Pembangunan Ekononomi dan Daya Tarik Investasi di Pemerintah Daerah

Mendengar kata Investasi, yang muncul dibenak kita biasanya adalah investasi yang dilakukan oleh swasta di pemerintah daerah, dan tentu saja dengan segala kesulitan administrasi perijinannya.

Investasi merupakan unsur utama dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang dikehendaki, maka diperlukan suatu jumlah investasi tertentu, yang di biayai oleh tabungan nasional.

Di negara berkembang (termasuk Indonesia) yang pada umumnya tidak( memiliki tabungan nasional yang cukup guna membiayai pembangunan, maka diperlukan pemasukan modal dari luar.

Motif utama pemerintah mengundang masuknya modal asing ke Indonesia adalah, keinginan untuk menggali potensi kekayaan alam dan sumberdaya manusia yang dimiliki agar bisa memperkuat perekonomian nasional.

Melalui PMA, proses industrialisasi di harapkan bisa berkembang bersama-sama dengan proses alih tehnologi, alih kepemilikan, perluasan kesempatan kerja yang disertai dengan peningkatan keahlian dan ketrampilan.

Salah satu kebijakan ekonomi untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional adalah meningkatkan investasi PMDN dan PMA. Untuk itu, penciptaan iklim usaha yang kondusif diperlukan agar dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya.

Pertanyaannya apakah kehadiran investasi asing, khususnya investasi langsung, umum disebut Penanaman Modal Asing (PMA) atau Foreign Direct Investment (FDI) di suatu negara menguntungkan negara tersebut, khususnya dalam hal pembangunan dan pertumbuhan ekonomi? Hal ini tidak perlu dipertanyakan lagi.

Banyak bukti empiris seperti pengalaman-pengalaman di Korea Selatan, Malaysia, Thailand, China, dan Vietnam yang sangat agresif dalam usahanya menarik modal asing serta banyak lagi negara lainnya yang menunjukkan bahwa kehadiran PMA memberi banyak hal positif terhadap perekonomian dari negara tuan rumah.

Pertanyaan selanjutnya, apakah Indonesia masih menarik bagi investor? Atau apa daya tarik Indonesia relatif dibandingkan negara-negara lain untuk menarik investor?

Setelah lebih satu dekade pelaksanaan otonomi daerah, penting untuk melihat bagaimana persepsi pemerintah daerah dan investor tentang investasi di daerah sehingga terjadi persamaan visi, persepsi, arah, dan tujuan kegiatan investasi di daerah antara pemda dan pengusaha.

Pertanyaan diatas, memerlukan kajian dan penelitian yang komprehensif dan mendalam untuk menjawabnya.

Tulisan ini tidak berusaha untuk menjawab pertanyaan diatas, tulisan ini hanya mencoba menyajikan faktor-faktor apa saja yang menjadi daya tarik investasi di pemerintah daerah oleh swasta.

Untuk memudahkan diskusi tentang investasi, harus  dibedakan dengan jelas antara: investasi oleh Pemerintah (Pemerintah Daerah) dan investasi diwilayah administrasi pemerintah daerah.

Kecenderungan terkini terkait investasi adalah:

  1. Menguatnya tekanan internasional agar pemerintah tidak terlibat dalam kegiatan usaha;
  2. Banyak negara yang menjual perusahaan yang dikelolanya;
  3. Banyak Badan Usaha Milik Daerah tidak pernah menghasilkan laba;
  4. Pemerintah diminta mendorong usaha dan investasi swasta dengan berbagai kebijakan, misalnya: menciptakan iklim usaha yang kondusif, perizinan satu atap, menjamin keamanan/kepastian berinvestasi, dll.

Pada dasarnya, investasi untuk:

1. Pemerintah Pusat (dana APBN) dalam melakukan investasi diatur dalam :

  • PP 8/2007 diubah dengan PP 1/2008, dan
  • PMK 181/2008 diubah dgn PMK 44/2011 ttg Pelaksanaan Investasi Pemerintah

2. Pemerintah Daerah (dana APBD) dalam melakukan investasi diatur dalam :

  • PP 8/2007 diubah dengan PP 1/2008, dan
  • Permendagri (masih dalam draft)

3. Swasta dalam negeri / asing yang melakukan investasi diwilayah administrasi pemerintah daerah diatur dalam :

  • UU 25/2005 ttg Penanaman Modal Dalam Negeri
  • PP 45/2008 ttg Pedoman Pemberian Insentif dan Pemeberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah
  • Permendagri 24/2006 ttg Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
  • Perpres 77/2007 yang telah direvisi dengan Perpres 111/2007, dan juga telah direvisi menjadi  Perpres 36/2010 ttg Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan bidang usaha yg terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal.

Selain itu, investasi pemerintah berdasarkan kepemilikan juga dapat dibedakan menjadi:

  1. Kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, berdasarkan PP 8/2007 yang telah diubah menjadi PP 1/2008, PP 58/2005 dan Pemanfaatan aset pada PP 6/2006.
  2. Kekayaan daerah yang dipisahkan, melaui pembentukan BUMD/Perusda, yang diatur dalam UU 5/1962 ttg Perusahaan Daerah dan turunannya.

Masalah-masalah utama dalam melakukan bisnis di Indonesia, menurut WEF (2007), The Global Competitiveness Report 2007-2008, Geneva: World Economic Forum sebagaimana dikutip dalam Daya Saing Indonesia dalam Menarik Investasi Asing oleh Tulus Tambunan adalah:

  1. Kriminal & pencurian
  2. Etik kerja TK buruk
  3. Pajak terlalu besar
  4. Pemerintah yang tidak stabil
  5. Regulasi uang asing
  6. Korupsi
  7. Inflasi
  8. Keterbatasan tenaga kerja terdidik
  9. Regulasi perpajakan tidak kondusif
  10. Peraturan ketenaga kerjaan yang restriktif
  11. Kebijakan tidak stabil
  12. Akses terbatas untuk pendanaan
  13. Birokrasi tidak efisien
  14. Infrastruktur buruk

Hasil penelitian ADB menunjukkan bahwa tidak berkembangnya investasi di Indonesia karena masih lemahnya perangkat hukum serta kepastian usaha sehingga realisasi investasi masih rendah sekalipun nilai persetujuan cukup tinggi (www.geocities.com).

Selain itu, masalah pungutan liar (pungli), peraturan daerah, perpajakan, tumpang tindihnya peraturan, birokrasi, egosektoral, dan infrastruktur merupakan masalah lain yang harus segera ditangani apabila investor ingin menanamkan modalnya ke suatu daerah. (Umar Hamzah, 2005; Usman Syaikhu, 2002).

Menurut KPPOD dalam Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota Di Indonesia yang diterbitkan tahun 2003, beberapa faktor berikut yang bisa menjadi daya tarik investasi pemerintah daerah:

  1. Kelembagaan :
  • kepastian hukum,
  • keuangan daerah,
  • pelayanan aparatur, dan
  • perda
  1. Sosial politik :
  • sosial politik,
  • keamanan, dan
  • budaya
  1. Ekonomi daerah :
  • potensi ekonomi, dan
  • struktur ekonomi
  1. Tenaga kerja dan produktivitas :
  • biaya tenaga kerja,
  • ketersediaan tenaga kerja, dan
  • produktivitas tenaga kerja
  1. Infrastruktur fisik :
  • ketersediaan infrastruktur, dan
  • kualitas infrastruktur

KELEMBAGAAN

Kelembagaan, mencakup kapasitas pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal perumusan kebijakan, pelayanan publik, kepastian dan penegakan hukum, serta pembangunan daerah.

KELEMBAGAAN : KEPASTIAN HUKUM

Yang dimaksud dengan kepastian hukum disini adalah adanya konsistensi peraturan dan penegakan hukum di daerah.

Konsistensi peraturan ditunjukkan dengan adanya peraturan yang dapat dijadikan pedoman untuk suatu jangka waktu yang cukup, sehingga tidak terkesan setiap pergantian pejabat selalu diikuti pergantian peraturan yang bisa saling bertentangan.

Sedangkan penegakan hukum dilihat dari kinerja aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan peraturan dan keputusan sesuai dengan peraturan tanpa membedakan subyek hukum.

Termasuk dalam variabel kepastian hukum adalah keberadaan pungutan liar diluar birokrasi yang dapat terjadi baik di jalur distribusi maupun tempat produksi.

Selain itu hubungan antara eksekutif dan legislatif. Bilamana hubungan kedua unsur pemerintahan itu terjalin baik maka akan kondusif bagi kepastian hukum dalam pengertian luas (dalam praktik dunia usaha, aturan formal bisa terabaikan ketika terjadi perselisihan antar kedua unsur pemerintahan tersebut yang berimbas ke dunia usaha).

KELEMBAGAAN : KEUANGAN DAERAH

Yang dimaksud Keuangan Daerah adalah kebijakan, strategi, dan teknik yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam upaya untuk memperoleh dana, serta pembelanjaan atau pengalokasian dana-dana tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fungsi atau tugas pemerintahan yang diemban oleh pemda (pelayanan, pembangunan, dan lain-lain).

Kebijakan pemerintah daerah dalam menggali dana dan mengelola dana yang telah mereka peroleh untuk peningkatan perekonomian daerahnya tersebut tertuang dalam Perda APBD.

Dalam pengelolaan keuangan daerah ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu struktur pungutan, dan komitment pemda dalam pembangunan.

Struktur pungutan digunakan untuk melihat upaya pemerintah daerah dalam memperoleh dana yang berasal dari pungutan yang dilakukan kepada masyarakat, seperti melalui pajak dan retribusi daerah serta pungutan lainnya.

Asumsinya rasio retribusi yang lebih kecil dari pajak akan mendukung dunia usaha, karena pada umumnya struktur pungutan dalam pajak relatif lebih jelas dibanding pungutan dalam retribusi.

Sementara struktur pembelanjaan APBD digunakan untuk melihat komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik.

Rasio anggaran pembangunan terhadap pengeluaran daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan yang merupakan indikasi komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk mendukung kegiatan usaha, dan mendorong perekonomian daerah.

KELEMBAGAAN : APARATUR DAN PELAYANAN

Aparatur di sini adalah orang/pejabat atau pegawai pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi administrasi pemerintah daerah, yaitu menyediakan pelayanan publik, infrastruktur fisik, serta merumuskan peraturan berupa aturan main dari aktivitas dunia usaha dan investasi.

Indikator aparatur pemda dalam pemeringkatan ini adalah penggunaan wewenang aparat pemda dalam menjalankan peraturan. Sedangkan dari sisi pelayanan yang diberikan aparatur pemda dilihat kejelasan rantai birokrasi dalam hal pengurusan perizinan dan hal-­hal lain terkait dengan dunia usaha serta perilaku aparat pemda dalam melakukan pelayanan.

KELEMBAGAAN : KEBIJAKAN DAERAH / PERATURAN DAERAH

Pada prinsipnya peraturan/kebijakan daerah adalah kerangka acuan / aturan main secara formal yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam mengatur aktivitas dunia usaha dan investasi.

Kebijakan Daerah dapat berupa Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan Kepala Daerah (SK Bupati/Walikota) yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah, prosedur pelayanan kepada masyarakat perizinan, dan lain-lain.

Perda yang mengatur mengenai prosedur pelayanan terhadap dunia usaha/investasi yang menarik para investor antara lain yang memberikan kemudahan dalam birokrasi pelayanan usaha, konsistensi kebijakan, harmonisasi antar produk hukum, tidak adanya hambatan-hambatan birokrasi dan sebagainya.

Peraturan yang memuat pungutan yang baik semestinya tidak hanya sekedar ditujukan untuk peningkatan PAD tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi, filosofi pungutan dan dampak terhadap perekonomian berkelanjutan.

Pelanggaran atas prinsip-prinsip tersebut merupakan distrorsi bagi kegiatan usaha dan investasi.

Distorsi dari pungutan tersebut bisa terjadi pada harga komoditas, hambatan lalu lintas perdagangan antar daerah, biaya produksi, ekonomi biaya tinggi akibat pungutan berganda atau yang melampaui kewajaran, dan sebagainya.

SOSIAL POLITIK

Yang dimaksud dengan kondisi sosial politik daerah adalah berbagai dampak atau akibat dari hubungan timbal balik antara segi kehidupan ekonomi dengan segi kehidupan politik, antara segi hukum dan segi kehidupan agama, segi kehidupan politik dan keamanan dan sebagainya.

SOSIAL POLITIK : KEAMANAN

Adalah situasi keamanan di daerah yang mempengaruhi kegiatan usaha/investasi, yang dapat mendukung atau menghambat aktivitas usaha/investasi dan jaminan keselamatan jiwa maupun harta.

Kondisi keamanan dapat diukur dari rasa aman dan tingkat gangguan keamanan terhadap dunia usaha maupun terhadap lingkungan masyarakat tempat usaha, serta kecepatan aparat dalam menanggulangi gangguan keamanan.

SOSIAL POLITIK : SOSIAL POLITIK

Kondisi sosial politik adalah keadaan di daerah yang merupakan hasil relasi antar pranata­-pranata dalam satu sistem sosial di daerah, baik antar pranata politik dan pemerintahan, antar pranata sosial di masyarakat, maupun antar pranata formal dalam pemerintahan maupun antara elemen-elemen masyarakat.

Beberapa aspek yang membentuk kondisi sosial politik daerah diantaranya adalah: keterbukaan birokrasi terhadap partisipasi dunia usaha dalam perumusan kebijakan yang menyangkut kepentingannya, konflik sosial antar kelompok masyarakat, stabilitas politik, dan kegiatan unjuk rasa.

SOSIAL POLITIK : BUDAYA MASYARAKAT

Budaya merupakan seperangkat ide atau gagasan yang dimiliki oleh sekelompok orang dalam wilayah tertentu, yang mendasari atau mengilhami perilaku atau tindakan orang, baik secara individu maupun kolektif dari anggota kelompok tersebut.

Yang diperlukan oleh investor yang akan masuk ke suatu daerah adalah nilai-nilai budaya masyarakat yang terbuka terhadap masuknya dunia usaha, adanya kondisi dimana masyarakat tidak antipati terhadap suatu investasi usaha.

Selain keterbukaan, perilaku nondiskriminatif dari masyarakat setempat dengan perlakuan yang sama kepada semua orang tanpa membedakan asal usul, ras, agama, gender dalam kegiatan di setiap sektor.

Etos kerja masyarakat, dalam pengertian kemauan kerja keras, persaingan untuk berprestasi, jujur dan mau/mudah untuk dibina; juga menjadi pertimbangan investor untuk membuka usaha di suatu daerah.

Bila masyarakat setempat mempunyai etos kerja yang baik maka akan memudahkan investor dalam rekrutmen pekerja tanpa harus mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah tersebut.

Hal lain yang juga dipertimbangkan oleh investor adalah adat istiadat, khususnya adat istiadat masyarakat setempat yang tidak mengganggu produktivitas usaha.

EKONOMI DAERAH

Merupakan ukuran kinerja sistem ekonomi daerah secara makro. Perekonomian daerah mencakup beberapa hal, antara lain variabel utama makro ekonomi (seperti total output / PDRB, tingkat harga, dan kesempatan kerja) yang membentuk struktur ekonomi daerah. Perekonomian daerah digunakan untuk mengukur daya dukung potensi ekonomi, (ketersediaan sumber daya alam, dan lain-lain), serta struktur ekonomi terhadap kegiatan usaha / investasi.

EKONOMI DAERAH : POTENSI EKONOMI

Potensi ekonomi daerah : mencakup potensi fisik dan non fisik suatu daerah/wilayah seperti penduduk/manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya sosial.

Faktor penduduk yaitu kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dilihat dari PDRB perkapita. PDRB perkapita merupakan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk di suatu daerah.

Kedua, potensi ekonomi dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi, yaitu rata-rata pertumbuhan nilai PDRB atas dasar harga konstan dari suatu periode/tahun terhadap periode/tahun sebelumnya.

Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai identifikasi potensi ekonomi yang menggambarkan kemampuan masyarakat setempat dalam cakupan yang luas. non-discriminative community

EKONOMI DAERAH :  STRUKTUR EKONOMI

Nilai tambah bruto seluruh sektor kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu daerah, digunakan untuk melihat struktur ekonomi daerah yang bersangkutan.

Basis struktur perekonomian terlihat dari kontribusi sektor-sektor ekonomi tertentu terhadap nilai bruto seluruh sektor yang ada di daerah tersebut (nilai tambah sektoral).

Berdasarkan kontribusi sektoral tersebut dapat dilihat apakah struktur ekonomi daerah yang bersangkutan berbasis sumber daya alam (primer), sudah terbiasa dalam kegiatan ekonomi produktif dan industrialisasi (sekunder), dan pada perdagangan, jasa, dan perbankan (tersier).

Indikator-indikator struktur ekonomi tersebut penting bagi investor untuk mengetahui kegiatan ekonomi yang telah berkembang di daerah yang bersangkutan.

TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam pembentukan nilai tambah suatu kegiatan ekonomi. Selain itu pekerja yang merupakan sumber daya manusia adalah komponen utama dari pembangunan karena pelaku utama pembangunan adalah manusia.

Untuk melihat gambaran tentang berapa besar nilai tambah suatu kegiatan ekonomi yang diberikan oleh setiap pekerja pada suatu kegiatan ekonomi dapat dilihat dengan menghitung produktivitas tenaga kerja.

TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS : KETERSEDIAAN TENAGA KERJA

Untuk kegiatan investasi/usaha diperlukan adanya tenaga kerja yang cukup tersedia, baik yang belum berpengalaman maupun yang sudah berpengalaman. Tenaga kerja tersebut dapat diperoleh dari daerah yang bersangkutan atau dengan mendatangkan dari daerah lain.

Ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh sebuah kegiatan usaha dilihat dari rasio jumlah penduduk usia produktif; rasio pencari kerja terhadap angkatan kerja; maupun tenaga kerja dengan basis pendidikan minimal SLTP yang sudah memiliki pengelaman kerja.

TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS :  BIAYA TENAGA KERJA

Yaitu tingkat kompensasi untuk pekerja secara keseluruhan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha, yang biasanya merupakan upah atau gaji untuk pekerjanya. Pedoman normatif pengupahan yang ditetapkan pemerintah UMP/ UMK menjadi faktor penting bagi pengusaha dalam mengkalkulasi bisnisnya.

Selain panduan normatif yang ada, investor juga membutuhkan ‘pasar’ upah yang berlaku di daerah yang bersangkutan berupa upah yang sebenarnya diterima oleh para pekerja yang mungkin bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari UMP/UMK; asumsinya semakin kecil upah menjadi semakin menarik bagi investor.

TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS :  PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang dikaitkan dengan faktor ekonomi. Secara makro hanya dapat diperoleh produktivitas rata-rata pada sektor-sektor ekonomi agregatif, bukan besarnya produksi barang dan jasa tetapi besarnya pertumbuhan ekonomi (PDRB).

Produktivitas diukur berdasarkan besarnya PDRB di sektor tertentu dibagi dengan jumlah pekerja di sektor tersebut. Metode ini banyak kelemahan dan kurang akurat, namun demikian cara pengukuran seperti ini masih memadai untuk menunjukkan kecenderungan produktivitas kesempatan kerja.

INFRASTRUKTUR FISIK

Yang dimaksud dengan infrastruktur fisik adalah berbagai instalasi dan kemudahan dasar (terutama sistem transportasi, komunikasi, dan listrik), yang diperlukan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas perdagangan dan kelancaran pergerakan orang, barang, dan jasa dari satu daerah ke daerah lain atau ke negara lain dalam suatu kegiatan usaha.

INFRASTRUKTUR FISIK : KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR FISIK

Untuk kelancaran kegiatan usaha perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur fisik seperti jalan raya, kereta api, pelabuhan laut dan udara, sarana komunikasi (telpon), dan sumber energi (listrik).

INFRASTRUKTUR FISIK : KUALITAS DAN AKSES TERHADAP INFRASTRUKTUR FISIK

Infrastruktur fisik yang tersedia belum tentu menjamin kelancaran kegiatan usaha. Untuk itu infrastruktur yang tersedia juga harus berada dalam kondisi baik. Kualitas infrastuktur selain memperlihatkan kondisi fisiknya yang siap dan layak untuk digunakan, juga ditunjukkan dengan kemudahan akses terhadap infrastruktur yang ada.

Pertanyaan selanjutnya, dapatkah para pengambil kebijakan di Pemerintah Daerah memperbaiki faktor-faktor yang mendorong daya tarik investasi diatas dan memiliki komitment serta mewujudkan langkah kongkrit dalam pembangunan ekonomi daerah.

referensi:

–       Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota Di Indonesia, 2003, KPPOD

–       Daya Saing Indonesia dalam Menarik Investasi Asing, Tulus Tambunan, Pusat Studi Industri dan UKM, Universitas Trisakti

–       Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Dalam Era Otoda, Umar Hamzah, 2005. http://www.pegasus.or.id

–       Otonomi Daerah dan Iklim Usaha: Kasus Tiga Kabupaten Di Jawa Barat, Usman Syaikhu, 2002, www.smeru.com

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan barang milik daerah/aset daerah dan pengelolaan keuangan daerah serta yang terkait dengan hak dan kewajiban DPRD.

blog : https://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………..

One Response

  1. Tulisan-tulisan Mas Riris sangat banyak membantu dan saya berharap tulisan-tulisan kedepan tidak kalah bagus dan bermanfat bagi org banyak. Sedikit saya ingin mengomentari, membaca tulisan ini dan tulisan-tulisan sebelumnya yang relevan dengan masalah investasi sepertinya ada sesuatu yang belum terungkap. Ketika suatu daerah banyak diminati investor mungkin tidak ada hambatan dengan pelaksanaan PP 6/2006 maupun Permendagri 17/2007 ketika wilayah yang menjadi objek investasi merupakan Aset Daerah, yang mana penetapannya harus dilakukan dengan proses tender. Ketentuan di atas sangat tidak mendukung untuk daerah-daerah yang kecil peminat, daerah-daerah yang tidak diminati banyak investor dan harus berusaha keras agar investasi bisa masuk kedaerahnya. Dengan kata lain, “JANGANKAN MAU DITENDER, UNTUK MENDATANGKAN INVESTOR SAJA SUSAH MAS”. Saya rasa perlu ada kajian khusus nih Mas. Thks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: