MENGAPA PENGELOLA TIDAK BISA/JARANG MEMUTASIKAN BARANG ANTAR SKPD?

 

Tulisan ini sebenarnya terinspirasi dengan kewenangan Bidang Anggaran yang dapat dengan “mudah” memindahkan alokasi anggaran antar SKPD maupun mencoret anggaran saat pembahasan APBD atau Perubahan APBD, serta kewenangan bidang kepegawaian yang dapat dengan mudah melakukan mutasi pegawai.

Memang, saat bidang anggaran melakukan realokasi anggaran atau bidang kepegawaian melakukan mutasi pegawai semua ada aturan, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh kedua bidang terseut dapat dilaksankan.

Yang menjadi pertanyaan terkait bidang aset, benarkah Bidang Aset dapat dengan “mudah” melakukan mutasi /realokasi /perpindahan status penggunaan barang antar SKPD? Benarkah Bidang Aset sudah memiliki dasar hukum untuk melakukan mutasi aset tersebut?

Tujuan utama Pemerintah Daerah dibentuk adalah untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dimana kaitan antara pelayanan publik kepada masyarakat oleh pemerintah daerah dengan barang milik daerah?

Pelayanan publik yang selanjutnya dilaksanakan dalam bentuk urusan pemerintahan. Urusan tersebut diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan  Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan  Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000  tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Dalam PP 38/2007 terdapat 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan (unggulan). Urusan Pemerintahn Daerah tersebut dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan barang milik daerah disediakan untuk mendukung SKPD dalam  rangka pelaksanaan urusan terserbut diatas, sehingga pelayanan publik dapat terpenuhi.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat ditegaskan bahwa penyediaan barang harus memperhatikan dari fungsi/kewenangan SKPD dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah. Dan lebih jelas fungsi/kewenangan seluruh SKPD diatur oleh Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Jadi dalam penyediaan barang harus memperhatikan fungsi/kewenangan masing-masing SKPD. Secara garis besar terdapat barang yang secara umum diperlukan oleh seluruh SKPD dan barang khusus/unik yang diperlukan oleh SKPD tertentu juga. Misalnya : Semua SKPD sangat membutuhkan komputer, printer sebagai sarana untuk mengolah data dan informasi; disisi lain SKPD Dinas Kesehatan sangat membutuhkan ruangan khusus untuk menyimpan obat-obatan, dan ruangan khusus tersebut bisa jadi tidak diperlukan oleh SKPD lainnya.

Kembali ke tujuan utama tulisan ini, dalam hal disuatu SKPD terdapat kelebihan sarana dan prasarana (yang ditentukan oleh bidang aset), disisi lain terdapat SKPD yang memerlukan sarana dan prasarana tersebut, dapatkah Bidang Aset memindahkan status penggunaan /mutasi dari aset-aset tersebut? Apa dasar hukumnya?

Salah satu tugas Sekda selaku Pengelola adalah meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah dan melakukan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan, Sekda selaku Pengelola Barang dapat memindahkan status penggunaan /mutasi aset-aset tersebut sepanjang memenuhi persyaratan.

Apa syarat suatu barang dapat dimutasikan ke SKPD lain? Diantaranya jika terdapat SKPD yang membutuhkan dan disisi lain ada SKPD yang berlebih. Dalam implementasi hal ini sulit dilaksanakan, karena sulitnya mengukur tingkat kebutuhan barang oleh SKPD yang selama ini juga jarang didefinisikan.

Terkait judul diatas, salah satu alasan Pengelola tidak bisa/jarang memutasikan barang antar SKPD karena dari semula/selama ini, sebagian besar Bidang Aset tidak bisa/belum bisa mengukur tingkat kebutuhan barang di SKPD dalam rangka melaksanakan fungsi SKPD untuk melaksanakan urusan SKPD. Bukankah Bidang Aset mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah (RK BMD) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKP BMD)? Memang, tetapi sebagian besar  Bidang Aset belum mampu membuat suatu dokumen RK BMD dan RKP BMD ataupun dokumen lainnya, yang dengan (pengakuan dan pelaksanaan) dokumen-dokumen tersebut diharapkan meningkatnya pengakuan dan eksistensi bidang aset.

Pertanyaan terakhir, sampai kapan hal ini akan terus berlanjut? Sampai kapan ada penumpukan (berlebih) aset pada suatu SKPD tertentu, disisi lain ada SKPD yang sangat membutuhkan aset?.

Bila hal ini terus terjadi, Bidang Aset sulit untuk meningkatkan eksistensinya, sebab akan dianggap oleh SKPD-SKPD lainnya sebagai petugas inventaris/tukang catat aset saja, dan bukan sebagai pengelola/pengatur aset.

Ataukah hal tersebut (menjadi tukang catat aset) yang diinginkan oleh Bidang Aset?

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan barang milik daerah/aset daerah dan pengelolaan keuangan daerah serta yang terkait dengan hak dan kewajiban DPRD.

blog : https://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………..

4 Responses

  1. Mantap, mas.
    Tapi, belum bisa komen nih… Nanti mau direnungkan dulu… hehehe

  2. Tulll..
    tapi apa mo dikata semua tergantung yang diatas.. susah implemantasinya.. kacian juga kalo cuman jadi tukANG catet doank

  3. di bid.Aset sebenarnya masih ada sei.Analisa Kebutuhan Aset Daerah yang sngt berperan dalam penyusun kebijakan dan petunjuk tehnis kebutuhan dan distribusi Aset brdsrkn data inventarisasi/saldo aset dari msg2 SKPD dan sesuai dgn peraturan/uu.yg.berlaku, …namun sekali lagi semuanya sangat tergantung dari komitmen P.A. & KUA/PPAS yg tlh. disepekati antar eksektf dgn legstf, dan dpt dimklumi kapasitas bid.Aset disini hanya sebatas Membantu/mengkoordinir pengelola BMD

  4. kebanyakan di daerah yang mampu menunjukkan eksitensi pengelola barang hanya dalam hal mutasi kendaraan, tanah dan bangunan saja, selebihnya nyaris tidak ada, itupun bisa dilakukan hanya dengan pertimbangan penyalahgunaan dan tidak digunakannya barang tersebut,,,, bukan dengan dasar kecukupan barang di satu SKPD dan kurangnya barang di SKPD lain. Untuk mengukur ini memang susah baik secara kualitatif maupun kuantitatif,
    sebenarnya bisa saja kalau dasarnya adalah standar sarana dan prasarana, tetapi aturan ini hanya mengatur ruangan saja bukan kepada personalnya,belum lagi benturan kepentingan yang pasti akan terjadi jika pengelola ingin mutasi barang……..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: