Penyusunan PerKDH Hibah dan Bansos

Sebenarnya amanah bagi Pemda untuk menyusun peraturan kepala daerah tentang hibah, bansos dan bantuan keuangan sudah ada sejak Permendagri 13/2006 diterbitkan, yaitu Pasal 133 (3), tetapi karena masih ada beberapa Pemda yang belum menetapkan PerKDH tersebut, maka dalam Permendagri 22/2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2012 dinyatakan bahwa pemerintah daerah HARUS menyusun sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja HIBAH, belanja BANTUAN SOSIAL serta belanja BANTUAN KEUANGAN ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

Artinya, jika Pemda sudah membuat PerKDH tersebut agar disesuaikan dengan Permendagri 32/2011, jika belum menyusun HARUS segera menyusun PerKDH tersebut.

Permendagri memang tidak akan mengatur secara detail dan rigid, pengaturan selanjutnya dengan Peraturan Kepala Daerah.

Yang harus diperhatikan adalah, apakah dengan Permendagri 32/2011 ini sudah cukup mengakomodir dalam penyusunan PerKDH tentang Hibah dan Bansos? Jika belum, hal-hal apa saja yang perlu ditegaskan dan ditambahkan?

Beberapa hal yang perlu diatur lebih detail dan rigid dalam PerKDH tentang Hibah dan Bansos adalah:

  • Batas maksimal hibah dan bansos.

Hal ini penting untuk diatur, agar ada kepastian berapa batas maksimal hibah dan bansos yang diberikan oleh Pemda. Jika hal ini tidak diatur maka akan sangat mungkin akan terjadi rasa ketidak adilan. Besaran maksimal agar disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan juga jenis kegiatan yang diajukan. Apakah kegiatan yang diajukan sudah pernah atau sedang dilaksanakan oleh SKPD, jangan sampai terjadi duplikasi anggaran.

  • Waktu penyampaian pengajuan proposal hibah dan bansos.

Hal ini harus diperjelas karena terkait dengan siklus penyusunan APBD dan waktu yang dibutuhkan untuk proses verifikasi oleh SKPD (sangat mungkin jumlah proposal yang banyak).

  • “Masyarakat” dalam penerima hibah.

Permendagri 32/2011 menyatakan hibah dapat berikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional. Dengan persyaratan paling sedikit:

a.   memiliki kepengurusan yang jelas; dan

b.   berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Terkait dengan huruf a dan b diatas, siapa yang menyatakan bahwa kelompok itu memiliki kepengurusan yang jelas? Bukankah hal ini perlu diatur, misalnya harus mendaftar di Kecamatan, ato cukup di Keluruhan ato Desa?

  • Kemudahan pengajuan proposal bansos yang kurang dari 5 juta.

Harus diperhatikan bahwa, pertama kondisi geografis daerah di Indonesia yang bermacam2, tingkat kesulitan untuk mencapai kota atau kantor SKPD juga berbeda2. Bagaimana dengan warga yang memerlukan 1 hari perjalanan untuk menuju kota/ kantor SKPD dan hanya mengajukan kurang dari 5 juta.  Apakah hal ini sebanding? apakah memungkinkan proposal bansos dikirimkan via pos?; kedua apakah bentuk dan kerumitan proposal bansos yang diajukan oleh individu/keluarga harus sama kerumitannya dengan proposal dalam pengajuan hibah? Sebab individu ato keluarga benlum tentu mampu menyusun proposal.Jadi sangat memungkinkan bila proposal disediakan oleh Pemda dalam bentuk blanko kosong, sehingga individu/keluarga tinggal mengisi.

  • Kemudahan pertanggunjawaban bansos yang kurang dari 5 juta.

Dalam hal tertentu ini perlu dipermudah, jangan disamakan dengan mekanisme pertanggungjawaban hibah. Sebab bisa jadi bagi individu ato keluarga tidak akan sebanding antara nilai yang diperoleh dengan tingkat kesulitan dalam menyusun pertanggungjawaban penggunaan dana bansos tersebut.

  • Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa terkait dengan hibah uang yang lebih dari 100 juta.

Pasal 15 Permendagri 32/2011 menyatakan Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Apakah hal ini diartikan bahwa penerima hibah dalam membelanjakan uang harus mengikuti perpres 54/2010? Klo ya, untuk hibah yang lebih dari 100 juta harus lelang. Jika lelang, siapa yang menjadi panitia lelang? Apakah Pemda harus menyediakan juga?

  • Apakah proposalnya harus baru, ato berlaku antrian.

Hal ini perlu ditegaskan, apakah salah satu penentuan prioritas pemberian hibah dan bansos bisa berdasarkan sistem antrian pegajuan proposal, jika ya, berarti proposal yang sudah berlalu tetap harus diperhatikan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana dengan standar harga yang tercantum dalam proposal tersebut? Apakah perlu diperbarui?

  • Apakah pemda boleh memberikan hibah dan bansos tanpa adanya proposal.

Hal ini harus diperhatikan, sebab seringkali kepala daerah, sekda dan pimpinan DPRD memberikan janji hibah dan bansos tanpa melihat regulasi yang berlaku. Bagaimana mengantisipasi hal tersebut?

  • Hibah barang yang sudah tersedia (barang lama).

Permendagri 32/2011 mengatur hibah dan bansos berupa barang yang harus dianggarkan terlebih dahulu. Bukan hibah dan bansos barang yang sudah tersedia (barang lama) di Pemda. Artinya untuk BMD yang statusnya milik pemda dan peruntukkannya dari awal memang digunakan oleh Pemda maka untuk bisa dilakukan hibah harus mengikuti aturan Permendagri 17/2007 tentang Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

 

Tentu saja, pengaturan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Semoga bermanfaat.

 

Referensi:

  1. PP 58/2005
  2. PP 24/2005
  3. Permendagri 13/2006
  4. permendagri 17/2007
  5. Permendagri 59/2007
  6. permendagri 21/2011
  7. Permendagri 32/2011

 

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah/aset daerah serta politik lokal khususnya yang terkait dengan penguatan DPRD.

blog : https://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………..

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: