dari Pusat dan Provinsi.

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 1 PP 6/2006 menyatakan Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2 pada PP yang sama menyatakan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi :

1.    barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis,

2.    barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak,

3.    barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; dan

4.    barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Lampiran Permendagri No. 17 Tahun 2007 menyatakan Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Pasal 91 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan menyatakan Barang milik negara yang diperoleh dari Dana Dekonsentrasi dapat dihibahkan kepada daerah dan wajib dikelola dan ditatausahakan oleh daerah. Hal yang sama juga berlaku pada barang yang diperoleh melalui dana Tugas Pembantuan, sebagaimana diatur dalam  pasal 98 Undang-Undang yang sama.

Artinya barang yang diperoleh dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tetap menjadi milik pemerintah pusat sampai dihibahkan kepada daerah. Yang menjadi  masalah didaerah adalah, banyak barang dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang berada di daerah yang statusnya belum dihibahkan (masih milik pemerintah pusat).

Mengapa ini menjadi masalah, sebab hal ini akan terkait dengan belanja operasional dan pemeliharaan terhadap barang tersebut. Dalam hal pemerintah pemberi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan memberikan anggaran untuk pemeliharaan/operasional terhadap barang tersebut hal ini tidak menjadi masalah.

Tetapi jika pemerintah pemberi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak memberikan anggaran untuk pemeliharaan/operasional terhadap barang tersebut dan pemerintah daerah tetap ingin menggunakan barang tersebut, permasalahannya adalah bolehkah pemda melakukan penganggaran untuk operasional dan pemeliharaan? Kalau boleh apa dasar hukumnya?

Kalau tidak boleh, apa yang harus dilakukan oleh Pemda? Apakah barang yang berasal dari dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan akan dibiarkan idle atau mengajukan permohonan untuk hibah barang tersebut?

Masalah lainnya adalah terkait dengan penatausahaan dan pertanggungjawaban barang tersebut dalam sistem pengelolaan barang daerah.

Sebenarnya hal ini tidak hanya terjadi di Dinas Pendidikan, tetapi juga di Dinas-dinas lain, khususnya Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum.

(oleh : Riris Prasetyo/ 0811 184 172/ https://asetdaerah.wordpress.com)

Referensi:

  1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
  3. UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  4. PP No. 6/2006.
  5. Permendagri No. 17/2007.
  6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/2706/SJ perihal Pendanaan Pendidikan dalam APBD TA 2009 tanggal 8 September 2008 tanggal 8 September 2008.
  7. http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/16/00034523/anggaran.pendidikan.20.persen.dipenuhi.

7 Responses

  1. Salam Mas Riris….
    Seperti yang Mas riris tulis (yang endingnya masih tanda tanya), begitulah yang terjadi di daerah, klungkung Bali khususnya. Banyak sekali barang milik pemerintah pusat dari berbagai kementeriaan yang belum dihibahkan ke Pemda. Dan tahun pengadaaanya pun lawas, bahkan sub kementeriannya pun sudah hilang/berubah. Upaya yg dilakukan daerah lewat SKPD pun banyak yg mentok. Bisa ngga di’nasionalisasi’ daerah lewat sebuah pertauran bupati?

  2. Salam Pak Riris………
    trus gimana dong solusinya???????
    Tulisan kok semuanya pada ngegantung..??????????

  3. Salam. Memang sengaja demikian, supaya kita berdiskusi dengan permasalahan yang ada.

  4. kirim surat permintaan hibah lengkap dgn daftar barang yg diminta trus ditujukan kpd kementrian ybs. kalo dlm beberapa minggu ngga ada balasan, kirim surat susulan ampe 3 kali. kalo ngga ada tanggepan, selanjutynya : ada kemungkinan kementriaannya bubar (?), kita catet saja di KIB ato Neraca (aset tetap, mis.) daripada ngga bertuan (ntar ada hantunya) wkwkwk…. Salam pak riris

  5. Salam Pak Riris………

    Bagaimana dengan barang yang diperoleh dari dana Bagi Hasil PBB, dimana daerah diberi uang yang bisa dipakai untuk keperluan penunjang kegiatan bidang PBB bukan berupa barang ………

  6. Salam kenal Pak Riris, saya tedy. Saya membaca tulisan2 anda di Blog ini, bagus sekali. jika ditilik, permasalahan2 aset ini lah yang menyebabkan opini LKPD Pemda banyak memperoleh opini Dsclaimer dari BPK.
    langsung saja Pak,
    kalo melihat permasalahan diatas, bgmana kalo seandainya permasalahan tsb saya analogikan dengan case aset2 pemerintah pusat pada saat pemberlakuan UU No. 25/2000 ttg Otonomi Daerah?
    yakni terkait dengan Bidang2 yang di-otonomikan, sejatinya banyak aset2 pusat Bidang Otonomi tsb yang setelah pemberlakuan UU 25/2000 tsb, secara otomatis diklaim sebagai aset daerah dengan sendirinya padahal kita tidak pernah menjummpai Berita Acara Serah Terima dari Pusat ke Daerah.
    Apakah Aset2 yang diperoleh dari kegiatan DIPA Tugas Pembantuan tsb secara otomatis mjd milik Pemda?? sebagaimana kita ketahui, Tugas Pembantuan semuanya termasuk dalam Bidang2 yang di-otonomi-kan ke Daerah, yaitu: Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, Pekerjaan Umum, Peternakan, Perikanan dll.

    Best regards,
    Tedy

  7. Pak riris, terkait dengan permasalahan hibah barang dari pusat ke daerah, saya merasa akan lebih baiknya :
    1. Kita kirim surat ke instansi pemberi hibah dan BPK, sebagai tanda
    bahwa daerah sudah menerima barang hibah (terlepas ada/tidaknya
    kelengkapan administrasi barang hibah).
    2. Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap barang hibah yang
    diterima di laporan BMD, sesuai dengan nilai wajar/harga pasar. Hal
    ini terkait bahwa spirit adanya Permendagri 17/2007 salah satunya
    untuk mengamankan aset negara/daerah, daripada hanya
    persoalkan diterima/tidaknya aset hibah yang diterima daerah dan
    dicatat/tidaknya aset hibah yang diterima daerah.
    3. Dengan aksi diatas, bisa menjadi alasan bagi daerah untuk
    menganggarkan dan melaksanakan biaya operasional terhadap
    barang hibah yang diterima.
    Contoh : Pemda menerima mobil pemadam kebakaran dari pusat.
    Apakah kita lebih mementingkan siapa yang berhak mengelola aset
    tersebut karena belum adanya kelengkapan administrasi hibahnya
    atau lebih mementingkan biaya operasional kendaraan tsb untuk
    kepentingan pelayanan masyarakat apabila ada kebakaran ? (gk
    mungkin jawab gk da BBM, jika ada rumah masyarakat yg kebakar).

    Akhirnya, seharusnya Pemerintah Pusat lebih memahami Pengelolaan Barang Milik Daerah, krn berakibat fatal bagi daerah thd pengelolaan barang hibah tanpa adanya kelengkapan adm hibah dan utk diketahui masalah ini menjadi temuan BPK tiap tahunnya.

    Tks.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: