Sejarah BUMD

 


Dalam perubahan regulasi, nomenklatur Badan Usaha Milik Daerah atau disingkat BUMD keluarnya baru beberapa dekade terakhir, khususnya setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebelum adanya BUMD, lebih sering menggunakan nomenklatur Perusahaan Daerah, hal ini sebagaimana terdapat pada UU 5/1962 tentang Perusahaan Daerah.

Dan sejarah BUMD tidak terlepas dari perkembangan kebijakan terkait dengan BUMN. Pada awalnya, BUMN adalah perusahaan-perusahaan negara baik yang berbentuk badan-badan berdasarkan hukum perdata maupun yang berbentuk badan hukum berdasarkan hukum publik antara lain yang berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Indonesia/Indonesische Bedrijvenwet, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419 dan perusahaan-perusahaan milik negara yang didirikan berdasarkan undang-Undang Kompatilbilitet Indonesia (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448).

Dalam rangka mensikronkan segala kegiatan ekonomi pada saat itu, Pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 17 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Selanjutnya, dalam rangka menertibkan usaha negara berbentuk Perusahaan Negara terutama karena ada banyak usaha negara dalam bentuk Perusahaan Negara yang inefisien, maka Pemerintah menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara.

Dalam Perpu ini, ditetapkan bahwa usaha-usaha negara berbentuk perusahaan dibedakan dalam Perusahaan Jawatan (Perjan) yang didirikan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan dalam Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419), Perusahaan Umum (Perum) yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan UU 19 Prp.

Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, dan Persero yang merupakan penyertaan negara pada perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau KUHD (Wetboek Van Koophandel, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Seiring dengan perkembangan zaman serta dalam rangka menjamin kepastian dan penegakan hukum mengingat terjadinya dualisme pengaturan pada Perseroan Terbatas yang selama ini diatur dalam KUHD (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) dan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen, Staatsblad 1939: 569 jo.717) Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai penganti Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23) yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 dan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen, Staatsblad 1939: 569 jo.717).

Sekarang kita lihat sejarah BUMD dari sisi perubahan politik dalam negeri, sebenarnya rujukan utama tentang sejarah BUMD adalah Penjelasan Umum Undang-undang No.5 Tahun 1962 (UU 5/1962) tentang Perusahaan Daerah.

Kehadiran BUMD di Indonesia mempunyai latar belakang yang sama dengan BUMN, yakni terkait dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia.

Pada tahun 1957 Presiden Soekarno mengumumkan penyatuan Irian Barat dengan Indonesia, karena Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) gagal mengeluarkan resolusi yang menghimbau agar Belanda mau berunding dengan Indonesia untuk masalah Irian Barat. Penyatuan Irian Barat tersebut menjadi titik awal nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang beroperasi di Indonesia.

Sejak itu, Pemerintah Pusat mendirikan berbagai perusahaan milik Negara (BUMN). Pemerintah Pusat juga mendorong Pemerintah Swatantra Tk I dan Tk II pada waktu itu (sekarang setingkat Provinsi dan Kabupaten) untuk mendirikan perusahaan milik Daerah guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan jumlah produksi (berbagai barang dan jasa) yang waktu itu sangat dibutuhkan masyarakat. Perkembangan di tingkat Pusat direspons dengan antusias oleh Pemerintah Daerah Swatantra.

Perusahaan-perusahaan Daerah yang didirikan oleh Daerah waktu itu pada umumnya merupakan perusahaan yang tidak mengutamakan mencari keuntungan semata, melainkan ditujukan kepada terwujudnya fungsi sosial dari perusahaan itu terhadap Daerah; misalnya dalam bentuk percepatan produksi dan penyaluran barang dan jasa dan pembukaan lapangan kerja.

Memasuki tahun 1960-an, Pemerintah Pusat melihat indikasi bahwa kegiatan ekonomi (bisnis) yang dilakukan di Daerah kurang tertata dan kurang jelas kaitan dan kontribusinya terhadap pembangunan nasional. Karena itu, dilakukan penataan kembali, baik statusnya maupun organisasinya. Sejalan dengan itu, diterbitkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) No.I/MPRS/1960. Dalam Ketetapan tersebut antara lain disebutkna bahwa dalam rangka pemberian otonomi yang riil dan luas kepada Daerah-daerah dengan mengingat kemampuan Daerah masing-masing, dipandang perlu untuk menetapkan dasar-dasar untuk mendirikan Perusahaan Daerah.

Prinsip desentralisasi dalam pemerintahan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar (UUD) waktu itu, menghendaki agar Daerah Swatantra dapat mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri dengan sebaik-baiknya. Untuk dapat melaksanakan maksud tersebut, maka diperlukan adanya sumber-sumber keuangan yang memberikan cukup kemampuan dan kekuatan kepada Daerah Swatantra. Hasil Perusahaan Daerah adalah salah satu pendapatan pokok di Daerah. Berhubung dengan itu, maka selain perusahaan yang mengutamakan kemanfaatan umum, dapat pula didirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan Daerah, sekaligus untuk mempertinggi produksi.

Titik berat kegiatan Perusahaan Daerah ditujukan ke arah pembangunan Daerah, dan pembangunan ekonomi nasional umumnya, untuk memenuhi kebutuhan rakyat, dengan mengutamakan industrialisasi. Oleh karena itu, sebagian dari laba yang diperoleh Perusahaan Daerah diwajibkan disediakan bagi dana pembangunan Daerah yang bersangkutan.

Di samping itu, untuk kepentingan pembangunan Daerah, segala dana dan sumberdaya (funds and forces) masyarakat juga dimobilisasi dan, oleh karena itu, koperasi dan swasta harus diikutsertakan secara aktif dalam pendirian Perusahaan Daerah. Namun, pengikutsertaan swasta tersebut tetap dengan pokok pikiran bahwa Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan. Artinya, Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Dengan latar belakang pemikiran seperti itu, saham Perusahaan Daerah dibedakan menjadi saham prioritet dan saham biasa, dimana saham prioritet hanya bisa dikuasai oleh Daerah, baik Daerah Tingkat I ataupun Daerah Tingkat II. Namun, apabila modal Perusahaan Daerah seluruhnya terdiri atas kekayaan satu Daerah, maka modalnya tidak perlu dirupakan saham-saham.

 

Referensi :

  1. Rencana Strategis Pembinaan Pengurusan  dan Pengelolaan BUMD 2008 – 2012, GRS II – SP 224, HICKLING.
  2. UU 5/1962 tentang Perusahaan Daerah
  3. Sekilas Sejarah BUMD, http://bumd.wordpress.com

 

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan barang milik daerah/aset daerah dan pengelolaan keuangan daerah serta yang terkait dengan politik DPRD.

blog : https://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………..

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: