Pembangunan Daerah, APBD dan BPR


Perkembangan pembangunan daerah secara makro tidak lepas dari perkembangan distribusi dan alokasi permodalan didalam daerah. Pemerintah Daerah sebagai perencana pembangunan ekonomi regional, sekaligus sebagai pelaku dalam aktivitas ekonomi termasuk di dalamnya pelaku dalam bidang investasi.

Salah satu permasalahan investasi di pemerintah daerah adalah dukungan dan kemudahan dalam permodalan bagi dunia usaha dan masyarakat. Bagaimana agar pemerintah daerah dapat memberikan daya dukung lembaga keuangan perbankan di daerah dalam menyediakan permodalan usaha di daerah, serta kemudahan bagi dunia usaha dan masyarakat untuk mengakses permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan lain yang tersedia di daerah.

Secara kelembagaan, otonomi daerah memberikan tantangan perubahan peran/kewenangan Pemerintah Daerah dalam permodalan. Walau banyak keterbatasan dan dihadapkan pada sejumlah persoalan, tetapi pemerintah daerah tetap memegang tanggung jawab utama dalam penciptaan kemudahan dalam berusaha di wilayahnya masing-masing.

Salah satu cara yang bisa dilakukan Pemerintah Daerah adalah dengan mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Mengapa harus dengan mendirikan BPR?

BPR memiliki karakter khusus seperti: memiliki berbagai bentuk pelayanan keuangan simpan dan pinjam, yang terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di pedesaan dengan sistim serta prosedur yang sederhana dan sesuai dengan kebutuhan (UMK) (Sutopo, 2005). Implikasinya adalah hubungan kemitraan yang solid dan bersifat mutualisme menjadi  keunggulan BPR dibanding dengan bank umum (Pikiran Rakyat, Juli 2004, Rahman, 2004).

Namun demikian, penyaluran kredit bank umum terhadap UMK masih rendah hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya (1) masih terbatasnya informasi berkaitan UMK (2) tingginya resiko UMK dan (3) masih tingginya bunga kredit yang disebabkan karena perbankan belum efisien, target profit yang harus dicapai dan adanya mekanisme  price leader dan  price follower dalam penurunan suku bunga (Kompas, 2003; Baas dan Schrooten,  2005).

Bagaimana mekanisme sistem dan prosedur bagi Pemda untuk mendirikan BPR?

Dalam mendirikan BPR, Pemerintah daerah harus memperhatikan 2 hal. Pertama, mekanisme dari sisi pengelolaan keuangan daerah, bagaimana uang APBD dialokasikan dalam penyertaan modal pemerintah daerah dalam mendirikan BPR; kedua bagaimana mekanisme pendirian BPR di Bank Indonesia.

Dari  sudut pandang APBD, bagaimana agar Pemerintah Daerah dapat mengalokasi APBD untuk penyertaan modal daerah? Pada dasarnya, pemda dapat membentuk BUMD ataupun melakukan penyertaan modal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Sebagaimana dalam Pasal 41(5) UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 174 UU 32/2004 menyatakan dalam hal APBD diperkirakan surplus dapat digunakan untuk penyertaan modal (investasi daerah);

Pasal 1 PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Penjelasan Pasal 118(2) PP 58/2005 menyatakan yang dapat digolongkan sebagai investasi permanen antara lain kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk pcnggunausahaan/ pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya maupun investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk mcnghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Diantara bentuk penyertaan modal adalah Perusda atau PT, yang bergerak dibidang perbankkan. Diantaranya dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Misal, jika pemerintah daerah saat ini tahun 2012, karena kebutuhan (dibuktikan adanya studi kelayakan) akan mendirikan BPR, harus diawali dengan Pembentukan Perda tentang Penyertaan Modal Pada PT. BPR Maju Jaya. Seandainya, pada perda tersebut diatur, bahwa Pemda akan menyertakan modal sebesar 10 M untuk PT. BPR Maju Jaya untuk 4 tahun kedepan secara berturut-turut, masing-masing 4M (TA 2013), 3M (TA 2013), 2M (TA 2013) dan 1M (TA 2013). Maka ditahun anggaran berkenaan akan dimasukkan dalam ranperda APBD TA 2013 dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan sebesar 4M, dan untuk tahun anggaran selanjutnya tinggal memasukkan penyertaan modal pada Perda tentang APBD  sejumlah yang tercantum pada Perda tentang Penyertaan Modal Pada PT. BPR Maju Jaya.

Hal ini sebagaimana diatur pada pasal 71 ayat (8) dan (9) Permendagri 21/2011 bahwa Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

Selain terkait penyertaan modal pada APBD yang harus diperhatikan adalah adanya Permendagri 22/2006 tentang PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH. Permendagri ini mengatur diantaranya :kegiatan usaha BPR, bentuk badan hukum dan pendirian, modal dan saham, organ BPR daerah, kewenangan kepala daerah/RUPS, dewan pengawas/dewan komisaris, direksi, pegawai, perencanaan dan pelaporan, tahun buku dan penggunaan laba, pembinaan, kerjasama, pembubaran.

Bagaimana pengaturan BPR di Bank Indonesia (BI)??

BI mengatur BPR pada PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 8/26/PBI/2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT tertanggal 8 November 2006. Selain itu BI  juga mengeluarkan SURAT EDARAN No. 8/ 31 /DPBPR pada tanggal 12 Desember 2006 Perihal : Bank Perkreditan Rakyat Kepada SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI INDONESIA  sebagai ketentuan pelaksanaan mengenai kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat.

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 8/26/PBI/2006 TENTANG BPR mengatur diantaranya tentang: bentuk badan hukum BPR, pendirian BPR, perizinan BPR, kepemilikan dan perubahan modal BPR, anggota direksi & dewan komisaris serta pejabat eksekutif, pembukaan kantor BPR, pemindahan alamat kantor, perubahan nama dan bentuk badan hukum, penutupan kantor, perubahan kegiatan usaha, pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan, sanksi,

Referensi:

  1. PP 58/2005
  2. Permendagri 22/2006
  3. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat
  4. Permendagri 21/2011
  5. Studi Peningkatan  Peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil (UMK)  Di Sumatera Barat, kerjasama antara Bank Indonesia dan Center for Banking Research (CBR)-Andalas University

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah/aset daerah serta politik lokal khususnya yang terkait dengan penguatan DPRD.

blog : https://asetdaerah.wordpress.com, selalu ada yang baru …………..

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: