Haruskah LBMD menjadi bahan dalam penyusunan NERACA?

 

Pasal 29 Permendagri 17/2007 menyatakan :  Laporan Barang Milik Daerah  digunakan sebagai bahan untuk menyusun NERACA Pemerintah Daerah.

Pasal 10 (2) huruf e UU 1/2007 menyatakan  “Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:  menyusun laporan keuangan yang merupakan per-tanggungjawaban pelaksanaan APBD”.

Pasal 10 (3) huruf g UU 1/2007 menyatakan  Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut: menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dimaksud adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran.

Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Pasal 100 (2) PP 58/2005 PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:

  1. Laporan Realisasi Anggaran;
  2. Neraca;
  3. Laporan Arus Kas; dan
  4. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 1(26) Permendagri 13/2006 menyatakan Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pasal 231 (6) Permendagri 13/2006 menyatakan Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:

a. laporan realisasi anggaran;

b. neraca; dan

c. catatan atas laporan keuangan.

Benarkah LBMD sebagai bahan dalam menyusun Neraca?

Pasal 29 Permendagri 17/2007 menyatakan :  Laporan Barang Milik Daerah  digunakan sebagai bahan untuk menyusun NERACA Pemerintah Daerah.

Pertanyaan selanjutnya adalah, dimana letak keterkaitan sehingga LBMD sebagai bahan untuk menyusun NERACA Pemerintah Daerah?

Untuk memudahkan pembahasan, kami mencoba untuk memperjelas (walaupun belum tentu jelas) nomenklatur yang sering digunakan pada Permendagri 17/2007dan PP 6/2006.

Laporan Barang Milik Daerah  (LBMD)  Pasal 29 Permendagri 17/2007  atau terkadang disamakan dengan  Buku Induk Inventaris (BII) dan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Pasal 71(4) PP 6/2006 disusun oleh Pengelola merupakan kompilasi/himpunan dari Laporan Tahunan Pengguna atau Buku Inventaris (BI) atau Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang disusun oleh Pengguna Barang.

Permendagri 17/2007  PP 6/2006
Buku Induk Inventaris atau LBMD Laporan Barang Milik Daerah (LBMD)
Buku Inventaris Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT)

 

Jadi seorang Kepala SKPD wajib menyusun Buku Inventaris atau Laporan Barang Pengguna Tahunan, dan disisi lain Kepala SKPD juga Selaku Pengguna Anggaran dan bertugas untuk menyusun laporan sebagai entitas Akuntansi yang didalam terdapat Neraca SKPD.

Kepala SKPD
Selaku Pengguna Barang Selaku Pengguna Anggaran
Menyusun Buku Inventaris atau Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT); dan Buku Barang Pakai Habis. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang didalamnya terdapat Neraca SKPD

 

Dimana letak keterkaitan LBMD dan Neraca ?

Buku Inventaris Neraca SKPD
Dalam rekapitulasi BI menjelaskan Golongan (sesuai KIB), Nama dan Kode Bidang barang, Jumlah barang dan jumlah harga barang; Selain BI juga terdapat Buku Pakai Habis yang menggambarkan jumlah Persediaan sebagai Aset Lancar. Menyajikan posisi keuangan pada tanggal tertentu yang meliputi : aset, kewajiban dan ekuitas.  Aset yang terkait langsung dengan Buku Inventaris adalah : Persediaan (pada ASET LANCAR), ASET TETAP, Aset Tak Berwujud, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Lain Lain (pada ASET LAINNYA) ; lihat  struktur Neraca yang ditulis miring.

 

Struktur Neraca :

  • ASET LANCAR

–      Kas dan setara kas

–      Investasi jangka pendek

–      Piutang

–      Persediaan

  • INVESTASI  JANGKA PANJANG
  • ASET TETAP

–      Tanah

–      Peralatan Dan Mesin

–      Gedung Dan Bangunan

–      Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

–      Aset Tetap Lainnya

–      Konruksi Dalam Pengerjaan

  • DANA CADANGAN
  • ASET LAINNYA

–      Aset tak berwujud

–      Tagihan penjualan angsuran

–      Tuntutan perbendaharaan (tp) dan tuntutan ganti rugi (tgr)

–      Kemitraan dengan pihak ketiga

–      Aset lain-lain

Bila dilihat dari Struktur Neraca diatas, dapat dengan jelas bahwa yang ditulis miring/italic merupakan laporan dari Buku Inventaris dan Buku Barang Pakai Habis. Artinya bahwa terdapat keterkaitan yang sangat erat antara BI+BPH à Neraca.

Perubahan jumlah BMD  akan mempengaruhi jumlah dalam Neraca

Bisa jadi teman-teman bagian keuangan merasa tidak memerlukan LBMD karena sebagian besar barang yang diperoleh Pemda bersumber  dari Pembelian APBD. Bila dari Pembelian APBD memang Bagian Keuangan akan sangat mudah mendapatkan data barang yang dibeli dengan berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh Bagian Keuangan Sendiri. Tetapi bagaimana dengan barang yang diperoleh selain dari APBD?

Beberapa hal yang mempengaruhi jumlah BMD yaitu :

A.   Barang bertambah, disebabkan:

(1) Pengadaan baru karena pembelian dari APBD.

(2) Sumbangan atau hibah.

(3) Tukar-menukar.

(4) Perubahan peningkatan kualitas (guna susun).

B.    Barang  Berkurang, disebabkan :

(1) Dijual/dihapuskan.

(2)  Musnah/Hilang/Mati.

(3) Dihibahkan/disumbangkan.

(4) Tukar menukar/ruilslag /tukar guling/dilepaskan dengan ganti rugi.

 

Artinya dari delapan keadaan penyebab perubahan barang, hanya satu (Pengadaan dari APBD) yang bisa didapat langsung oleh Bagian Keuangan, bagaimana dengan 7 penyebab perubahan lainnya? Apakah bisa? Dari sini dapat disimpulkan bahwa Bagian Keuangan dalam menyusun Neraca sangat membutuhkan Laporan BMD yang dikeluarkan oleh teman-teman Bagian Aset Daerah.

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan barang milik daerah/aset daerah dan pengelolaan keuangan daerah serta yang terkait dengan hak dan kewajiban DPRD.

blog : https://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………..

4 Responses

  1. lalu siapa yang membuat perhitungan penyusutan atas aset/barang milik daerah tersebut, apakah bagian/entitas akuntasi atau bagian/bidang aset daerah?

  2. Tulisan yang bagus, mas Riris. Terima kasih atas pencerahannya…

    Saya mau sedikit menambahkan berkaitan dengan “posisi” laporan keuangan dalam PKD. Mengutip Pasal 231 (6) Permendagri 13/2006: “Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD entitas akuntansi menyusun laporan keuangan”, maka harus dipahami lebih jauh apa makna idiom “pelaksanaan APBD”.

    APBD bisa dilaksanakan apabila ada “barang daerah” yang dikelola oleh kepala SKPD. Artinya, kepala SKPD tidak akan bisa melaksanakan Tupoksi SKPD sesuai fungsinya selaku pengguna anggaran (PA) jika tidak ada fasilitas/barang di SKPD.
    Dengan demikian, pengelolaan barang dan pengelolaan anggaran mesti seiring sejalan sekaligus bersamaan…

    Dalam akuntansi, makna kalimat “laporan Barang Milik Daerah digunakan sebagai bahan untuk menyusun NERACA Pemerintah Daerah” menunjukkan adanya tambahan data pendukung/pembantu dalam laporan keuangan, yang dapat diungkapkan dalam CALK.
    Dokumen sumber untuk pencatatan akuntansi bukan LBMD, tetapi “bukti transaksi” yang menunjukkan adanya kepemilikan Pemda dan nilai rupiah atas aset tersebut.

    Terima kasih. Mohon maaf kalau saya keliru, mas.

  3. kami sangat setuju dgn pendapat Sdr.Syukriy Abdullah karena salah satu penyebab Opini BPK atas LK Pemda menjadi tidak wajar & tdk memberi pendapat adalah Pengelola Aset Pemda tdk memiliki dokumen (bukti-bukti administrasi) yg lengkap, sehingga penyajian Aset tetap menjadi tidak wajar & membuat BPK tidak dapat meyakini kewajaran atas pos aset tetap yg disajikan di neraca Pemda.

  4. Sebenarnya apa yang ditulis oleh Mas Riris dan apa yang dikomentari oleh Pak Syukriy Abdullah dan Mazwar merupakan hal yang sangat bagus dan berguna bagi rekan-rekan yang mengelola BMD. Dalam kesempatan ini saya hanya ingin mencoba mempertegas bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Riris benar LBMD merupakan salah satu data pendukung yang sangat dibutuhkan dalam menyusun Neraca Daerah. Setiap pencatatan yang dilakukan oleh pengelola BMD pasti didukung oleh “Bukti Transaksi”, pengelola tidak akan melakukan pencatatan jika tidak ada data-data / bukti pendukung karena dlm setiap Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor, LBMD merupakan salah satu objec yang diperiksa untuk meyakini bahwa apa yang dilaporkan dalam LMBD adalah benar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: