Penyimpan Barang dan Hibah Bansos Barang yang harus dianggarkan dari APBD

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di dalam penganggaran APBD di pemerintah daerah dijelaskan bahwa program dan kegiatan yang akan diselenggarakan setiap tahun dirinci menurut menurut jenis belanja.

Klasifikasi jenis belanja pada Kelompok Belanja Tidak Langsung antara lain: belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan,  dan belanja tidak terduga.

Klasifikasi jenis belanja pada Kelompok Belanja Langsung antara lain : belanja pegawai, belanja barang&jasa dan belanja modal.

Praktek selama ini, hibah dan bantuan sosial masih menimbulkan beberapa kesulitan ditingkat pelaksana baik disaat penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban. Kesulitan ini terjadi lebih karena praktek hibah dan bansos yang sudah biasa berjalan harus disesuaikan dengan regulasi yang baru. Misalnya: terbitnya Permendagri 59/2007, SE MDN No. 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 perihal Hibah dan Bantuan Keuangan, Permendagri 21/2011 dan khususnya sejak terbitnya Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial  Yang Bersumber Dari APBD. Dari kebiasaan pengaturan hibah dan bansos yang longgar ke rigid maka tidak heran banyak yang harus disesuaikan lagi.

Pengelolaan hibah dan bansos merupakan satu kesatuan dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban. Jadi jika memang dari awal penganggarannya sudah tidak sesuai dengan regulasi bisa jadi untuk selanjutnya juga akan mengalami kesulitan dalam pengelolaan hibah dan bansos.

Akuntansi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran berperan mencatat transaksi yang telah terjadi, menyajikan dan mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Dalam kaitannya dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), kesalahan penganggaran akan sulit untuk dikoreksi dari sisi Akuntansi, karena pencatatan akuntansi harus sesuai dengan proses penganggaran.

Dalam kaitannya dengan Neraca, proses akuntansi untuk mencatat belanja barang (inventaris) yang akan dihibahkan/bantuan sosial  dari sisi Neraca harus memenuhi definisi persediaan (aset lancar) dan dapat diukur dengan andal.

Berdasarkan Permendagri 32/2011 bahwa Hibah dan Bantuan sosial dapat berupa barang. Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD dan Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.

Hibah berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

Yang menjadi pertanyaan, mengapa hibah berupa barang dianggarkan pada jenis belanja barang&jasa? Bukan pada jenis belanja modal?

Berdasarkan Pernyataan No. 05 PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, bahwa Persediaan merupakan aset yang berwujud:

  1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka  kegiatan operasional pemerintah;
  2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses  produksi;
  3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau  diserahkan kepada masyarakat.
  4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada  masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan;

dan sebaliknya berdasarkan Pernyataan No. 07 PP 24/2005 untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

  1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
  4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Jadi jika barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau  diserahkan kepada masyarakat dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada  masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan maka termasuk Persediaan.

Pelaksanaan anggaran hibah dan bansos berupa barang menurut Pasal 14 dan 32 Permendagri 32/2011 berdasarkan daftar penerima hibah dan bansos yang ditetapkan oleh Kepala daerah berdasarkan DPA-SKPD. Dalam pelaksanaan DPA-SKPD terdapat jenis belanja barang&jasa dimana belanja barang tersebut akan dihibahkan.

Setelah proses pengadaan barang akan dilaksanakan maka dari sisi Penyimpan Barang (Permendagri 17/2007) apa yang harus dilakukan? Apakah bila barang yang dibeli dari jenis belanja barang&jasa  akan disimpan sebagai Barang Pakai Habis(Persediaan) atau Barang Inventaris (Aset Tetap)?. Berdasarkan kriteria Standar Akuntansi Pemerintah maka akan menjadi Persediaan/Baparang Pakai Habis.

Pertanyaan selanjutnya, apakah dengan format pembukuan barang pakai habis yang sekarang ada di Permendagri 17/2007sudah bisa menampung data barang yang akan dihibahkan? Apakah data barang yang akan dihibahkan sesederhana Barang Pakai Habis? Apakah tidak diperlukan lagi satu format buku khusus untuk pencatatan barang yang akan dihibahkan?

Berdasarkan Pasal 14 dan 32 Permendagri 32/2011 tersebut diatas bahwa Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah dan bansos, berdasarkan daftar ini jika terdapat satu buku khusus untuk mencatat pelaksanaan hibah dan bansos maka akan semakin memudahkan untuk membandingkan antara anggaran dengan realisasi hibah dan bansos.

Bagaimana Penyimpan Barang mencatat Nilai barang yang akan dihibahkan? Apakah akan berdasarkan Nilai Barang, Nilai Perolehan/Biaya Perolehan atau Nilai Standar? Dimana hal tersebut diatur? Regulasi yang mengatur hal ini ada di PP 24/2005.

Kecenderungan yang terjadi adalah, pengajuan hibah berupa uang, tetapi Pemerintah Daerah memberikan dalam bentuk barang/jasa. Memang pengalihan bentuk hibah dan bansos ini tidak diatur dalam Permendagri No. 32/2011, Permendagri tersebut hanya mengatur hibah itu bisa berupa uang, barang atau jasa. Yang harus diperhatikan dalam pemberian hibah adalah bagaimana output dan outcome dari  hibah tersebut. Jadi jangan sampai terjadi, misalnya pengajuan hibah uang yang akan digunakan untuk membeli sepatu olahraga, tetapi diberikan dalam bentuk barang (sepatu) tetapi tidak bisa digunakan karena ukuran sepatu terlalu besar atau terlalu kecil bagi penerima hibah.

Sebelum berlakunya Permendagri 32/2011, apakah pemerintah dan pemerintah daerah dapat menghitung dengan mudah hibah dan bansos berupa barang/jasa yang berasal dari jenis belanja barang/jasa?.  Klo berupa uang jawabnya mudah karena berasal dari Belanja Tidak Langsung (jenis belanja Hibah dan bantuan sosial). Jika hal ini tidak diantisipasi, maka akan terjadi “pengaburan” besaran belanja hibah dan bansos secara keseluruhan, karena yang dilihat biasanya hanya hibah dan bansos yang berupa uang, belum yang termasuk hibah dan bansos yang berupa barang dan/atau jasa.

Setelah berlakunya Permendagri 32/2011 penghitungan hibah dan bansos menjadi mudah karena sudah adanya daftar penerima hibah dan bansos.

Dan kabar baiknya lagi ternyata Permendagri 32/2011 sudah mengatur bahwa realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa  dan bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Referensi:

  1. PP 58/2005
  2. PP 24/2005, PSAP No. 05, PASP No. 07
  3. Permendagri 13/2006
  4. Permendagri 17/2007
  5. Permendagri 59/2007
  6. Permendagri 21/2011

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah/aset daerah serta politik lokal khususnya yang terkait dengan penguatan DPRD.

blog : https://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………..

About these ads

One Response

  1. Salam..
    mohon pencerahannya bagaimana memproses dana hibah ke instansi vertikal yang harus di transfer ke RKUN,sedangkan proposal fakta integritas dan kelengkapan lainnya disampaikan kepada ppkd….
    terima kasih atas bantuannya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 32 other followers

%d bloggers like this: