DAK PENDIDIKAN

 

Begitu mendengar kalimat Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan, sebagian dari kita pasti sudah membayangkan bahwa dana dan juknis DAK Pedidikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah  selalu terlambat. Hal ini  tidak selalu salah, tetapi, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan DAK Pendidikan?

Dimana diatur tentang Dana Alokasi Khusus? Terutama DAK Pendidikan ?

  1. UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
  2. PP 55/2005 tentang Dana Perimbangan.

Saat ini kedua regulasi diatas sebagai sumber utama pengaturan DAK. Berdasarkan dari amanah kedua regulasi tersebut,  terbit peraturan pelaksanaan setiap tahun.

Pasal 1 huruf 23 UU 33/2004 menyatakan Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional

Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Pertanyaan dari pasal 1 huruf 23 UU 33/2004 tersebut adalah:

  1. berapa besar dana DAK dialokasikan dalam APBN? Bagaimana mekanisme penentuannya?
  2. “Yang dialokasikan kepada daerah”. Daerah mana saja yang mendapat DAK? Siapa yang menentukan daerah tersebut mendapatkan DAK? Apa kriterianya agar mendapatkan DAK?
  3. “Kegiatan khusus merupakan urusan daerah”. Apa yang dimaksud kegiatan khusus? Dimana diatur tentang kegiatan khusus?
  4. “Prioritas Nasional”. Apa yang dimaksud prioritas nasional? Dimana diatur tentang prioritas nasional? Bagaimana mengkaitkan prioritas nasional dengan urusan daerah? Dan kapan?

Untuk memudahkan memahami tentang DAK ada baiknya kita lihat, bagaimana sistem transfer (dana) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, dalam UU 33/2004 menyatakan Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas :

(1) Dana Bagi Hasil (DBH),

(2) Dana Alokasi Umum (DAU), dan

(3) Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

 

 

Gambar

Pola Hubungan Keuangan Pusat – Daerah

Selain ketiga jenis transfer tersebut karena perintah undang-undang masih terdapat jenis transfer lainnya : dana otsus dan dana penyesuaian.

Sekilas tentang transfer diatas, masih adakah mekanisme transfer selain hal tersebut diatas? Apakah Dana Ad Hoc juga termasuk transfer?

Kembali ke DAK,

Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional dan yang menjadi urusan daerah berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Jadi setiap tahun dalam UU APBN akan ditentukan berapa alokasi untuk DAK.

Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran bersangkutan. Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah. Menteri Teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan.

Setelah menerima usulan kegiatan khusus, Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK melalui 2 (dua) tahapan, yaitu: Penentuan Daerah tertentu yang menerima DAK dan Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis.

Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan selanjutnya menteri teknis menyusun Petunjuk Teknis penggunaan DAK yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagaimana kalau PMK tentang Alokasi  dan Juknis dari menteri teknis terlambat?

 

DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan (transfer)  dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi (besaran pagu) dan penggunaan DAK di dalam APBD.

Apa maknanya kalau DAK menjadi bagian APBD?

 

Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk teknis Penggunaan DAK. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.

Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. Kewajiban penyediaan Dana Pendamping menunjukkan komitmen daerah terhadap bidang kegiatan yang didanai dari DAK yang merupakan kewenangan daerah.

Dana Pendamping digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik. Kegiatan fisik dimaksud adalah kegiatan diluar kegiatan administrasi proyek, kegiatan penyiapan proyek fisik, kegiatan penelitian, kegiatan pelatihan, kegiatan perjalanan pegawai daerah, dan kegiatan umum lain yang sejenis.

Daerah dengan kemampuan keuangan tertentu tidak diwajibkan menganggarkan Dana Pendamping. Yang dimaksud daerah dengan kemampuan keuangan tertentu adalah daerah yang selisih antara penerimaan umum APBD dan Belanja Pegawainya sama dengan 0 (nol) atau negatif.

Kepala daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada: Menteri Keuangan, Menteri Teknis dan Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Penyaluran DAK dapat ditunda apabila Daerah tidak menyampaikan laporan. Menteri teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pernbangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan program dan kegiatan, penyaluran, dan pelaporan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Kegiatan dan urusan yang didanai dari DAK saat ini adalah :

  1. DAK Pendidikan, yang diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 tahun yang bermutu, yang diperuntukkan bagi SD, baik negeri maupun swasta, yang diprioritaskan pada daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, dan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.
  2. DAK Kesehatan, yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin serta masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, melalui peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya untuk pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, dan jaringannya termasuk poskesdes, dan rumah sakit provinsi/kabupaten/kota untuk pelayanan kesehatan rujukan, serta penyediaan sarana/prasarana penunjang pelayanan kesehatan di kabupaten/kota.
  3. DAK Keluarga Berencana, yang diarahkan untuk meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan Program KB, sarana dan prasarana pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)/ advokasi Program KB; sarana dan prasarana pelayanan di klinik KB; dan sarana pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dalam rangka menurunkan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk, serta meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
  4. DAK Infrastruktur Jalan dan Jembatan, yang diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang dan jasa, serta hasil produksi yang diprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi regional.
  5. DAK Infrastruktur Irigasi, yang diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana sistem irigasi termasuk jaringan reklamasi rawa dan jaringan irigasi desa yang menjadi urusan kabupaten/ kota dan provinsi khususnya di daerah lumbung pangan nasional dan daerah tertinggal dalam rangka mendukung program peningkatan ketahanan pangan.
  6. DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi, yang diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air minum dan meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan penyehatan lingkungan (air limbah, persampahan, dan drainase) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
  7. DAK Pertanian, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian di tingkat usaha tani, dalam rangka meningkatkan produksi guna mendukung ketahanan pangan nasional.
  8. DAK Kelautan dan Perikanan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran, dan pengawasan, serta penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

 

DAK PENDIDIKAN

Dari uraian diatas, dapat ditegaskan kembali bahwa alokasi DAK Pendidikan Kabupaten/Kota merupakan bagian dari DAK Pendidikan secara Nasional, DAK Pendidikan secara Nasional bagian dari DAK keseluruhan, DAK keseluruhan merupakan bagian dari Dana Perimbangan/tranfer Pemerintah Pusat ke Daerah.

Regulasi yang mengatur khusus tentang DAK Pendidikan adalah :

  1. UU APBN yang ditetapkan tiap tahun mengalokasikan DAK Pendidikan secara Nasional
  2. Peraturan Menteri Keuangan yang ditetapkan tiap tahun, mengalokasikan DAK Pendidikan perDaerah.
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tiap tahun tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. Biasanya ada dua petunjuk teknis : untuk tingkat SD dan SMP.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah.

 

Misalnya, regulasi DAK Pendidikan untuk tahun anggaran 2010 yaitu :

  1. UU 2/2010 tentang Perubahan UU 47/2009 tentang APBN TA 2010
  2. Peraturan Menteri Keuangan No. 200/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan Penyaluran DAK Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010.
  3. Permendiknas 18/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Untuk SD/SDLB
  4. Permendiknas 19/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah dan telah direvisi dengan Permendagri 59/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 20/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah.

Dari regulasi diatas, hal yang menarik adalah, bahwa sejak DAK Pendidikan ada hingga TA. 2008 penganggaran DAK Pendidikan selalu ada dalam APBD. Dalam bentuk program dan kegiatan di SKPD/Dinas Pendidikan.

Tetapi sejak keluarnya Permendagri 20/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DAK Di Daerah khususnya Pasal 33, DAK Pendidikan dianggarkan dalam bentuk Hibah ke SKPD/Dinas Pendidikan.

Mengapa dalam bentuk hibah? Karena Permendagri 20/2009 merujuk kepada Pasal 48 UU 20/2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan “Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal ini tidak sejalan dengan spirit yang ada pada PP 58/2005.

Karena terjadi permasalahan dalam paparan implementasi dan amanah dari Pasal 18(5b) UU 2/2010 tentang Perubahan UU 47/2009 tentang APBN dan tidak sesuai dengan PP 58/2005, Permendagri 20/2009 direvisi menjadi Permendagri 59/2010.

Dimana pada Pasal 33 diubah sehingga menjadi :

  1. Pengelolaan Keuangan DAK Bidang Pendidikan TA 2010 yang dianggarkan melalui mekanisme belanja hibah/transfer sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 :
    • PPKD yang belum menyalurkan dana ke masing-masing rekening sekolah dilakukan pergeseran anggaran dari belanja hibah/transfer di PPKD ke belanja langsung per kegiatan di SKPD/Dinas Pendidikan; dan
    • PPKD yang sudah menyalurkan dana ke masing-masing rekening sekolah tetap melaksanakan sampai dengan tahun anggaran 2010 berakhir.
  2. Pengelolaan Keuangan DAK Bidang Pendidikan TA 2011 dan seterusnya dianggarkan melalui mekanisme belanja langsung per kegiatan di SKPD/Dinas Pendidikan dan mengikuti mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Sisa DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang belum disalurkan pemerintah ke daerah akan disalurkan paling lambat tanggal 28 Desember 2010 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Dalam hal terdapat sisa DAK Bidang Pendidikan pada kas daerah saat tahun anggaran 2010 berakhir, maka sisa DAK tahun anggaran 2010 digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Bidang Pendidikan pada Tahun Anggaran 2011.
  5. Pelaksanaan sisa DAK Bidang Pendidikan tahun anggaran 2010 yang dilaksanakan tahun  anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada petunjuk teknis DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010.
  6. Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Gambar : Perbedaan Permendagri 20/2009 dan Permendagri 59/2010

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan barang milik daerah/aset daerah dan pengelolaan keuangan daerah serta yang terkait dengan hak dan kewajiban DPRD.

blog : https://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………..

One Response

  1. Informasinya sangat berguna, mas Riris.
    Terima kasih banyak.
    Belum bisa berkomentar nih…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: