Pinjam Pakai, Kenapa “sering” kendaraan dinas untuk Pejabat Muspida??

 

Pasal 1 angka 10  PP 6/2006 menyatakan :

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.

 

Pasal 23 PP 6/2006 menyatakan :

(1)  Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah.

(2)  Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang.

(3)  Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:

a.  pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

b.  jenis, Iuas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;

c.  tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;

d.  persyaratan lain yang dianggap perlu.

 

Pada PP 6/2006 untuk pinjam pakai hanya menegaskan “penyerahan penggunaan barang”, tertapi maksud penggunaan barang tidak dijelaskan lebih lanjut terkait pinjam pakai, yang ada “penggunaan” pada saat barang milik daerah digunakan oleh SKPD, yakni pada pasal 15 : Barang milik daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya kita lihat pada Pasal 35 (1) Permendagri 17/2007 : Barang milik daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, dapat dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Penjelasan Permendagri 17/2007 menyatakan: “Pemanfaatan merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD…”

Dalam praktek barang milik daerah yang biasanya dipinjam pakaikan adalah tanah dan/atau bangunan dan kendaraan dinas. Yang menarik dari pinjam pakai terhadap kendaraan dinas adalah “kendaraan dinas yang dipinjampakaikan biasanya masih baru, dan kendaraan dinas yang peruntukkan yang cenderung ke pejabatnya”. Misal :

  1. Kapolres dan Kajari Pangkalpinang dipinjamkan mobil Nissan X-Trail tipe ST 2,5 CVT. (Sumber Bangkapos.com – Senin, 14 Mei 2012).
  2. Kota Yogya berencana meminjamkan mobil Nissan X Trail ke Muspida (sumber: http://www.radarjogja.co.id, 18 Februari 2012)

Yang menarik untuk diperhatikan adalah, apakah kendaraan dinas yang dipinjampakaikan benar-benar untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah?? Jika Nissan X Trail yang dipinjampakaikan kepada muspida, apakah benar-benar Nissan X Trail untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah?? Bisa jadi betul, sebab pimpinan muspida juga memerlukan kendaraan dinas untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tetapi bandingkan jika, Nissan X Trail yang senilai 300 juta tadi dibelikan kendaraan roda dua (bisa dapat 15 kendaraan). Kira-kira lebih terasa mana bagi masyarakat ketika Pemda melakukan pinjam pakai 1 (satu) Nissan X Trail (senilai 300 juta) dibanding 15 kendaraan bermotor (senilai 300 juta)??

Bapak/Ibu sebagai masyarakat silahkan menilai sendiri, mana yang sesuai untuk dilakukan pinjam pakai kendaraan dinas ke muspida.

 

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah/aset daerah serta politik lokal khususnya yang terkait dengan penguatan DPRD.

blog : https://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………..

 

7 Responses

  1. sangat setuju dengan tulisan pak riris. semuanya kan hanya sebagai bahan bargaining bagi Kepala Daerah sebagai stabilisator supaya selalu dalam keadaan “AMAN”.

  2. terkadang ironis… qta yang membuat aturan qta pula yang melanggar aturan tersebut

  3. disini yang ingin saya tanyakan ialah :
    1. apakah bagi pejabat yang tidak menduduki jabatan lagi (eks.pejabat) dapat diberikan ijin pinjam pakai dengan dasar atas ijin bupati (apa langkah kami selaku bidang aset)
    2. yang dimaksud “antar pemerintah daerah” apakah antar satu daerah dgn daerah lain atau antar pejabat disuatu daerah saja

  4. antar pemerintah daerah : organisasinya…bukan dengan pejabat pada organisasi (pemda). jd hrs dibedakan pejabat itu atas nama sendiri/pribadi ato organisasi.

  5. pak,kalo untuk aset yg blm di perda kan sementara aset tsb akan disewakan lbh cepat mengingat revisi perda membutuhkan proses yg lama,kira ada cara lain tidak agar aset tsb memiliki dasar utk disewakan?terimakasih pak

  6. mungkin yang di maksudkan adlh di penetapan status penggunaan (PSP), bukan diperdakan. klo belum di PSP sevara administratif prosesnya kan bisa cepat. artinya tdk ada alasan BMD tdk di PSP kan.

  7. Pinjam pakai merupakan penyerahan penggunaan barang milik
    daerah kepada instansi pemerintah dan antar pemerintah daerah. BUKAN dengan pejabatnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: