PERKEMBANGAN PENGELOLAAN ASET

      

 Tulisan kali ini ingin menjelaskan kegiatan/tahapan utama pengelolaan aset, tetapi tidak dalam kerangka kegiatan/tahapan sebagaimana terdapat pada PP 6/2006 dan Permendagri 17/2007.

Sebagaimana diketahui, pada PP 6/2006 terdapat 10 kegiatan/tahapan yaitu : 1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 2) pengadaan; 3) penggunaan; 4) pemanfaatan; 5) pengamanan dan pemeliharaan; 6) penilaian; 7) penghapusan; 8) pemindahtanganan; 9) penatausahaan; 10) pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bahkan pada Permendagri 17/2007 terdapat 13 kegiatan/tahapan yaitu : 1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 2) pengadaan; 3) penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; 4) penggunaan; 5) penatausahaan; 6) pemanfaatan; 7) pengamanan dan pemeliharaan; 8) penilaian; 9) penghapusan; 10) pemindahtanganan; 11) pembinaan, pengawasan dan pengendalian; 12) pembiayaan; dan 13) tuntutan ganti rugi.

Tulisan ini terinspirasi oleh Doli D. Siregar dalam bukunya “Manejemen Aset”, yang diterbitkan PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, terdapat 4 kegiatan/langkah utama dalam pengelolaan aset, yaitu : inventarisasi, legal audit, penilaian aset dan optimalisasi pemanfaatan aset.

Selanjutnya, kami ingin menjelaskan 4 tahapan tersebut dengan bahasa PP 6/2006 dan Permendagri 17/2007.

PERTAMA, INVENTARISASI.

Inventarisasi secara umum bisa diartikan sebagai pencatatan. Sehingga setiap barang akan tercatat jelas informasi dari barang tersebut, misalnya : barangnya apa, posisinya dimana, keadaannya bagaimana, dan informasi lainnya yang diperlukan.

Pasal 1 angka (21) pada PP 6/2006 dan Pasl 1 angka (31) pada Permendagri 17/2007 menyatakan Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.

Dalam implementasi saat ini, dalam temuan BPK  masih ditemukan barang yang tidak terinventarisir dengan baik (informasi yang dicatat terhadap setiap barang belum lengkap), bahkan sama sekali tidak terinventarisir. Bila dilihat dari keadaanya, akan terdapat 4 kemungkinan :

BARANG/FISIK CATATAN
Ada Ada
Ada Tidak ada
Tidak ada ada
Tidak ada Tidak ada

Keterangan :

  1. Barangnya ada dan tercatat. Hal ini yang diinginkan dalam pengelolaan aset. Seringkali masih ditemukan, ternyata informasi/identitas barang belum tercatat dengan lengkap. Misalnya : tidak adanya nilai barang, tidak adanya bukti kepemilikan.
  2. Barangnya ada tetapi tidak tercatat. Walapun jarang hal ini masih sering jadi temuan dalam audit BPK.
  3. Barangnya sudah tidak ada dan catatannya masih ada. Keadaan ini yang paling banyak dialami oleh Pemda. Biasanya hal ini membuktikan proses penghapusan tidak berjalan dengan baik.

Apalagi bila selesai diadakan sensus barang, semakin banyak selisih antara jumlah barang yang ada dengan jumlah barang pada catatan.

  1. Barangnya tidak ada dan dicatatan juga tidak ada. Apa mungkin hal ini terjadi/diketahui BPK? Jangan lupa, bahwa BPK mendapatkan data bukan hanya berasal dari catatan aset yang ada di penyimpan barang dan pengurus barang, tetapi juga berasal dari bagian keuangan, khususnya SP2D yang dikeluarkan oleh Kuasa BUD.

Hal ini disebabkan karena belum terpenuhi sistem dan prosedur penerimaan barang dan/atau tidak adanya kepatuhan terhadap sistem dan prosedur penerimaan barang.

Beberapa hal yang menjadi penyebab proses inventarisasi tidak berjalan baik adalah :

  1. Sistem dan prosedur penerimaan barang yang belum tersedia; dan/atau
  2. Belum adanya kepatuhan terhadap penerimaan barang, misalnya : barang dari pihak ke tiga/rekanan langsung diterima oleh Unit Pemakai, tidak melalui Penyimpan Barang. Apalagi jika selanjutnya dokumen barang tersebut tidak diberikan kepada Penyimpan barang.
  3. Proses penghapusan yang tidak berjalan dengan baik. Seandainya setiap barang yang memenuhi syarat untuk dihapuskan diajukan oleh Pengurus Barang di SKPD, dan selanjutnya di proses oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola yang dibantu oleh Pembantu Pengelola, dan di setujui oleh Kepala Daerah maka barang yang seharusnya dihapus akan benar-benar terhapus dari catatan barang. Tetapi jika tidak terjadi/selesai dalam proses penghapusan maka barang yang tadinya rusak/idle yang ada di SKPD biasanya akan menjadi hilang. Apalagi jika SKPD tidak memiliki gudang penyimpanan barang.
  4. Ketersediaan aplikasi sistem informasi Aset. Tidak bisa dipungkiri peran penting aplikasi berbasi IT dalam efektifitas dan efisiensi pengolahan data. Apalagi untuk data yang berjumlah besar.

KEDUA : LEGAL AUDIT

Legalitas yang dimaksud disini adalah kelengkapan administrasi dan bukti kepemilikan yang terkait dengan alih kepemilikan atau pemindahtanganan.

Pertanyaan selanjutnya, jenis aset apa yang memiliki bukti kepemilikan? Biasanya yang akan langsung teringat oleh kita adalah tanah dan kendaraan bermotor, memang selain kedua jenis barang tersebut masih ada, tetapi sangat sedikit barang tersebut yang dimiliki Pemda. Bukti kepemilikan tanah adalah sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), bukti kepemilikan kendaraan bermotor adalah BPKB. Bagaimana dengan bukti kepemilikan notebook dan sejenisnya? Apakah bukti kepemilikannya bisa berupa bukti pembelian/pembayaran?

Permasalahan yang saat ini terjadi adalah masih ditemukannya tanah Pemerintah Daerah yang belum memiliki sertifikat. Sehingga hal ini akan menjadi rawan gugatan oleh pihak-pihak lain.

Selain permalahan tersebut masih banyaknya ditemukannya barang hibah dari pihak lain yang di terima oleh Pemerintah Daerah yang belum dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah, khususnya barang dari hasil kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat ke Pemerintah daerah yang hanya dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang tidak ada/belum ada kelanjutan apakah barang tersebut dihibahkan atau tidak, seandainya dihibahkan harus ada Naskah Perjanjian Hibah.

KETIGA, PENILAIAN ASET.

Sebagaimana diketahui bahwa Standar Akuntansi Pemerintah mensyaratkan untuk dilakukannya penilaian terhadap barang milik daerah. Pada prinsipnya saya rasa semua pemerintah daerah mau melakukan penilaian sebagaimana di amanatkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah, yang sekarang sudah diatur pada PP 71/2010. Tetapi mengingat keterbatasan anggaran, kita semua menyadari bahwa banyak pemerintah daerah tidak bisa melakukan penilaian dengan menggunakan penilai profesional.

Permasalahan yang mendasar adalah, belum adanya persiapan yang memadai untuk menyediakan SDM/Pegawai Pemda untuk mendapatkan sertifikasi Penilai. Hal ini beda sekali dengan persiapan pemda dalam menyiapkan SDM untuk memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.   Dan memang hal ini membutuhkan perubahan pemikiran ditingkat pengambil kebijakan di Pemda.

Jika Pemda tidak memulai untuk menyiapkan SDM yang memilik sertifikasi Penilai Barang, maka pemerintah daerah akan terus tergantung dengan penilai eksternal. Hal ini berarti Pemda akan terus mengeluarkan anggaran yang besar untuk penilai eksternal.

Permasalahan Penilaian yang sampai saat ini belum pemerintah daerah mampu menyelesaiakan adalah, siapa yang menghitung Biaya Perolehan ? apakah pengelola keuangan atau pengelola barang? Apakah penentuan Biaya Perolehan harus dimulai dari Perencanaan Anggaran (Penyusunan RKA-SKPD) atau pada saat pelaksanaan anggaran atau penatausahaan? Lihat tulisan diblog yang berjudul “Audit BPK, Kebijakan Akuntansi dan Kebijakan Akuntansi Aset Daerah”.

KEEMPAT, OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pengelolaan barang milik daerah masih sangat rendah. Dan hingga saat ini PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap menjadi primadona bagi Pemerintah Daerah, apalagi setelah keluarnya PP 69/2010 yang mengatur insentif Pajak Daerah.

Beberapa hal yang menjadi penyebab kurangnya optimalisasi/pemanfaatan aset daerah adalah :

  1. kurangnya tertib administrasi dalam inventarisasi aset, sehingga pengelola aset sendiri terkadang tidak mengetahui keberadaan asetnya;
  2. kurang lengkapnya bukti kepemilikian aset, terutama untuk tanah dan/atau bangunan, sehingga ketika akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga akan mempengaruhi minat mitra kerjasama;
  3. kesulitan dalam menilai aset daerah yang akan dikerjasamakan;
  4. Regulasi yang mengatur sistem dan prosedur lelang dalam menentukan mitra kerjasama belum diatur dengan detail. Sehingga banyak pengelola aset daerah lebih memilih aman daripada berurusan dengan penegak hukum karena masih adanya peraturan lelang yang multi tafsir;
  5. Keterbukaan informasi oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan aset yang akan dikerjasamakan belum sepenuhnya dapat menggambarkan informasi terhadap potensi kerjasama pemanfaatan aset daerah.

 

Referensi :

  1. PP 6/2006 & PP 38/2008
  2. Permendagri 17/2007
  3. PP 24/2005 & PP 71/2010
  4. Siregar Doli D., “Manejemen Aset”, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta

 

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan barang milik daerah/aset daerah dan pengelolaan keuangan daerah serta yang terkait dengan hak dan kewajiban DPRD.

blog : https://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………..

About these ads

7 Responses

  1. Makasih pa, tulisannya byk membantu kami dalam operasionalisasi pengelolaan aset, mhn izin materinya dicopy pa…

  2. Met pagi pak,

    saya sangat suka sekali dengan tulisan bapak, kebetualn saya dapat tugas untuk menjelaskan tentang aset daerah. Jadi saya mohon ijin untuk mengcopy beberapa isi dari tulisan ini..atas kesediannya kami ucapkan terimakasih

  3. apa kabar pak?
    Bagus sekali blognya, buat silaturahmi dan pencerahan bagi stakeholder yg berdidikasi di bidang pengeloaan keuangan dan aset daerah, terimakasih

  4. slamt siang pak…
    sangat berguna sekali pak… tulisan bapak, khususnya bagi pengelola pengelola keuangan daerah khususnya bidang aset. Mohon izin mengcopynya, terima kasih

  5. apa kabar pak,memang bener dalam pengelolaan aset di daerah belum maksimal,perlu adanya ujud nyata pemda terhadap pengelolaan aset banyak aset pemda yang belum ter indentifikasi kepemilikannya terutama dengan tanah dan kenderaan pak,perlu undangan dari mappi mengirimkan imformasi pelatihan penilaian barang milik daerah ke pemerintah daerah melalui dinas pengelolaan keuangan .saya terinspirasi dari tulisan bapak dan terima kasih dari ali umar di aceh singkil dinas pengelololaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten aceh singkil.

  6. Thanks sbanyak-banyaknya pa, info na sangat membantu sekali terlebih sy yg tidak pernah ikut pelatihan ataupun diklat aset.. smentara sy kerja di aset pemko p.raya namun banyak hal yang sy rasa perlu dipelajari..alasan klise pemda keterbatasan anggaran shgga kita yg kerja belajar sndiri..alhamdulillah ada internet yang mbantu kita mendapatkan info..mohon saya dikirimkan info2 tentang BMD via email sy :
    iikalteng@yahoo.com
    thanks

  7. mohon maaf pak..saya seorang PNS di lampung yang diberikan tugas untuk merancang peraturan bupati tentang penghapusan aset /barang milik daerah..mohon saran dan pencerahannya pak…kalau mungkin dapat diberikan sisdur tentang peghapusan aset yang sdh pernah ada yang bapak ketahui..sebelumnya terimaksih banyak pak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 32 other followers

%d bloggers like this: